Calon Wakil Presiden

DENGAN kemungkinan diikuti tiga kandidat presiden, apa yang bisa kita harapkan dari Pemilu 2024? Indonesia di bawah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto, tiga nama yang menempati posisi teratas dalam sejumlah survei elektabilitas, akan menghadapi banyak tantangan. Dari resesi global, kerusakan lingkungan, pertumbuhan yang mengandalkan industri ekstraktif, pengabaian pelanggaran hak asasi manusia, hingga demokrasi yang kolaps dan korupsi yang merajalela. 

Anies dideklarasikan Partai NasDem pada Oktober 2022, disusul dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera–dua partai politik yang selama ini menjadi oposisi pemerintah. Dua kandidat lain diusung partai-partai koalisi Presiden Joko Widodo. Ganjar dideklarasikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 22 April lalu, belakangan disokong pula oleh Partai Persatuan Pembangunan. Prabowo Subianto, yang belum mendeklarasikan diri, ada kemungkinan akan didukung Gerindra, partai yang ia pimpin, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Presiden Jokowi, yang akan mengakhiri kekuasaannya pada Oktober tahun depan, berusaha keras menjadi kingmaker. Saat ini ia menggagas koalisi besar partai-partai pendukung pemerintah, minus NasDem yang telah lebih dulu mendukung Anies. Para pemerhati politik menyebutkan Jokowi berupaya mengawinkan Ganjar dengan Prabowo untuk melawan Anies. Jika keduanya tak bisa disatukan, Ganjar akan melawan Prabowo, sementara Anies diupayakan keluar dari arena dengan menarik keluar salah satu partai pendukung bekas Gubernur DKI Jakarta itu. Kehilangan dukungan dari salah satu partai saja, Anies urung menjadi calon presiden karena tak memenuhi syarat 20 persen presidential threshold yang diwajibkan undang-undang. 

Jokowi menginginkan presiden pengganti dirinya meneruskan program dan kebijakan yang telah ia rintis, betapapun problematik program dan kebijakan itu. Ganjar dapat dipastikan akan memenuhi harapan Jokowi, senior dan presiden pendahulu yang dipercaya dapat membantunya meraih kekuasaan. Prabowo tak bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi yang telah berjasa mengajaknya masuk kabinet, meski sebelumnya menjadi seteru dalam dua pemilu. 

Anies relatif berjarak dengan Jokowi. Tapi, jika terpilih, ia akan berada di bawah bayang-bayang Surya Paloh, tokoh lain yang tak kalah kontroversial. Dengan kata lain, pemain boleh berganti tapi karakter kekuasaan tidak berubah. Apalagi Anies tak sekali pun terdengar akan mengoreksi kebijakan Jokowi jika terpilih. Ketiga kandidat diragukan bisa bebas dari belenggu politik kartel–jika bukan merupakan bagian dari kartel itu sendiri. 

Belum lagi jika kita bicara rekam jejak. Prabowo memiliki catatan kelam dugaan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Nama Ganjar kerap disebut dalam kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun Anies sulit dipisahkan dari politik identitas, sesuatu yang mengantarkannya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Nama-nama calon wakil presiden yang beredar memperkuat pesimisme kita pada kualitas pemerintahan pasca-2024. Dua tokoh yang kerap disebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Sandi digadang-gadang berduet dengan Ganjar. Adapun Erick disebut-sebut akan mendampingi Prabowo. 

Sebagai pengusaha, kedua calon wakil presiden itu dipercaya dapat memperkuat logistik kandidat presiden. Menurut survei Saiful Mujani Research and Consulting pada Maret lalu, Sandi dan Erick tak memberikan pengaruh besar terhadap tingkat keterpilihan calon presiden. Bagi keduanya, politik akhirnya adalah soal upaya mengakumulasikan modal. 

Tanpa kesempatan bagi calon alternatif, Pemilu 2024 sulit diharapkan membawa perubahan. Tiap kandidat disandera kartel politik dan ruang gerak mereka dibatasi aturan presidential threshold. Dalam situasi politik yang tidak sedang baik-baik saja, bagi publik agaknya memilih atau tidak memilih dalam Pemilu 2024 akan sama baiknya.