maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
PT Kereta Api Indonesia (Persero) ditunjuk menjadi pemimpin baru konsorsium badan usaha milik negara di proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, menggantikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Penjelasan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo soal proyek yang terancam bubar ini.
Program vaksinasi berbayar dibatalkan setelah menuai kritik. Kabinet disebut tak satu suara menyikapi program tersebut. Kalangan pengusaha mengeluhkan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong yang diduga diwarnai kebocoran. Pengusaha bersiap mendatangkan vaksin gotong royong secara langsung.
Wawancara dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tentang kolapsnya fasilitas kesehatan untuk menangani pasien Covid-19. Ia juga bercerita mengenai rapat-rapat di kabinet buat mengejar pasokan oksigen yang langka.
Tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyisakan polemik. Solidaritas untuk pegawai KPK pun mengalir dari penjuru negeri. Grup musik Endah n Rhesa, komika Pandji Pragiwaksono dan selebriti Melanie Subono termasuk di antaranya.
Ombudsman Republik Indonesia memutuskan turun tangan dalam polemik impor beras pada Maret lalu. Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan pengumuman pemerintah tentang rencana impor 1 juta ton beras telah memicu keresahan publik, terutama petani, karena dilakukan pada masa panen raya. Melalui mekanisme deteksi dini, Ombudsman menyatakan impor beras belum diperlukan sampai Mei 2021. Ombudsman juga menemukan ada potensi maladministrasi dalam pengambilan kebijakan impor beras. Menurut Najih, Ombudsman sudah meningkatkan perannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Selain menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, Ombudsman bakal terus meningkatkan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga negara. Kepengurusan baru Ombudsman bakal berfokus pada isu pembangunan ekonomi dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Najih menilai kewenangan Ombudsman perlu diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk menjerat mereka yang melancarkan kritik. Presiden meminta anak buahnya mengkaji opsi revisi setelah muncul kritik terhadap pemerintah. Usul membuat pedoman penafsiran lebih kental ketimbang revisi.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko disebut-sebut berniat mengambil alih Partai Demokrat. Ia diduga melibatkan bekas narapidana kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin, untuk melobi pengurus daerah. Susilo Bambang Yudhoyono ikut memantau serangan balik ke Moeldoko.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mohammad Choirul Anam menyoroti komitmen pemerintah Presiden Jokowi Widodo dalam penegakan hak asasi manusia. Komnas HAM kembali memberikan rapor merah kepada Presiden Jokowi karena ia dianggap tidak serius menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Setidaknya ada sebelas kasus HAM berat yang menunggu disidangkan. Salah satunya tragedi Paniai berdarah yang terjadi pada periode pertama kekuasaan Jokowi. Namun Kejaksaan Agung tidak pernah menaikkan status kasus itu ke penyidikan. Pemerintah Jokowi juga dihadapkan pada maraknya konflik agraria karena program pembangunan infrastruktur. Komnas HAM juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Agus Widjojo menyoroti pelibatan TNI dalam urusan sipil dan politik. Agus menilai keterlibatan tentara dalam penertiban baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Syihab di Jakarta beberapa waktu lalu telah menyalahi kewenangan TNI. Menurut dia, TNI seharusnya hanya berfokus mengurusi pertahanan nasional. Adapun urusan pelanggaran hukum menjadi ranah polisi dan kepala daerah. Ia menganggap campur tangan tentara dalam urusan publik adalah bentuk kerinduan pada dwifungsi TNI. Agus juga berpendapat Panglima TNI dan Kepala Polri semestinya tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden. Menyoal konflik yang tak kunjung usai di Papua, Agus mengatakan pemerintah masih bisa menjajaki ruang musyawarah untuk menyerap aspirasi rakyat Papua.
Pandemi Covid-19 yang memasuki bulan kesembilan telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pandemi telah mendongkrak angka penganggur hingga mencapai 2,67 juta orang. Dengan daya beli merosot, konsumsi rumah tangga menjadi sektor paling terpukul akibat pagebluk. Dengan angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperkirakan bertambah hingga akhir tahun ini, pemerintah masih memfokuskan pembangunan tahun depan pada pemulihan ekonomi. Meski demikian, Suharso mengatakan pemerintah tetap menjalankan program pertumbuhan ekonomi hijau dengan menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 sesuai dengan Perjanjian Paris. Sederet proyek besar nasional juga diarahkan untuk bisa berkelanjutan dan ramah lingkungan, dari energi, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, hingga megaproyek ibu kota negara yang baru.
Kepulangan Rizieq Syihab membuat pemerintah kalang-kabut. Presiden Joko Widodo disebut-sebut berang terhadap pembiaran kerumunan yang melibatkan pentolan Front Pembela Islam itu. Ia menegur anak buahnya yang dianggap tidak memberikan data valid dan tak mampu mencegah kerumunan. Tentara Nasional Indonesia meresponsnya dengan menyiagakan pasukan tempur dan menurunkan atribut Rizieq.
MESKI tak lagi menjabat wakil presiden, Muhammad Jusuf Kalla tetap sibuk dengan berbagai kegiatan. Ia belum lama ini melawat ke Vatikan untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Kalla juga sering berkeliling Indonesia untuk mengunjungi markas dan pengurus wilayah kedua organisasi itu. Walaupun agendanya padat, Kalla tak melepaskan perhatiannya dari perkembangan peristiwa terhangat di Tanah Air. Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq Syihab, menjadi salah satu isu yang menyedot atensinya. Selain menyoroti kerumunan massa pendukung yang menyulut reaksi pro-kontra di tengah pandemi, Kalla menilai kembalinya Rizieq yang disambut gegap-gempita menggambarkan adanya kekosongan kepemimpinan Islam saat ini. Rizieq, kata dia, tidak hanya membuat pemerintah gamang bersikap. Kalla juga mengkritik partai-partai politik dan organisasi massa berhaluan Islam moderat yang gagal melahirkan figur pemimpin alternatif.
Pengacara hak asasi manusia Papua, Gustaf Kawer, menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius menangani persoalan pelanggaran HAM di Papua. Meski menjadi presiden yang paling sering mendatangi Papua, Jokowi dinilai salah melakukan pendekatan berbasis ekonomi dengan membangun banyak infrastruktur. Menurut Gustaf, tindakan pemerintah yang terus mengeksploitasi sumber daya alam Papua dengan pendekatan militer makin membuat rakyat Papua kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Gustaf mengatakan ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan masalah HAM dan meluruskan sejarah masa lalu Papua tidak mustahil akan direspons dengan menguatnya dorongan orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja tak hanya memicu protes dari kelompok mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil, tapi juga dari kalangan seniman dan sastrawan. Melanie Subono, Cholil Mahmud, serta Puthut EA turut menyampaikan sikap dengan cara masing-masing.
Dari Brussels, Belgia, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) Sharan Burrow terus memperhatikan perkembangan pembahasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah aturan kontroversial itu disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober lalu, ITUC langsung merespons dengan menggandeng sepuluh federasi buruh internasional lain yang tergabung dalam Dewan Serikat Pekerja Global. Mereka menyurati Presiden Joko Widodo dan mendesak pencabutan omnibus law karena bagian kluster ketenagakerjaan dinilai bisa memicu praktik eksploitasi buruh. Menurut Burrow, keberpihakan Jokowi pada korporasi dan investor asing telah membawa Indonesia mundur hingga puluhan tahun.
Pemimpin besar Pasukan Merah setanah Dayak, Pangalangok Jilah, datang ke Jakarta setelah Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing, ditangkap paksa oleh polisi dengan tuduhan mencuri mesin gergaji chainsaw milik PT Sawit Mandiri Lestari. Dipesani leluhur untuk menyatukan masyarakat Dayak yang sudah terkotak-kotak.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.