Baru menjabat sekitar dua bulan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono langsung mengeluarkan sejumlah gebrakan. Ia menganulir tiga peraturan tentang ekspor benur lobster dan alat tangkap yang dikeluarkan oleh menteri sebelumnya, Edhy Prabowo. Menggantikan Edhy yang terbelit skandal rasuah ekspor benur, Trenggono memastikan lobster asal Indonesia tidak lagi dijual ke luar negeri dalam bentuk bibit. Ia bakal menggalakkan budi daya lobster dan komoditas perikanan lain. Ia juga melarang pemakaian cantrang sebagai alat tangkap ikan untuk mencegah terjadinya overfishing dan kerusakan ekologis. Sukses sebagai pengusaha bidang telekomunikasi, bekas Wakil Menteri Pertahanan ini mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Trenggono menjamin tidak akan mengulangi kesalahan menteri pendahulunya yang terjerat kasus dugaan korupsi.

Warga lanjut usia menerima vaksin Sinovac Biotech dari tenaga medis dalam sebuah program vaksinasi masal untuk lansia di Jakarta, 26 Februari 2021.
REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Demonstran kocar-kacir saat terjadi bentrok dengan polisi dalam sebuah aksi unjuk rasa menentang kudeta militer di Naypyitaw, Myanmar, 26 Februari 2021. REUTERS/Stringer

Penari menampilkan Tari Turonggo Seto saat tradisi Nyadran Rejeban Plabengan di kawasan lereng Gunung Sumbing Dusun Cepit, Pagergunung, Bulu, Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (26/2/2021). Ratusan masyarakat petani tembakau setempat melaksanakan tradisi turun temurun setiap hari Jumat Wage bulan Rejeb penanggalan Jawa sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan penghormatan kepada tokoh penyebar agama Islam Ki Ageng Makukuhan.
ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Setelah Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Edhy Prabowo, ditangkap, pemerintah menghentikan sementara ekspor benur. Faktanya di lapangan, penangkapan benur terus berlangsung. Benur tangkapan itu kemudian dijual dengan cara diselundupkan. Tempo menelusuri lokasi di Nusa Tenggara Barat, salah satu tempat asal benih lobster yang diselundupkan. 

Sejumlah kasus penjiplakan karya ilmiah oleh beberapa pimpinan perguruan tinggi belakangan ini, menunjukkan ada kekeliruan mendasar dalam sistem pengelolaan kampus kita.

Perempuan yang memimpin perusahaan tak lazim lagi disebut direktris, cukup dengan direktur. Tapi ada beberapa sebutan berbau kelamin yang masih bertahan, contohnya polwan atawa polisi wanita, meskipun kita tidak akan menemukan sebutan polki alias polisi laki-laki.

Ainun Najib dari Kawal Covid-19 berbincang di Apa Kata Tempo, membahas vaksinasi gotong royong dan ketidakakuratan data vaksinasi tahap pertama yang bikin banyak orang berhasil menyerobot jatah vaksin tenaga medis.