Wawancara Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Internasional Sharan Burrow: Kontroversi Omnibus Law dan Desakan kepada Jokowi - Wawancara - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Buruh Makin Rentan Dieksploitasi

Dari Brussels, Belgia, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) Sharan Burrow terus memperhatikan perkembangan pembahasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah aturan kontroversial itu disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober lalu, ITUC langsung merespons dengan menggandeng sepuluh federasi buruh internasional lain yang tergabung dalam Dewan Serikat Pekerja Global. Mereka menyurati Presiden Joko Widodo dan mendesak pencabutan omnibus law karena bagian kluster ketenagakerjaan dinilai bisa memicu praktik eksploitasi buruh. Menurut Burrow, keberpihakan Jokowi pada korporasi dan investor asing telah membawa Indonesia mundur hingga puluhan tahun. 

 

i Sekretaris Jendral International Trade Union Confederation (ITUC), Sharan Burrow. Dokumentasi ITUC
Sekretaris Jendral International Trade Union Confederation (ITUC), Sharan Burrow. Dokumentasi ITUC
  • Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. .
  • Sekjen ITUC Sharan Burrow mengatakan omnibus law lebih banyak merugikan kepentingan buruh dan pekerja.
  • ITUC mendukung semua elemen buruh di Indonesia terus menyuarakan kepentingan para pekerja yang kian terancam. .

SEHARI setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober lalu, Dewan Serikat Pekerja Global menyurati Presiden Joko Widodo. Saat menyusun surat tersebut, aliansi yang mewakili ratusan juta pekerja di seluruh dunia itu berharap ada kesempatan pemerintah Indonesia duduk bersama dan berdialog dengan serikat pekerja. “Tapi rupanya hal itu tidak terjadi,” kata Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) Sharan Burrow dalam wawancara khusus dengan Tempo melalui konferensi video dari kantornya di Brussels, Belgia, Jumat, 23 Oktober lalu.

ITUC adalah salah satu komponen dari sebelas federasi, konfederasi, dan serikat buruh internasional yang tergabung dalam Dewan Serikat Pekerja Global. Di Indonesia, ITUC berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. ITUC, yang bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan beberapa badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa lain, mewakili lebih dari 200 juta pekerja di 163 negara dan kawasan serta memiliki 332 afiliasi nasional. Selain menakhodai ITUC sejak Juni 2010, Burrow didapuk sebagai Sekretaris Dewan Serikat Pekerja Global.

Burrow, 65 tahun, mengatakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah mundur yang luar biasa bagi upaya perlindungan buruh di Indonesia. Menurut dia, kluster ketenagakerjaan dalam omnibus law secara signifikan akan merongrong dan menggerus hak serta kesejahteraan pekerja dan berpotensi melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. “Kami memahami bahwa serikat pekerja telah berpartisipasi dalam diskusi dengan badan legislatif. Tapi ternyata pandangan mereka tidak diakomodasi,” ujarnya.


Mengawali karier sebagai guru sekolah menengah atas di New South Wales, Australia, Burrow terjun ke dunia aktivisme sejak 1980-an. Ia terlahir dari keluarga dengan sejarah panjang keterlibatan dalam serikat buruh dan perjuangan meningkatkan kehidupan para pekerja. Kakek buyutnya, yang berpartisipasi dalam aksi mogok para pencukur bulu domba pada 1891-1892, menjadi salah satu aktivis pionir Serikat Pekerja Australia. Kakek buyutnya juga terpilih menduduki kursi Partai Buruh Australia mewakili daerah Cobar pada 1896.

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMjUgMTU6Mzc6NTIiXQ

Kepada wartawan Tempo, Sapto Yunus, Mahardika Satria Hadi, dan Abdul Manan, Burrow mengatakan belum terlambat bagi Presiden Joko Widodo untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, yang berpotensi memantik praktik eksploitasi buruh. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang berorientasi pada lingkungan dan selaras dengan norma hukum internasional.

Dalam surat 6 Oktober lalu, ITUC mengimbau pemerintah Indonesia mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, bernegosiasi ulang, dan membuka dialog dengan serikat pekerja. Apa pertimbangannya?

ITUC dan federasi serikat buruh di seluruh dunia terkejut Indonesia benar-benar mengesahkan undang-undang yang secara efektif menghapus hak-hak pekerja, mengurangi perlindungan lingkungan, dan membuka jalan untuk privatisasi. Ini semua tentang menarik investasi asing. Presiden Indonesia dan kabinetnya secara efektif mengatakan mereka tidak lagi peduli terhadap rakyatnya. Mereka bahkan tak terlalu peduli terhadap ekonomi dalam negeri. Yang mereka pedulikan sebenarnya adalah melemahkan perlindungan sehingga investasi asing benar-benar mengalir ke Indonesia dan mengabaikan eksploitasi yang akan terjadi.

Apa dampak buruk pemberlakuan omnibus law ini?

Akibatnya, pekerja di Indonesia rentan dieksploitasi, perusahaan lokal bisa menjadi sasaran persaingan tidak sehat, dan aset-aset yang sangat berharga yang mendukung bisnis dan pekerja bisa diprivatisasi, juga area lain di sektor publik. Ini undang-undang yang mengerikan. Ibaratnya, pemerintah sebenarnya di bawah pengaruh pemerintah asing yang hanya ingin mencari uang dari eksploitasi tenaga kerja Indonesia.

Hingga satu pekan setelah disahkan, naskah Undang-Undang Cipta Kerja sempat beberapa kali diubah di parlemen. Apakah Anda mengetahui hal itu?

Ya, saya membacanya. Ada beberapa perubahan yang cukup kecil. Tapi itu tidak mengubah dasar penyusunan undang-undang tersebut yang secara efektif menghapus jaminan pekerja atas upah minimum yang layak. Ini melemahkan perlindungan pekerja dalam hal kontrak mereka. Mereka dapat dipecat tanpa alasan yang jelas dan tidak ada sanksi terhadap perusahaan yang melakukannya.

Sejauh mana Anda mempelajari naskah omnibus law?

Tim pengacara kami telah menganalisisnya sejak berupa rancangan undang-undang hingga setelah disahkan parlemen. Kami yakin hanya ada sedikit perlindungan dari eksploitasi buruh dan pekerja. Kami benar-benar tidak dapat memahami mengapa pemerintah Indonesia justru tidak melindungi rakyatnya sendiri.

Pemerintah Indonesia selama ini berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan membantu penyediaan lapangan kerja bagi jutaan penganggur setiap tahun. Apakah alasan itu realistis?

Jika pemerintah berambisi menciptakan lapangan kerja apa pun taruhannya, artinya mereka tidak peduli akan terjadinya eksploitasi dan upah rendah terhadap rakyatnya. Presiden Joko Widodo harus memutuskan pemerintahan seperti apa yang dia inginkan. Apakah, demi pertumbuhan pekerjaan, mereka akan menabrak aturan hukum internasional, hak asasi manusia, dan komitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030? Jika satu-satunya cara untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan menjalankan bisnis didasarkan pada eksploitasi, dan pemerintah Anda menginginkan hal itu untuk rakyatnya, jawabannya adalah tidak dan pemerintah Anda telah gagal.

Anda tidak yakin undang-undang ini akan menciptakan banyak lapangan kerja seperti yang selalu dikatakan pemerintah Indonesia?

Saya tidak mengerti pemerintah negara mana pun yang berpikir bahwa pekerjaan eksploitatif, yang menghasilkan uang dengan bekerja dalam waktu yang sangat lama, apalagi dengan perlindungan yang minimal, adalah untuk kepentingan rakyat atau ekonomi domestik. Ini pemikiran neoliberal dan model ekonomi yang terbukti gagal di seluruh dunia. Selama beberapa dekade, hal ini menjadi mantra perusahaan yang tertarik mengeruk keuntungan. Bahkan sejumlah perusahaan kini mulai menentang pandangan ini. Di Eropa dan Amerika Serikat, muncul gerakan yang menganjurkan kita menjauh dari shareholder capitalism yang mencari keuntungan dengan cara apa pun, dan beralih ke model stakeholder capitalism dan berbagi kemakmuran. Dalam konteks ini, alih-alih melindungi rakyat dan menjadi bagian dari wacana internasional, presiden Anda justru memilih kembali ke pemikiran neoliberal yang paling buruk.

Apa hal yang membahayakan dari undang-undang ini bagi organisasi buruh?

Undang-undang ini membahayakan para pekerja. Mereka tidak memiliki kontrak kerja yang terjamin, kontrak tidak tertulis, syarat-syarat kondisi kerja yang dikatakan secara sederhana oleh pemberi kerja dan itu semacam eksploitasi belaka. Ini praktik yang berkontribusi pada perbudakan modern. Standar upah minimum melemah dan sekarang ditetapkan daerah (gubernur). Jam kerja yang terlampau panjang membahayakan kesehatan serta keselamatan pekerja dan keluarganya. Supremasi hukum telah dirongrong dengan dicabutnya perlindungan bagi pekerja dalam menghadapi kekuasaan oleh majikan. Undang-undang ini juga ditentang sebagian pengusaha dan pemerintah daerah. Bahkan, untuk kalangan di luar serikat buruh, omnibus law tidak terlalu populer.

ITUC juga meminta Presiden Joko Widodo bernegosiasi ulang dengan serikat pekerja. Bukankah serikat pekerja sudah dilibatkan dalam pembahasan omnibus law di Dewan Perwakilan Rakyat?

Iya, tapi aspirasi mereka tidak diakomodasi. Saya memahami serikat pekerja di Indonesia umumnya menentang aturan tersebut karena alasan yang sangat bagus. Undang-undang ini hanya dirancang untuk memungkinkan para pengusaha mengeksploitasi pekerja. Satu-satunya motivasi pemerintah Indonesia adalah ingin menarik investasi asing. Jadi pemerintah Anda tidak bertindak demi kepentingan rakyat. Kami prihatin atas hukum di Indonesia. Pengesahan omnibus law adalah bukti melemahnya dialog sosial. Ini jelas tidak memajukan kepentingan Indonesia.

Anda menjumpai kecenderungan serupa terjadi di negara-negara lain?

Kami telah melihat kemunduran hukum di banyak tempat. Dua wilayah lain di Asia yang sangat kami khawatirkan adalah Filipina dan India. Meningkatnya otoritarianisme pemerintah di sana telah membuat para pekerja menjadi korban. Diperburuk pandemi, pemerintah di dua negara itu membuat kebijakan yang benar-benar mencabut jaminan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Di Amerika Latin, Brasil mengalami hal senada. Di beberapa wilayah di Afrika terjadi konflik luar biasa karena masyarakatnya yang telah putus asa. Kami tidak menyangka Indonesia menempuh jalan yang sama. Jokowi, ketika menjadi gubernur dan kemudian presiden, telah berjanji membela kepentingan rakyat. Anda tentu ingat slogan kampanyenya.

Apakah menurut Anda regulasi makin buruk di bawah pemerintahan Jokowi?

Benar sekali. Tunjukkan satu hal positif yang diperjuangkan presiden ini untuk para pekerja. Satu hal saja.

Wawancara tim redaksi Tempo dengan Sekretaris Jendral ITUC Sharon Burrow via zoom, 23 Oktober lalu. Dok. TEMPO

Pada Juli 2013, Anda dan delegasi ITUC bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang dibicarakan waktu itu?

Presiden Yudhoyono memiliki komitmen yang sangat jelas untuk membangun landasan bagi kesejahteraan buruh. Memang butuh waktu bertahun-tahun, tapi dia mengerti bahwa era upah rendah harus berakhir jika Indonesia ingin menemukan masa depan yang stabil dan sejahtera. Dia juga sangat berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan, bahwa dunia harus bergerak bersama untuk menghadapi ancaman perubahan iklim. Saya berasal dari Australia. Seperti halnya Indonesia, Cina, dan India, negeri saya sangat rentan terhadap perubahan iklim.

Apakah Presiden Jokowi tidak menunjukkan visi seperti itu?

Presiden Jokowi baru saja membawa Indonesia kembali ke era ketika eksploitasi pekerja demi keuntungan bisnis lazim dilakukan. Ini tidak bisa diterima.

Anda dan delegasi ITUC pernah bertemu dengan Presiden Jokowi?

Saya telah bertemu dengan beberapa menteri dan pejabat lain. Tapi saya belum pernah bertemu dengan Presiden Jokowi.

ITUC berafiliasi dengan dua serikat pekerja besar di Indonesia, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Seperti apa komunikasi Anda dengan mereka selama penyusunan omnibus law berlangsung sejak tahun lalu?

Saya selalu bekerja sama erat dengan mereka. Pada saat omnibus law disusun sebagai rancangan undang-undang, tim pengacara kami di sini dan di Indonesia menganalisisnya. Kami mengikuti diskusinya sampai rancangan itu disahkan menjadi undang-undang pada 5 Oktober lalu.

Apa reaksi Anda begitu mengetahui rancangan omnibus law akhirnya disahkan menjadi undang-undang?

Rancangan yang disahkan sekarang tidak jauh berbeda dengan draf yang dulu kami baca. Intinya bukan tentang kepentingan para pekerja. Kami menyampaikan hal itu secara jelas dalam surat kami kepada Presiden Jokowi. Kami sudah berkomunikasi dengan Organisasi Buruh Internasional. ILO pernah mencoba mempengaruhi pemerintah, tapi gagal. Upaya kami mempengaruhi pemerintah juga gagal.

Apakah Presiden Jokowi atau Istana Presiden membalas surat Anda?

Sejauh ini, saya belum menerima balasannya. Terlepas dari apakah dia mau atau tidak menjawab surat kami, undang-undang omnibus law adalah bukti bahwa dia bukan presiden untuk rakyat. Ia presiden untuk kepentingan modal yang menghasilkan uang dari harapan masyarakat di Indonesia. Masyarakat, terutama kaum pekerja, punya harapan besar kepada Presiden Jokowi, tapi dia justru telah mengecewakan mereka.

Bersama mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil lain, serikat buruh dan pekerja menentang pengesahan omnibus law dengan menggelar unjuk rasa. Apakah cara seperti ini masih efektif untuk mendesak pemerintah?

Masyarakat pasti merespons (pengesahan omnibus law). Saya yakin demonstrasi dan pemogokan nasional ini akan menjadi permulaan.

Tapi pemerintah berkukuh menyatakan tidak akan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.

Setahu saya, Anda masih hidup dalam negara demokrasi. Ketika ada hal yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, rakyatlah satu-satunya yang dapat membatalkannya.

Apakah menurut Anda pemerintah masih punya kesempatan mengubah keputusannya?

Tidak ada kata terlambat bagi pemerintah untuk berubah pikiran dan bernegosiasi dengan rakyatnya. Tapi jika mereka tidak membuat pilihan itu, rakyat yang akan membuat pilihan dalam pemilihan umum berikutnya. Itu satu-satunya hal baik yang Anda miliki di Indonesia. Indonesia masih merupakan negara demokrasi.

Apa pilihan yang tersisa bagi para buruh dan pekerja di Indonesia yang masih ingin memperjuangkan penolakan terhadap omnibus law?

Pemerintah harus mencabut undang-undang omnibus law. Ini akan menjadi kontes bagi pemerintah ini pada tahun-tahun mendatang. Ketika orang kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, bisa terjadi kerusuhan sipil, perselisihan, dan banyak orang yang putus asa karena tidak dapat menjalani kehidupan yang layak. Jika Anda memilih menghapus perlindungan untuk pekerjaan yang layak, itu sama saja mengatakan bahwa Anda tidak peduli terhadap masa depan rakyat.

Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menarik sebanyak mungkin investor asing?

Jika Indonesia memiliki pekerjaan yang layak, pekerja terbaik dan berketerampilan tinggi, serta pemerintah berinvestasi pada perlindungan lingkungan, perusahaan dan investor asing pasti akan tertarik ke Indonesia. Model upah rendah harus diakhiri. Tapi bila Indonesia hanya bisa berbisnis eksploitasi tenaga kerja, itu konstruksi yang tidak manusiawi bagi ekonomi global.


SHARAN LESLIE BURROW | Tempat dan tanggal lahir: Warren, New South Wales, Australia, 12 Desember 1954 | Pendidikan: S-1 Keguruan di University of New South Wales (1976) | Karier: Guru Sekolah Menengah Atas di New South Wales (sejak 1980) | Organisasi: Wakil Presiden Senior Federasi Guru New South Wales (1980-an), Presiden Dewan Perdagangan dan Buruh Bathurst (1980-an), Presiden Serikat Pendidikan Australia (1992), Wakil Presiden Organisasi Pendidikan Internasional (1995-2000), Presiden Dewan Serikat Buruh Australia (2000-2010), Presiden Konfederasi Internasional Serikat Buruh Wilayah Asia-Pasifik (2000), Presiden Konfederasi Serikat Buruh Internasional (2006-2010), Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional (sejak 2010), Sekretaris Dewan Serikat Pekerja Global

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-25 15:37:53

Undang-Undang Cipta Kerja Serikat Buruh Omnibus Law Jokowi

Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB