Editorial: Acakadut Rencana Pembangunan Lumbung Pangan di Kalimantan - Opini - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Lumbung Pangan Acakadut

Presiden Jokowi memerintahkan cetak sawah di lahan gambut di Kalimantan Tengah. Keberhasilannya diragukan.

i Lumbung Pangan Acakadut
Lumbung Pangan Acakadut

MENGHADAPI corona dan persoalan yang muncul setelahnya, pemerintah hendaknya tidak tergopoh-gopoh, reaktif, dan mengambil tindakan tambal sulam. Juga ketika Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan kemungkinan kelangkaan pangan menyusul pandemi global itu.

Reaksi Presiden Joko Widodo untuk segera membangun lumbung pangan nasional sepintas merupakan langkah cergas. April lalu, Presiden telah menyatakan sejumlah komoditas pangan, seperti beras, jagung, cabai, bawang merah, telur ayam, gula pasir, dan bawang putih, mengalami defisit pasokan. Khusus beras, defisit terjadi di tujuh provinsi.

Gagasan Presiden mencetak sawah di lahan gambut Kalimantan Tengah segera menjadi polemik. Menggusur sawah dan perkebunan rakyat di Jawa—salah satunya untuk lokasi pembangunan bandar udara internasional di Yogyakarta—pemerintah kini kelimpungan menambal defisit beras. Setidaknya 500 ribu hektare lahan pertanian per tahun telah beralih fungsi menjadi jalan, pertokoan, industri, dan aktivitas non-agrikultur lainnya.


Seperti lupa kepada sejarah, pemerintah mengulang apa yang dulu dilakukan Presiden Soeharto: memaksakan lahan gambut menjadi lahan produksi. Digembar-gemborkan dapat meningkatkan pasokan beras, program lahan gambut sejuta hektare itu berakhir tragis: meninggalkan lingkungan yang rusak serta proyek bergelimang rasuah. Pertanian di lahan gambut pernah hendak dihidupkan lagi pada 2008 dan 2015, tapi lagi-lagi kandas.

Lumbung pangan Kalimantan Tengah akan kembali disiapkan pada 2021 dan ditargetkan beroperasi setahun kemudian. Terletak di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, proyek itu akan menempati 165 ribu hektare lahan—sebagian merupakan tanah adat dan tanah yang dikuasai transmigran. Mayoritas lahan tersebut masuk kategori tanah aluvial dengan gambut tipis.

Yang tentu menjadi pertanyaan besar adalah efektivitas program ini. Menyiapkan lahan siap pakai dalam satu tahun merupakan hil yang mustahal. Sejumlah ahli menyebutkan proses pencetakan sawah membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun. Sebagian lahan itu memang hanya memerlukan peningkatan kualitas tanah dan pemulihan lahan dengan irigasi. Tapi membangun kanal-kanal di tengah lahan gambut—seperti yang dilakukan di era Soeharto—justru membuat lahan makin kering dan tak bisa ditanami.

Pemerintah berkilah bahwa mereka tidak memulai dari nol. Sebagian lahan yang disiapkan merupakan tanah aluvial dengan ketebalan gambut kurang dari tiga meter. Sebagian lainnya telah menjadi sawah dan kini dikelola petani eks transmigran. Di tempat lain, lahan telah memiliki irigasi dan sisanya siap pakai tapi telanjur terbengkalai dan ditutup ilalang. Namun klaim ini patut diragukan karena data diambil dari proyek serupa pada 2008.

Diperlukan survei lapangan untuk memutakhirkan data tersebut. Dengan kata lain, penyisiran ulang mesti dilakukan lantaran 12 tahun lalu proyek itu tak sukses. Apalagi, berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan Universitas Palangka Raya, hanya seperempat lahan yang direncanakan yang benar-benar sesuai buat lahan pertanian. Untuk mengubah sisanya menjadi lahan pertanian, dibutuhkan biaya yang sangat mahal dan waktu yang lama.

Analisis mengenai dampak lingkungan yang mendalam juga harus dibuat. Klaim bahwa kondisi lahan gambut saat ini sudah menipis lantaran berkali-kali didera kebakaran hutan mesti dibuktikan secara ilmiah. Sayangnya, aspek lingkungan itu saat ini diabaikan. Pemerintah tampaknya cukup puas dengan merampungkan kajian lingkungan hidup strategis, amdal versi cepat, yang pengerjaannya dikebut dalam satu bulan.

Ekstensifikasi lahan pertanian bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kelangkaan pangan. Sudah saatnya program diversifikasi pangan digalakkan. Nasi bukankah sumber karbohidrat satu-satunya. Untuk itu, penanaman makanan pengganti, seperti sagu, jagung, sorgum, dan umbi-umbian lain, harus digalakkan. Pemerintah mesti menyadari bahwa perubahan besar-besaran lahan pangan menjadi perkebunan sawit seperti yang selama ini dilakukan adalah langkah yang salah.

Jikapun dilakukan, pencetakan sawah baru harus dilakukan dalam sebuah desain yang komprehensif. Lahan pertanian, misalnya, mesti merupakan bagian dari proyek pertanian berkelanjutan. Perencanaan yang tak tergesa-gesa akan menghindarkan terulangnya proyek cetak sawah di Sumatera Selatan. Di Desa Perigi Talang Nangka, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ratusan hektare sawah di atas lahan gambut gagal beroperasi karena digenangi air ketika hujan.

Mempercayakan proyek strategis menyangkut perut rakyat kepada Menteri Pertahanan jelas salah kaprah. Kementerian itu sebaiknya menjaga keamanan negara dari ancaman negara luar saja. Urusan pertanian kembalikan ke Kementerian Pertanian. Jika menterinya tak becus, segera ganti dengan yang lebih trengginas. Mengantisipasi paceklik pangan, motif menjaga perimbangan kekuatan untuk kepentingan politik jangka pendek hendaknya dibuang jauh-jauh.

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-09-25 23:35:31

Lumbung Pangan | Food Estate Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto | Prabowo Jokowi Kementerian Pertahanan

Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB