Pohon meranti, katuka, dan keruing di hutan Toloulaggo di Siberut Barat Daya ditebangi. Kayunya untuk membangun kamp peselancar.

Pedoman baru Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian atau SVLK segera berlaku. Masih menggunakan norma sedang.

Menolak Perpu Cipta Kerja, kalangan buruh dan kelompok sipil merencanakan sejumlah aksi. Menyiapkan beberapa narasi dan tagar.

Persiapan Perpu Cipta Kerja disinyalir berlangsung sejak pertengahan 2022. Mengakali putusan Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah menerbitkan perpu omnibus Cipta Kerja dengan mengakali putusan Mahkamah Konstitusi. Bukti menguatnya gejala legalisme otokratik.

Azyumardi Azra menjadi Ketua Dewan Pers dengan misi merevitalisasi lembaga itu agar menjadi mitra kritis pemerintah. Menyoroti oligarki politik dan bisnis yang menyebabkan kemunduran demokrasi.

Pandemi Covid-19 menciptakan jeda bagi ekosistem hutan, sehingga satwa langka kembali bermunculan. Pentingnya hidup selaras dengan alam.

Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola dana investasi negara (SWF) Indonesia, berbeda dengan lembaga SWF negara lain karena ditujukan untuk menarik dana investasi asing. Perlu independensi dan transparansi.

Rangkuman berita sepekan.

Di era pemerintahan Jokowi, buzzer terus mendapat panggung untuk memanipulasi opini publik. Sepak terjangnya kian mengancam demokrasi.

Pemerintah Kabupaten Sorong menghadapi tiga gugatan perusahaan kelapa sawit yang izinnya dicabut. Lahan konsesi telantar itu akan diserahkan kepada masyarakat adat.

Suku adat Moi di Sorong, Papua Barat, mengklaim tak menerima manfaat dari perkebunan kelapa sawit. Terancam kehilangan mata pencarian.

Janji pemerintah menarik dana jumbo lewat Lembaga Pengelola Investasi (LPI) tak kunjung terealisasi. Bahaya besar mulai tampak.

Pembaca berpendapat pengesahan Undang-Undang Cipta bertentangan dengan asas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada akhir April lalu mengumumkan pemenang seleksi penyelenggara multiplexing (mux) alias perangkat pembagi frekuensi sekaligus pemancar siaran digital di 22 provinsi. Namun hasil seleksi ini menuai protes sejumlah lembaga penyiaran swasta. Kepada Khairul Anam dari Tempo, Jumat, 7 Mei lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menjelaskan proses seleksi dan rencana migrasi setahun ke depan.

Sebelum legalisasi investasi minuman keras dicabut, banyak pihak yang menolak dengan berbagai alasan, tapi banyak juga yang setuju atas nama investasi. Di luar polemik itu, rupanya alkohol bermanfaat bagi makhluk lain. Dalam artikel majalah Tempo edisi 14 November 1992 berjudul “Produktif Setelah Minum Alkohol”, tumbuhan rupanya doyan “menenggak” alkohol.

Rangkuman berita sepekan.

Pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja tak hanya memicu protes dari kelompok mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil, tapi juga dari kalangan seniman dan sastrawan. Melanie Subono, Cholil Mahmud, serta Puthut EA turut menyampaikan sikap dengan cara masing-masing.

Pendirian lembaga pengelola investasi Indonesia alias Indonesia Investment Authority tinggal menunggu peraturan pemerintah. Inilah produk kunci omnibus law yang diharapkan menjadi kendaraan investor asing untuk menanam fulus di negeri ini.

Dari Brussels, Belgia, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) Sharan Burrow terus memperhatikan perkembangan pembahasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah aturan kontroversial itu disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober lalu, ITUC langsung merespons dengan menggandeng sepuluh federasi buruh internasional lain yang tergabung dalam Dewan Serikat Pekerja Global. Mereka menyurati Presiden Joko Widodo dan mendesak pencabutan omnibus law karena bagian kluster ketenagakerjaan dinilai bisa memicu praktik eksploitasi buruh. Menurut Burrow, keberpihakan Jokowi pada korporasi dan investor asing telah membawa Indonesia mundur hingga puluhan tahun.