Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi soal Nasib Masyarakat Adat: Seperti Tikus Mati di Lumbung Padi - Wawancara - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Hak Masyarakat Adat Berhenti di Konstitusi

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan absennya kepastian hukum membuat masyarakat adat terus menghadapi ancaman kekerasan dan kriminalisasi. Masyarakat adat seperti tikus yang mati di lumbung padi karena tergerusnya wilayah adat menjadi konsesi korporasi. AMAN mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi keberlangsungan hidup seluruh masyarakat adat.

i Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi di Sungai Ciliwung,Kota Bogor, Jawa Barat, 8 Juni 2020. 
TEMPO/M Taufan Rengganis
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi di Sungai Ciliwung,Kota Bogor, Jawa Barat, 8 Juni 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
  • Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan RUU Masyarakat Hukum Adat perlu segera disahkan untuk melindungi seluruh komunitas adat.
  • Ratusan anggota komunitas adat menjadi korban kriminalisasi dan berkonflik dengan perusahaan, padahal hak-hak masyarakat adat dijamin dalam konstitusi.
  • Selama pandemi Covid-19, masyarakat adat yang umumnya tinggal di daerah terpencil tetap menerapkan lockdown dan juga menggelar ritual tolak bala.

KASUS kekerasan terhadap masyarakat adat terus terjadi. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat ratusan anggota masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi di pelbagai daerah. Sebagian besar dari mereka terkena pasal yang berkaitan dengan urusan lahan. Padahal mereka secara turun-temurun sudah tinggal dan hidup di wilayah yang kini sebagian telah dikuasai perusahaan atau bersalin rupa menjadi taman nasional. “Seperti tikus yang mati di lumbung padi,” kata Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi dalam wawancara khusus dengan Tempo, Senin, 8 Juni lalu.

Kekerasan terhadap masyarakat adat, Rukka mengungkapkan, terus berulang karena belum ada undang-undang yang khusus dibuat untuk melindungi hak konstitusional mereka. Kasus terbaru menimpa Bongku bin Jelodan, anggota suku Sakai di Bengkalis, Riau. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada 18 Mei lalu menghukumnya satu tahun penjara karena membuka lahan untuk menanam ubi di tanah leluhurnya yang telah dikuasai korporasi. “Itu wilayah adat yang sudah diambil alih pemerintah dan diberikan konsesi kepada perusahaan tanpa mereka tahu,” ujar Rukka. Bongku dibebaskan pada Rabu, 10 Juni lalu, melalui asimilasi berdasarkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Belum selesai urusan hak-hak masyarakat adat, berbagai komunitas adat kini harus menghadapi pandemi Covid-19. Beruntung sebagian besar anggota AMAN, yang mencakup 2.372 komunitas adat dengan populasi 18-20 juta jiwa, tinggal di wilayah terpencil sehingga potensi tertular tak besar. Tapi dampak ekonomi pagebluk terus mengintai mereka.


Rukka menerima wartawan Tempo, Mahardika Satria Hadi, Budiarti Utami Putri, dan Nur Alfiyah, di kantornya di Kota Bogor, Jawa Barat. Perempuan asal Tana Toraja, Sulawesi Selatan, ini menceritakan konflik yang masih mendera masyarakat adat, urgensi disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, hingga cara masyarakat adat menghadapi wabah.

Ratusan anggota komunitas adat menjadi korban kriminalisasi akibat konflik dengan perusahaan. Mengapa hal ini terus terjadi?

Kriminalisasi hanyalah salah satu bentuk kekerasan yang terjadi karena sampai detik ini belum ada kepastian hukum bagi masyarakat adat. Kalau ditelusuri dari akarnya, ini persoalan struktural, persoalan kebijakan negara. Masyarakat adat diakui dalam konstitusi, yaitu Pasal 18-B ayat 2 dan Pasal 28-I ayat 3. Di situ dikatakan pengakuan terhadap masyarakat adat dan bahkan diakuinya hak asal-usul, hak kolektif masyarakat adat. Sayangnya, hak masyarakat adat masih berhenti di konstitusi. Belum ada undang-undang yang khusus dibuat untuk menjalankan hak konstitusional masyarakat adat. Tidak ada panduan holistik bagi pemerintah untuk mengadministrasi, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat.

Apa akibat dari belum adanya aturan khusus tentang masyarakat adat?

Lahirnya berbagai kebijakan yang digunakan untuk menargetkan wilayah adat. Semua wilayah adat dianggap kosong dan haknya diberikan kepada perusahaan dalam bentuk izin dan konsesi. Kalaupun ada undang-undang yang mengakui masyarakat adat, pengaturan dan pengakuannya parsial. Banyak undang-undang yang bertentangan dan tumpang-tindih. Arogansi sektoral antarkementerian membuat masyarakat adat diatur secara terpisah. Ibarat tinggal dalam satu rumah besar dengan banyak sekali kamar. Tapi kamar-kamar itu tidak berhubungan, jendela dan pintu keluar pun tidak ada. Jadi seperti terjebak dalam labirin.

Menurut konstitusi, hak apa saja sebenarnya yang dimiliki masyarakat adat?

Dua pasal tadi saling terkait. Yang satu bicara tentang masyarakat hukum adat, lainnya tentang hak tradisional masyarakat hukum adat. Dua pasal ini menyoal hak asal-usul masyarakat adat. Undang-Undang Dasar sejak awal mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang ada sebelum Indonesia merdeka. Di dalam hak asal-usul itulah ada hak kolektif, antara lain menentukan nasib sendiri, mengatur diri sendiri, serta menentukan prioritas pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya sendiri. Jadi tidak boleh ada pembangunan yang dipaksakan.

Bagaimana dengan hak atas tanah?

Tercakup di dalamnya hak atas tanah dan hak untuk menikmati semua hak individu yang dijamin konstitusi. Misalnya hak untuk menikmati layanan publik, sekolah, layanan kesehatan, layanan administrasi; hak untuk memilih. Hak politik kan mendasar. Tapi semua itu masih abu-abu karena tidak ada Undang-Undang Masyarakat Adat.

RUU Masyarakat Hukum Adat diajukan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Mengapa pembahasannya lama?

Memang tidak ada keinginan dari pemerintah karena dua kali rancangan undang-undang ini tidak disahkan. Padahal bola ada di tangan pemerintah. Sekarang bukan hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga terlibat. Ada tujuh kementerian yang ditunjuk Presiden Joko Widodo dan tidak melaksanakan perintah.

Bagaimana AMAN mengkomunikasikan hal ini dengan Presiden?

Kami sudah tiga kali bertemu dengan Jokowi, salah satunya sebelum jadi calon presiden. Dalam dua kali pertemuan sebagai presiden, Jokowi mengatakan akan membentuk satuan tugas masyarakat adat. Tapi sampai detik ini belum terbentuk.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi dalam perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara), di Benteng Moraya, Tondano, Sulawesi Utara, Maret 2018./Dok. AMAN

Kapan perwakilan AMAN terakhir kali bertemu dengan Jokowi?

Beberapa hari setelah saya terpilih sebagai Sekretaris Jenderal AMAN pada 2017. Beliau bilang enggak ada masalah. Beliau bicara tentang hutan adat, ekonomi biru, dan masyarakat adat. Tapi realitasnya untuk undang-undangnya saja pemerintah enggak punya daya paksa kepada kementerian-kementerian.

Apa kendala yang membuat pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat alot?

Sampai saat ini daftar inventarisasi masalah rancangan itu tidak pernah keluar ke publik, termasuk kepada kami, sehingga kami sulit membaca pikiran pemerintah. We simply have no clue. AMAN sudah mengajak dialog berkali-kali. Kalau ada ganjalan yang dirasa berat oleh pemerintah, ayo kita bicarakan jalan keluarnya. Tapi kami seperti bicara dengan tembok.

Apakah poin-poin di dalam rancangan tersebut terlalu memberatkan untuk diakomodasi pemerintah?

Undang-Undang Masyarakat Adat justru akan meringankan semua pihak, termasuk kementerian. Pengusaha semestinya juga terbantu karena ketiadaan undang-undang ini membuat biaya produksi tinggi sekali. Separuh dari biaya produksi mereka ditujukan untuk mengatasi konflik (dengan masyarakat adat) dan membayar pengamanan.

Apakah kasus kriminalisasi seperti yang dialami Bongku jamak terjadi?

Tahap kriminalisasi bercampur dengan kekerasan yang lain. Biasanya intimidasi, adu domba, dan dipecah belah. Orang luar umumnya menyebutnya sebagai konflik internal. Padahal itu konflik yang sengaja dibuat untuk kepentingan perusahaan dan pemerintah. Mereka tidak akan pernah mencoba mendudukkan masyarakat adat dan bermusyawarah untuk mencari jalan keluar.

Berapa banyak komunitas adat yang berkonflik dengan perusahaan?

Yang wilayah adatnya sudah masuk konsesi sekitar 80 persen, bahkan lebih. Di negeri ini mana yang belum ada konsesinya?

Status tanah mereka seperti apa?

Saat ini masyarakat adat enggak punya status hukum, jadi enggak punya kepastian hukum. Hanya ada 35 ribu hektare yang diakui sebagai hutan adat. Itu pun terjadi bukan karena pemerintah semata. Sejak 2007, syarat hutan adat itu adalah peraturan daerah tentang masyarakat adat. Saat ini ada sekitar 70 di seluruh Indonesia. Soal hutan adat ini, pemerintah sebenarnya panen dari pekerjaan kami. Kami melakukan pemetaan partisipatif, tetek-bengek administrasi dan segala macam.

Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan status tanah di wilayah adat?

Pertama, RUU Masyarakat Adat yang sudah sepuluh tahun lebih mangkrak di DPR disahkan. Tapi saat ini idealnya adalah wilayah-wilayah masyarakat adat harus segera diregistrasi. Kami sudah menyerahkan peta tanah ulayat seluas minimal 10,57 juta hektare kepada pemerintah yang semestinya sudah diadministrasi, tapi tidak pernah digunakan untuk meregistrasi wilayah-wilayah adat.

RUU Masyarakat Hukum Adat masuk agenda prioritas program legislasi nasional Dewan Perwakilan Rakyat tahun ini. Bukankah artinya bola sekarang di tangan parlemen?

Bolanya tetap di tangan pemerintah, tapi mati terus. Sebab, RUU ini bukan usulan pemerintah. Sebenarnya di DPR enggak ada masalah. Dalam sepuluh tahun terakhir, kami berkomunikasi secara intensif dengan fraksi-fraksi di DPR. Tak ada penolakan dari mereka. Partai-partai politik besar pun sampai sejauh ini tidak pernah mengatakan menolak, bahkan mendukung.

DPR juga tengah membahas omnibus law RUU Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat kluster tentang investasi. Bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat adat?

Omnibus law tanpa Undang-Undang Masyarakat Adat akan jadi senjata pamungkas untuk perampasan wilayah adat yang masih tersisa dan mempercepat pemiskinan masyarakat adat. Masyarakat adat akan kehilangan akses atas wilayah adat, sumber pangan, pekerjaan tradisional. Katanya mau cipta kerja, tapi tidak paham wilayah adat adalah ruang kerja masyarakat adat. Kriminalisasi juga akan meningkat. Aturan yang ada saja, termasuk Undang-Undang Lingkungan Hidup yang mengakui hak masyarakat adat membakar lahan di wilayah adat sesuai dengan tradisi, justru digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat.

Mengapa Anda menilai omnibus law akan lebih banyak merugikan masyarakat adat?

Pertama, omnibus law banyak bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, pasal-pasal dan ayat-ayat tentang masyarakat adat di berbagai undang-undang itu ada yang di-copy-paste dan disisipkan, dihilangkan, atau diambil dan diinterpretasikan ulang. Muncul juga ayat-ayat tentang penguasaan tanah yang bisa sampai puluhan tahun. Ini kan kacau sekali, lebih kejam dari undang-undang zaman Belanda.

Selain menolak omnibus law, mengapa AMAN menolak RUU Pertanahan?

Substansi RUU Pertanahan yang tahun lalu berhasil ditolak sekarang disisipkan lagi. Draf rancangan ini kalau dibaca sekilas awalnya manis, tapi penguncinya di bawah menyatakan tanah yang sudah dibebani hak tidak bisa lagi diklaim sebagai wilayah adat. Jadi pemerintah sedang mencoba lepas tangan, cuci tangan dari masalah yang ditimbulkannya di masa lalu. Misalnya tumpang-tindih perizinan. Itu kan pemerintah yang dulu memberi izin. Di wilayah adat diberi izin ini-itu. Banyak sekali izinnya yang membuat masyarakat adat di situ jadi korban.

Apakah masyarakat adat tidak bisa lagi mengklaim wilayah adat mereka?

Tidak bisa karena sudah ada perusahaan di atasnya.

Apa konsekuensi terburuk jika RUU Pertanahan disahkan?

Pertama, kembali lagi ke domein verklaring. Kedua, masalah perampasan wilayah adat tidak akan pernah diselesaikan. Masalah perampasan wilayah adat justru akan mengalami pemutihan dan bisa menjadi landasan untuk melegalisasi perampasan wilayah adat. Jadi seluruh perizinan akan otomatis sah berlaku di atas wilayah adat karena klausul di dalam RUU Pertanahan. Bahkan jika masih ada masyarakat adat yang melawan, ya sudah selesai karena ada perusahaan di atasnya, sudah punya legalitas. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang hak menguasai negara.

AMAN juga tidak setuju hutan adat menjadi perhutanan sosial. Apa alasannya?

Perhutanan sosial dari dulu kami lawan, bahkan sebelum ada Putusan MK Nomor 35, karena perhutanan sosial itu izin. Lha wong ini tanah kami kok. Izin itu kan hak kelola, hak untuk mengakses. Ini bukan soal hak kelola, tapi statusnya yang kami bicarakan sebagai tanah kami. Ini bukan tanah negara yang kemudian diberi izin dalam bentuk perhutanan sosial, yang kini luasnya 12,7 juta hektare.

Mengapa hanya sedikit wilayah adat yang berstatus hutan adat?

Pemerintah sengaja membuatnya berbelit-belit sehingga masyarakat adat merasa frustrasi. Ada yang sudah bertahun-tahun sampai saat ini belum jadi. Ini berbeda dengan perhutanan sosial. Saat frustrasi itu, mereka marah dan menganggap AMAN tidak mengurus. Padahal kami mentok terus di KLHK. Kalau sudah frustrasi, baru ditawari hutan desa (salah satu model perhutanan sosial) yang prosesnya cepat.

 

• • •

 

Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap masyarakat adat?

Dari sisi geografis, sekitar 90 persen masyarakat adat tinggal di daerah terpencil. Jika ada yang sampai terkena Covid, pasti susah dijangkau. Misalnya kasus di Mentawai dan Maluku, semuanya harus dibawa ke luar kampung. Tapi banyak sekali wilayah adat yang meskipun memiliki pusat kesehatan masyarakat fasilitasnya sangat tidak memadai. Ada ratusan puskesmas yang tidak punya alat pelindung diri sehingga kami yang harus menyuplainya.

Berapa anggota komunitas adat yang terinfeksi virus corona?

Sejauh ini ada 47 orang yang positif. Sebagian besar mereka tidak berada di wilayah adat ketika terkena. Mereka dari kluster seperti Gowa (ijtimak ulama di Gowa, Sulawesi Selatan) dan sudah ditangani di rumah sakit rujukan terdekat.

Sejauh mana pandemi mengancam kehidupan masyarakat adat?

Masyarakat adat yang hidup di wilayah berkonflik paling terancam, yang tanahnya sudah diambil perusahaan atau pemerintah. Lalu mereka yang sudah jadi buruh dan petani kelapa sawit. Mereka tidak mendapat layanan yang cukup baik. Kalaupun terkena Covid, mekanisme preventif di situ lemah sekali. Ada juga ancaman krisis pangan karena mereka tidak lagi punya kebun sehingga tergantung gaji, kalau dia sebagai buruh.

Apa yang dilakukan AMAN untuk membantu komunitas adat yang rentan terkena dampak Covid-19?

Kami punya 88 satuan tugas Covid yang mengecek keberadaan masyarakat adat. Yang pertama dilakukan pastinya lockdown. Ini penyakit datang dari luar, dari kota. Sepanjang wilayah adat ditutup pintu keluar-masuknya, dikontrol dengan baik, dikombinasikan dengan karantina mandiri, semestinya aktivitas di dalamnya bisa normal. Kami juga mengecek status pangan. Dari situ ketahuan ada komunitas adat yang membeli beras sehari-hari. Tapi ada yang punya pasokan enam bulan-satu tahun. Saya bilang disimpan, jangan dijual, nanti untuk membantu yang lain.

 


 

RUKKA SOMBOLINGGI 

• Tempat dan tanggal lahir: Tana Toraja, Sulawesi Selatan, 15 Oktober 1973 • Pendidikan: S-1 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar (1997); Master in International Development Studies Faculty of Political Science Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (2009) • Karier: Sekretariat Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat, Bogor, Jawa Barat (1999–2000); Advokasi Nasional AMAN, Jakarta (2000-2003); Koordinator Advokasi Internasional AMAN, Jakarta (2003-2006); Program Specialist Regional Indigenous Peoples’ Program UNDP Regional Centre, Bangkok (2006-2010); Anggota Staf Khusus Sekretaris Jenderal AMAN (2012-2013); Deputi Sekretaris Jenderal AMAN untuk Urusan Advokasi, Hukum, dan Politik (2014-2017); Sekretaris Jenderal AMAN (2017-2022) • Organisasi: Anggota Asian Young Leaders in Governance (sejak 2006), Anggota Dewan Eksekutif Asia Indigenous Peoples Pact (2000-2012)

 


 

Masyarakat adat juga melakukan ritual untuk menghadapi wabah?

Pastinya melakukan ritual tolak bala. Semua serentak, banyak sekali. Sampai hari ini banyak yang masih menggelar ritual.

Seperti apa ritual tolak bala yang dilakukan?

Macam-macam. Ada ritual “memagari” supaya Covid hanya berkeliaran di luar wilayah adat, ha-ha-ha.... Masyarakat adat mengenal prinsip tentang penyakit yang baru sama sekali, tidak dikenal, dan misterius. Kalau zaman dulu, dilakukan pengasapan. Orang diuap supaya bersih secara fisik dan spiritual. Kini mereka membuat ramuan herbal untuk memperkuat daya tahan tubuh. Ada pula bilik sterilisasi dengan cairan disinfektan terbuat dari daun sirih dan jeruk nipis atau daun sirih dan lidah buaya.

Apakah bantuan pemerintah tidak menjangkau masyarakat adat?

Banyak masyarakat adat yang tidak masuk administrasi. Mereka sebenarnya tidak perlu bantuan selama dijamin masih bisa bertanam. Bahkan ada anggota kami yang telah menjahit puluhan ribu masker dan disebarkan.

2020-07-09 23:52:56

Masyarakat Adat Karantina wilayah KLHK Covid-19 Sengketa Lahan Susilo Bambang Yudhoyono | SBY Jokowi

Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.