DUA kerabat Presiden Joko Widodo, yaitu anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Muhammad Bobby Afif Nasution, hampir pasti menjadi kepala daerah. Dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei, Gibran memenangi pemilihan Wali Kota Solo dan Bobby unggul dalam pemilihan Wali Kota Medan.
Hasil hitung cepat Charta Politika, misalnya, menunjukkan Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa mendapatkan 87,15 persen suara, unggul jauh dari lawannya, Bagyo Wahyono-F.X. Supardjo. “Perolehan suara itu di bawah target awal 92 persen suara,” ujar ketua tim pemenangan Gibran, Putut Gunawan, Rabu, 9 Desember lalu.
Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies, Arya Fernandes, mengatakan Gibran sudah diprediksi menang mudah sebelum pemilihan dimulai. Menurut dia, status Gibran sebagai anak Presiden Jokowi—dua periode menjadi Wali Kota Solo—ikut membantu kemenangan Gibran. Arya juga menilai kemenangan Gibran ditentukan oleh kelemahan kekuatan politik lawannya yang menjadi calon independen.
Calon Wali Kota Medan nomor urut dua Bobby Nasution menunjukan surat suara pada di TPS 22, Kelurahan Asam Kumbang, Medan, Sumatera Utara, 9 Desember 2020. ANTARA/Irsan Mulyadi
Di Medan, Bobby, yang menggandeng Aulia Rachman, juga unggul atas pesaingnya, pasangan Akhyar Nasution-Salman Al Farisi. Dari hasil hitung cepat Poltracking, Bobby mendapat 55,19 persen suara. Adapun Bobby masih menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum. “Mudah-mudahan ini gambaran dari yang dihasilkan,” ujarnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Arifin Siregar menilai label menantu Jokowi merupakan faktor penentu kemenangan Bobby.
Jika KPU mengukuhkan kemenangan Gibran dan Bobby, Jokowi akan menjadi presiden pertama yang anak dan menantunya menjadi kepala daerah.
Pesta Para Kerabat
TAK hanya anak dan menantu Jokowi yang memenangi pemilihan kepala daerah, sejumlah calon yang terafiliasi secara kekeluargaan dengan pejabat atau mantan pejabat diprediksi memenangi pemilihan kepala daerah 2020. Berikut ini di antaranya.
• Provinsi Kepulauan Riau
Ansar Ahmad-Marlin Agustina
Suara: 40,11% (Indikator Politik Indonesia)
Marlin adalah istri Muhammad Rudi, Wali Kota Batam 2016-2021.
• Makassar, Sulawesi Selatan
Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi
Suara: 41,38% (Lingkaran Survei Indonesia Denny JA)
Fatmawati adalah istri Rusdi Masse, Bupati Sidenreng Rappang 2008-2018 dan anggota DPR 2019-2024.
• Soppeng, Sulawesi Selatan
Kaswadi Razak-Lutfi Halide
Suara: 86,2% (Sirekap KPU)
Lutfi adalah besan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
• Pacitan, Jawa Timur
Indrata Nur Bayuaji-Gagarin
Suara: 74,6% (Sirekap KPU)
Indrata adalah kemenakan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
• Tangerang Selatan, Banten
Benyamin Davnie-Pilar Saga
Suara: 40,28% (Charta Politika)
Pilar adalah kemenakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.
• Serang, Banten
Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa
Suara: 62,42% (LSI Denny JA)
Tatu adalah adik bekas Gubernur Banten, Atut Chosiyah.
• Pandeglang, Banten
Irna Narulita-Tanto Warsono Arban
Suara: 64,3% (Sirekap KPU)
Tanto adalah menantu bekas Gubernur Banten, Atut Chosiyah.
• Kediri, Jawa Timur
Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa
Suara: 76,8% (Sirekap KPU)
Hanindhito adalah anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Penanganan Kasus HAM Melempem
SEJUMLAH lembaga pegiat hak asasi manusia menilai penanganan hak asasi manusia pada masa pemerintahan Joko Widodo kian mengalami kemunduran. Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Fatia Maulidiyanti, mengatakan negara pun ikut melegitimasi berbagai pelanggaran HAM.
“Baik yang sifatnya tindakan langsung maupun pembiaran,” tuturnya dalam evaluasi memperingati Hari HAM 10 Desember. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati juga menilai kemunduran penanganan HAM di era Jokowi terlihat dari banyaknya kasus kekerasan berbau agama dan kebebasan berpendapat yang terancam.
Adapun Jokowi mengklaim pemerintah berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dan pelanggaran kebebasan beribadah. “Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satu pun yang terabaikan,” ujarnya.
MA Potong Hukuman Penyuap
Fahmi Darmawansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Februari 2019. TEMPO/Prima Mulia
PARA pegiat antikorupsi mengkritik pengurangan hukuman Fahmi Darmawansyah yang terbukti menyuap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Wahid Husen. “Alasan pemotongan tak masuk akal,” tutur peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, Kamis, 10 Desember lalu.
Mahkamah Agung mengurangi hukuman Fahmi, terpidana kasus suap Badan Keamanan Laut, dari 3,5 tahun menjadi 1,5 tahun. MA menilai tindakan Fahmi memberikan Mitsubishi Triton kepada Wahid sebagai sikap dermawan. Suap itu diduga diberikan agar Fahmi bisa menghuni sel mewah seharga Rp 700 juta. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, menilai perbuatan Fahmi jelas merupakan tindak pidana suap.
Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus mengatakan lembaganya akan mengkaji putusan tersebut. Adapun juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, menolak berkomentar.
Vaksinasi Tunggu Kajian BPOM
Petugas memindahkan kontainer berisi vaksin COVID-19 di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, 7 Desember 2020. ANTARA/HO/Setpres-Muchlis Jr
SEBANYAK 1,2 juta vaksin Covid-19 buatan produsen asal Cina, Sinovac, tiba di Indonesia pada Ahad, 6 Desember lalu. Presiden Joko Widodo menyatakan vaksinasi baru bisa dimulai setelah tahap di Badan Pengawas Obat dan Makanan selesai. “Seluruh prosedur harus dilalui untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin,” ujar Jokowi.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelaksanaan vaksinasi juga akan menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi itu pun akan dilakukan secara bertahap.
Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan lembaganya masih mengobservasi uji klinis tahap tiga. Hasil inspeksi ke Cina menunjukkan bahwa vaksin itu memenuhi cara produksi obat yang baik, tak ada efek samping kritis, dan aspek keamanannya baik. “Sekarang aspek efektivitas dan khasiat yang kita tunggu,” tuturnya.
Rp 17 Miliar untuk Menteri Juliari
KOMISI Pemberantasan Korupsi menduga Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menerima Rp 17 miliar dari korupsi bantuan sosial Covid-19. Ia diduga menarik fee Rp 10 ribu dari tiap paket bahan pokok yang disalurkan di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Diduga disepakati ada fee dari setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan rekanan kepada Kementerian Sosial,” kata Ketua KPK Firli Bahuri pada Ahad, 7 Desember lalu. Sebagian duit itu diduga digunakan untuk menyewa jet pribadi dalam setiap perjalanan Juliar ke daerah.
Presiden Joko Widodo mengklaim tak akan melindungi dua menterinya yang terlibat kasus korupsi. Selain Edhy, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap oleh KPK.
Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=162070563260
Dinasti politik Muhammad Bobby Afif Nasution Vaksin Covid-19 Juliari Batubara Gibran Rakabuming Raka Jokowi
