maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
PT Kereta Api Indonesia (Persero) ditunjuk menjadi pemimpin baru konsorsium badan usaha milik negara di proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, menggantikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Penjelasan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo soal proyek yang terancam bubar ini.
Program vaksinasi berbayar dibatalkan setelah menuai kritik. Kabinet disebut tak satu suara menyikapi program tersebut. Kalangan pengusaha mengeluhkan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong yang diduga diwarnai kebocoran. Pengusaha bersiap mendatangkan vaksin gotong royong secara langsung.
Wawancara dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tentang kolapsnya fasilitas kesehatan untuk menangani pasien Covid-19. Ia juga bercerita mengenai rapat-rapat di kabinet buat mengejar pasokan oksigen yang langka.
Tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyisakan polemik. Solidaritas untuk pegawai KPK pun mengalir dari penjuru negeri. Grup musik Endah n Rhesa, komika Pandji Pragiwaksono dan selebriti Melanie Subono termasuk di antaranya.
Ombudsman Republik Indonesia memutuskan turun tangan dalam polemik impor beras pada Maret lalu. Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan pengumuman pemerintah tentang rencana impor 1 juta ton beras telah memicu keresahan publik, terutama petani, karena dilakukan pada masa panen raya. Melalui mekanisme deteksi dini, Ombudsman menyatakan impor beras belum diperlukan sampai Mei 2021. Ombudsman juga menemukan ada potensi maladministrasi dalam pengambilan kebijakan impor beras. Menurut Najih, Ombudsman sudah meningkatkan perannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Selain menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, Ombudsman bakal terus meningkatkan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga negara. Kepengurusan baru Ombudsman bakal berfokus pada isu pembangunan ekonomi dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Najih menilai kewenangan Ombudsman perlu diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk menjerat mereka yang melancarkan kritik. Presiden meminta anak buahnya mengkaji opsi revisi setelah muncul kritik terhadap pemerintah. Usul membuat pedoman penafsiran lebih kental ketimbang revisi.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko disebut-sebut berniat mengambil alih Partai Demokrat. Ia diduga melibatkan bekas narapidana kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin, untuk melobi pengurus daerah. Susilo Bambang Yudhoyono ikut memantau serangan balik ke Moeldoko.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mohammad Choirul Anam menyoroti komitmen pemerintah Presiden Jokowi Widodo dalam penegakan hak asasi manusia. Komnas HAM kembali memberikan rapor merah kepada Presiden Jokowi karena ia dianggap tidak serius menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Setidaknya ada sebelas kasus HAM berat yang menunggu disidangkan. Salah satunya tragedi Paniai berdarah yang terjadi pada periode pertama kekuasaan Jokowi. Namun Kejaksaan Agung tidak pernah menaikkan status kasus itu ke penyidikan. Pemerintah Jokowi juga dihadapkan pada maraknya konflik agraria karena program pembangunan infrastruktur. Komnas HAM juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Agus Widjojo menyoroti pelibatan TNI dalam urusan sipil dan politik. Agus menilai keterlibatan tentara dalam penertiban baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Syihab di Jakarta beberapa waktu lalu telah menyalahi kewenangan TNI. Menurut dia, TNI seharusnya hanya berfokus mengurusi pertahanan nasional. Adapun urusan pelanggaran hukum menjadi ranah polisi dan kepala daerah. Ia menganggap campur tangan tentara dalam urusan publik adalah bentuk kerinduan pada dwifungsi TNI. Agus juga berpendapat Panglima TNI dan Kepala Polri semestinya tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden. Menyoal konflik yang tak kunjung usai di Papua, Agus mengatakan pemerintah masih bisa menjajaki ruang musyawarah untuk menyerap aspirasi rakyat Papua.
Pandemi Covid-19 yang memasuki bulan kesembilan telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pandemi telah mendongkrak angka penganggur hingga mencapai 2,67 juta orang. Dengan daya beli merosot, konsumsi rumah tangga menjadi sektor paling terpukul akibat pagebluk. Dengan angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperkirakan bertambah hingga akhir tahun ini, pemerintah masih memfokuskan pembangunan tahun depan pada pemulihan ekonomi. Meski demikian, Suharso mengatakan pemerintah tetap menjalankan program pertumbuhan ekonomi hijau dengan menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 sesuai dengan Perjanjian Paris. Sederet proyek besar nasional juga diarahkan untuk bisa berkelanjutan dan ramah lingkungan, dari energi, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, hingga megaproyek ibu kota negara yang baru.
Kepulangan Rizieq Syihab membuat pemerintah kalang-kabut. Presiden Joko Widodo disebut-sebut berang terhadap pembiaran kerumunan yang melibatkan pentolan Front Pembela Islam itu. Ia menegur anak buahnya yang dianggap tidak memberikan data valid dan tak mampu mencegah kerumunan. Tentara Nasional Indonesia meresponsnya dengan menyiagakan pasukan tempur dan menurunkan atribut Rizieq.
MESKI tak lagi menjabat wakil presiden, Muhammad Jusuf Kalla tetap sibuk dengan berbagai kegiatan. Ia belum lama ini melawat ke Vatikan untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Kalla juga sering berkeliling Indonesia untuk mengunjungi markas dan pengurus wilayah kedua organisasi itu. Walaupun agendanya padat, Kalla tak melepaskan perhatiannya dari perkembangan peristiwa terhangat di Tanah Air. Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq Syihab, menjadi salah satu isu yang menyedot atensinya. Selain menyoroti kerumunan massa pendukung yang menyulut reaksi pro-kontra di tengah pandemi, Kalla menilai kembalinya Rizieq yang disambut gegap-gempita menggambarkan adanya kekosongan kepemimpinan Islam saat ini. Rizieq, kata dia, tidak hanya membuat pemerintah gamang bersikap. Kalla juga mengkritik partai-partai politik dan organisasi massa berhaluan Islam moderat yang gagal melahirkan figur pemimpin alternatif.
Pengacara hak asasi manusia Papua, Gustaf Kawer, menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius menangani persoalan pelanggaran HAM di Papua. Meski menjadi presiden yang paling sering mendatangi Papua, Jokowi dinilai salah melakukan pendekatan berbasis ekonomi dengan membangun banyak infrastruktur. Menurut Gustaf, tindakan pemerintah yang terus mengeksploitasi sumber daya alam Papua dengan pendekatan militer makin membuat rakyat Papua kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Gustaf mengatakan ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan masalah HAM dan meluruskan sejarah masa lalu Papua tidak mustahil akan direspons dengan menguatnya dorongan orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja tak hanya memicu protes dari kelompok mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil, tapi juga dari kalangan seniman dan sastrawan. Melanie Subono, Cholil Mahmud, serta Puthut EA turut menyampaikan sikap dengan cara masing-masing.
Dari Brussels, Belgia, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) Sharan Burrow terus memperhatikan perkembangan pembahasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah aturan kontroversial itu disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober lalu, ITUC langsung merespons dengan menggandeng sepuluh federasi buruh internasional lain yang tergabung dalam Dewan Serikat Pekerja Global. Mereka menyurati Presiden Joko Widodo dan mendesak pencabutan omnibus law karena bagian kluster ketenagakerjaan dinilai bisa memicu praktik eksploitasi buruh. Menurut Burrow, keberpihakan Jokowi pada korporasi dan investor asing telah membawa Indonesia mundur hingga puluhan tahun.
Pemimpin besar Pasukan Merah setanah Dayak, Pangalangok Jilah, datang ke Jakarta setelah Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing, ditangkap paksa oleh polisi dengan tuduhan mencuri mesin gergaji chainsaw milik PT Sawit Mandiri Lestari. Dipesani leluhur untuk menyatukan masyarakat Dayak yang sudah terkotak-kotak.
Istana diduga menggunakan jasa sejumlah influencer dan buzzer untuk menggemakan sejumlah isu di media sosial. Para pesohor di media sosial itu aktif bergerak saat revisi Undang-Undang KPK hingga perombakan kabinet. Mereka diduga mendapat bayaran dari kegiatannya.
Ekonom dan tokoh lingkungan Emil Salim menyoroti pandemi Covid-19 yang telah memicu dampak multidimensi. Menurut dia, pagebluk yang telah berlangsung selama enam bulan ini tidak hanya menghantam kesehatan dan perekonomian, tapi juga mengguncang tata sosial masyarakat Indonesia yang komunal. Masyarakat mengalami gegar budaya karena terpaksa mengurangi interaksi fisik demi mencegah penularan virus. Emil juga mengkritik keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang melanjutkan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan kebijakan energi yang masih tidak ramah lingkungan.
Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyoroti penelitian tim Universitas Airlangga dengan Badan Intelijen Negara dan TNI Angkatan Darat yang mengklaim telah menemukan kombinasi obat yang berpotensi menjadi obat Covid-19 pertama di dunia. Menurut Pandu, proses dan laporan uji klinis obat racikan itu tidak transparan dan melewati prosedur yang tidak lazim. Ia juga menilai sederet kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo belum efektif mengatasi pagebluk. Apalagi Indonesia masih belum melewati gelombang pertama pandemi. Pandu kerap mendapat teror karena bersuara lantang.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengatakan digitalisasi penyiaran perlu segera dilakukan untuk menghadapi dampak disrupsi teknologi di era digital. Ia juga getol berkomunikasi dengan para pemimpin platform digital untuk bekerja sama memberantas hoaks di media sosial, khususnya yang terkait dengan Covid-19. Johnny memandang perlu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk memproteksi data pengguna Internet di Indonesia.
Temuan Ombudsman Republik Indonesia kembali menguak praktik rangkap jabatan oleh pejabat negara dan pemerintahan di badan usaha milik negara dan anak-anak usahanya. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, praktik rangkap jabatan makin marak dan melibatkan para pejabat kementerian, perwira TNI dan Polri, pejabat akademik perguruan tinggi, hingga titipan partai politik. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengatakan Presiden Joko Widodo perlu turun tangan untuk menyelesaikan persoalan rangkap jabatan yang mencakup lintas kementerian dan lembaga.
Chief Executive Officer Rappler Maria Ressa menyatakan tidak akan berdiam diri atas vonis bersalah terhadapnya dalam kasus pencemaran nama di dunia maya. Intimidasi dan ancaman yang menimpanya bertubi-tubi tak menyurutkan langkahnya untuk terus mengkritik Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Ressa, yang telah berkarier sebagai jurnalis selama lebih dari tiga dasawarsa, mengatakan wartawan dan organisasi media tidak boleh gentar dalam menjalankan fungsinya mengawasi kekuasaan.
Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Pendeta Benny Giay terus mendorong dialog antara pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok pro-referendum Papua yang bernaung di bawah organisasi Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP). Benny mengatakan pemerintah harus menyelesaikan empat masalah utama yang menjadi sumber konflik dan perlakuan rasisme terhadap orang asli Papua. Ia pernah dituding sebagai pendukung separatis dan kapok menyokong Presiden Jokowi.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan absennya kepastian hukum membuat masyarakat adat terus menghadapi ancaman kekerasan dan kriminalisasi. Masyarakat adat seperti tikus yang mati di lumbung padi karena tergerusnya wilayah adat menjadi konsesi korporasi. AMAN mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi keberlangsungan hidup seluruh masyarakat adat.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani mengatakan “normal baru” sebaiknya bisa diterapkan mulai Juni. Tanpa memberlakukan pelonggaran aktivitas ekonomi, banyak sektor usaha yang tidak dapat bertahan lebih lama dan berimbas pada bertambahnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja. Rosan berpendapat pemerintah seharusnya juga memberikan stimulus fiskal kepada dunia usaha, tidak hanya kepada usaha mikro, kecil, dan menengah serta badan usaha milik negara.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menunda pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan. Kelompok buruh ingin dilibatkan dalam pembahasan RUU setelah masa pandemi Covid-19 usai. Elly mendesak pemerintah menjamin kelanjutan hidup para buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja akibat pandemi virus corona.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempertimbangkan pengajuan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk wilayah Semarang Raya. Bersama Solo, Kota Semarang tercatat sebagai zona merah penyebaran virus Covid-19 di provinsi berpenduduk 34,5 juta jiwa itu. Dengan konsep membangun kesadaran masyarakat dari tingkat bawah, Ganjar memperkuat respons terhadap pandemi di setiap rukun warga dan desa.
Pemerintah Presiden Joko Widodo menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional, menyusul keputusan Badan Kesehatan Dunia menjadikan Covid-19 sebagai pandemi. Juru bicara penanganan wabah virus corona, Achmad Yurianto, menjelaskan mengapa komando penanganan wabah kini berada di tangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.