Asal Mula Gerakan KAMI, Rapat yang Alot dan Usulan Meminta Presiden Mundur - Nasional - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Nasional 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Nasi Bungkus Penolak Komunis

Deklarasi KAMI bermunculan di berbagai daerah. Diklaim tak berniat menjatuhkan presiden.

i (dari kiri) Rochmad Wahab (peci hitam) dan Din Syamsudin saat menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, 18 Agustus 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat
(dari kiri) Rochmad Wahab (peci hitam) dan Din Syamsudin saat menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, 18 Agustus 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat
  • Pendirian Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) digagas dalam sejumlah rapat sepanjang Agustus 2020. .
  • Setelah deklarasi di Jakarta, organisasi KAMI di daerah bermunculan.
  • Didukung sejumlah tokoh yang diduga terlibat aksi intoleransi dan terafiliasi dengan organisasi terlarang. .

PENANGKAPAN sejumlah pengurus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Medan dan Jakarta membuat para petinggi organisasi itu berhimpun pada Kamis, 22 Oktober lalu. Diselenggarakan lewat video telekonferensi, rapat itu antara lain dihadiri tiga anggota Presidium KAMI, yakni Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, dan Rochmat Wahab. Pertemuan virtual itu juga menjadi ajang perkenalan pengurus pusat dengan daerah.

Setelah silaturahmi, rapat langsung membahas pencokokan deklarator dan simpatisan KAMI. Menurut Rochmat, Gatot mempersoalkan cara polisi membekuk koleganya. Salah satunya adalah anggota Komite Eksekutif KAMI, Jumhur Hidayat, yang ditangkap pada Selasa, 13 Oktober lalu. Gatot, ujar Rochmat, menilai mantan Kepala Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tersebut diperlakukan seperti penjahat.

Presidium pusat mewanti-wanti pengurus daerah agar mengikuti aturan yang berlaku. Gatot Nurmantyo pun berpesan agar para anggota berhati-hati jika mendapat panggilan dari kepolisian. “Jangan sembarangan bersedia dipanggil polisi,” kata Rochmat, menirukan ucapan mantan Panglima TNI itu ketika dihubungi pada Kamis, 22 Oktober lalu.

Delapan pengurus KAMI diringkus di Medan dan Jakarta pada 12-13 Oktober lalu. Kepolisian menetapkan mereka sebagai tersangka penghasutan dan ujaran kebencian terkait dengan aksi anarkistis dalam demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Para pentolan KAMI itu dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal provokasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada 18 Agustus lalu, KAMI didukung sejumlah tokoh politik. Selain Gatot dan Din, yang merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia, ada bekas penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua dan eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Said Didu. Ada juga pengamat politik Rocky Gerung dan mantan Komisaris Utama PT Pelindo I Refly Harun.

Sebagian tokoh itu hadir dalam rapat pembentukan KAMI yang diadakan sedikitnya dua kali. Pada pertemuan 2 Agustus di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Rochmat mengungkapkan para peserta rapat setuju membentuk organisasi untuk menampung pemikiran kritis. “Kami sepakat kalau mau mengkritik pemerintah tak boleh asal bunyi,” ujar Rochmat.

Delapan hari kemudian, mereka kembali berkumpul di Hidden Paradise, sebuah pendapa di bilangan Ciputat. Koordinator KAMI Yogyakarta, Syukri Fadholi, yang ikut dalam pertemuan itu menyebutkan sedikitnya 75 orang hadir. Syukri mengaku datang ke Jakarta atas undangan Din dan Gatot. “Rapatnya dari pagi sampai malam,” kata dia. Menurut Syukri, pertemuan itu berjalan alot. Ada faksi yang mendesak agar KAMI melayangkan somasi kepada pemerintah terkait dengan persoalan yang dihadapi bangsa ini. Seorang pengacara, kata Syukri, sempat mengusulkan agar kritik kepada pemerintah disalurkan melalui unjuk rasa.

Syukri mengaku termasuk kubu yang keras dalam merumuskan delapan tuntutan KAMI yang dibacakan saat acara deklarasi di Tugu Proklamasi. Dia meminta ada poin yang mendesak Presiden Joko Widodo mundur apabila tak mampu menyelesaikan kemelut. “Mas Din dan Mas Gatot menolak usul itu,” kata Syukri.

Di Yogyakarta, KAMI dideklarasikan di Gedung Persatuan Djamaah Haji Indonesia pada 4 September lalu. Gatot, Din, dan Rochmat pun hadir. Peserta deklarasi adalah sejumlah organisasi, seperti Forum Ukhuwah Islamiyah, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Gerakan Bela Negara Yogyakarta. Syukri mengaku mengerahkan ratusan anggota jemaah, ibu-ibu pengajian, dan koleganya ke acara itu. Syukri merupakan Ketua Presidium FUI Yogyakarta yang tercatat pernah melakukan tindakan intoleransi dengan menolak kebaktian di Stadion Kridosono, Yogyakarta, pada 2017. Syukri menyebut aksi itu merupakan bentuk penegakan hukum, bukan tindakan intoleransi.

Memenuhi biaya deklarasi, Syukri mengaku meminta jemaahnya memberi iuran untuk menyewa tempat, pengeras suara, dan membeli konsumsi. Bekas politikus Partai Persatuan Pembangunan ini menghitung ongkos deklarasi hanya sekitar Rp 6 juta. Menurut dia, biaya acara menjadi murah karena peserta juga membawa makanan sendiri yang dikemas dalam bungkus bertulisan “gerakan antikomunis”. “Tak ada satu rupiah pun dari Jakarta maupun Pak Gatot,” kata Syukri.

KAMI pun dideklarasikan di Surabaya. Sejumlah dosen dan kiai bergabung dalam organisasi itu, antara lain Daniel M. Rosyid, guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Toha Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah, Bondowoso. Maklumat yang diadakan pada 28 September lalu sempat ditolak massa yang menamakan diri Surabaya Adalah Kita. Ketua Komite Eksekutif KAMI Jawa Timur Donny Handricahyono mengatakan pendirian itu bermula dari komunikasinya dengan sejumlah deklarator di Jakarta yang bermaksud membentuk perkumpulan untuk memberi masukan kepada pemerintah. “Orang-orangnya juga oke sehingga saya pikir ini bagus,” tutur Donny.

Ketua Presidium KAMI Jawa Timur Daniel M. Rosyid menjelaskan pembentukan KAMI bermula dari sejumlah diskusi antikomunis yang digelar di Surabaya. Setelah sepakat membentuk perkumpulan, simpatisan KAMI merencanakan apel bertajuk “Anti-Partai Komunis Indonesia” di Gedung Juang 45, Surabaya, pada 18 Agustus. Diselingi tabur bunga di pusara bekas Wali Kota Surabaya, Sunarto Sumoprawiro, Daniel dan sejumlah tokoh mendeklarasikan KAMI di kompleks Tugu Pahlawan.

Daniel mengaku hanya mengenal Rochmat Wahab, satu dari tiga anggota Presidium KAMI pusat. Dia menyatakan sebelumnya tak pernah berkenalan dengan Gatot. Menurut Daniel, relasi KAMI pusat dengan daerah tak bersifat struktural. Namun para petinggi organisasi terhubung dalam sejumlah grup WhatsApp untuk membicarakan berbagai isu, seperti gerakan antikomunis. “Kami komunikasi dan saling menguatkan di grup itu,” ucapnya.

Daniel pernah dituding sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi yang dibubarkan pemerintah pada 2017 karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ia sempat berkomentar bahwa pembubaran HTI mengancam kebebasan berserikat. Mengaku sering berdiskusi dengan sejumlah organisasi keagamaan, termasuk HTI, Daniel membantah terlibat dalam organisasi itu.

Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani mengklaim organisasinya didirikan untuk mengontrol dan mengkritik kebijakan pemerintah. Dia menjamin tak ada niat untuk menggulingkan presiden. “Ini bukan gerakan politik praktis, tapi gerakan moral untuk mengoreksi jalannya pemerintahan,” ucap Yani.

RAYMUNDUS RIKANG, EGI ADYATAMA (JAKARTA), SHINTA MAHARANI (YOGYAKARTA), NUR HADI (SURABAYA)

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-29 05:05:04

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) intoleransi Din Syamsuddin HTI Gatot Nurmantyo

Nasional 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB