Opini
Edisi Minggu, 17 Maret 2024
Berita Lainnya
Opini
Tangan Jokowi di Partai Golkar
Jokowi berambisi menguasai Partai Golkar. Cara baru tetap relevan dalam kekuasaan.
Opini
Peran Orang Tua Mencegah Wabah Pornografi Anak
Kejahatan pornografi anak terus meluas. Pelaku bisa beroperasi dari dalam penjara.
Opini
Abai Mitigasi Bencana Hidrometereologi di Indonesia
Bencana hidrometeorologi menerjang berbagai wilayah di Indonesia. Mitigasi belum menjadi prioritas.
Opini
Kawin Paksa Bank Syariah. Apa Konsekuensinya?
Pemerintah bakal menggabungkan unit usaha syariah BTN dengan Bank Muamalat. Berpotensi merugikan.
Edisi Minggu, 10 Maret 2024
Berita Lainnya
Opini
Seruan Kepada Partai Politik: Jangan Surut Mengupayakan Hak Angket
Jokowi membalikkan Indonesia ke titik nol reformasi. Hak angket bisa jadi jalan menyelamatkan demokrasi.
Opini
Beking Korupsi Tambang Timah Ilegal. Siapa?
Kejaksaan Agung mengusut korupsi perizinan tambang timah di Bangka Belitung. Mesti mengungkap sampai jejaring bekingnya.
Opini
Omong Kosong Kota Hutan IKN Nusantara
Pembangunan kawasan IKN berpotensi merusak lingkungan secara masif. Klaim kota hutan berkelanjutan omong kosong pejabat saja.
Opini
Apa Saja Bahaya Program Makan Siang Gratis
Jokowi dan para menterinya mulai mengutak-atik anggaran untuk program makan siang gratis. Tidak patut dan berisiko besar.
Edisi Minggu, 3 Maret 2024
Berita Lainnya
Opini
Dugaan Jual-Beli Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencabut ribuan izin tambang lalu menghidupkannya kembali. Ada indikasi jual-beli izin.
Opini
Penyebab Beras Bersubsidi Mahal dan Langka
Pungutan liar memperparah kelangkaan beras bersubsidi. Kenaikan harga, antara lain, berakar pada korupsi.
Opini
Mengapa REDD+ Gagal Melindungi Hutan dan Mereduksi Emisi Karbon
Program REDD+ berhasil mendatangkan cuan tapi gagal melindungi hutan. Jutaan hektare hutan menjadi area konsesi korporasi ekstraktif.
Opini
Korupsi Merajalela di Lembaga Peradilan Kita
Praktik korupsi makin merajalela di lembaga hukum Indonesia. Tergambar dalam kasus korupsi Sekretaris Mahkamah Agung.
Edisi Minggu, 25 Februari 2024
Berita Lainnya
Opini
Godaan Hak Angket Kecurangan Pemilihan Presiden
Kecurangan pada proses pemilihan presiden cukup menjadi alasan buat DPR mengajukan hak angket. Elite partai diuji sejarah.
Opini
Skenario Jokowi Mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi Menteri
Jokowi mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Menanam pengaruh pada pemerintahan mendatang.
Opini
Gimik Melindungi Mangrove
Pemerintah tak benar-benar serius melindungi mangrove. Rancangan aturan perlindungan hutan bakau hanyalah gimik kosong.
Opini
Apa Bahaya Sistem Kuota Impor Daging
Pemerintah memberlakukan kebijakan kuota impor. Memicu praktik kongkalikong dan suap.
Edisi Minggu, 18 Februari 2024
Berita Lainnya
Opini
Kekuasaan: Kunci Prabowo Subianto Menang Pemilu Satu Putaran
Kunci kemenangan Prabowo-Gibran adalah dukungan politik kekuasaan. Mengulang cerita pemilu Orde Baru.
Opini
Surat Imajiner Komeng untuk Grace Natalie dkk
Surat imajiner: seandainya Komeng menulis surat untuk Grace Natalie dan PSI. Ironi partai penyusu kekuasaan.
Opini
Mengapa Jokowi Menunda-nunda Mencari Pengganti Firli Bahuri
Jokowi tak kunjung menyodorkan nama pengganti Firli Bahuri. Bukti ketidakpedulian pemerintah untuk mengenyahkan korupsi.
Opini
Beban Berat PT KAI Akibat Kereta Cepat
Keuangan KAI terseok-seok mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Berbagai upaya penyelamatan malah melahirkan mudarat.
Edisi Minggu, 11 Februari 2024
Berita Lainnya
Opini
Jangan Pilih Kandidat yang Didukung Jokowi
Terang-terangan curang dan tak netral, Jokowi mendorong demokrasi Indonesia ke tubir jurang. Melawanlah di bilik suara.
Opini
RUU Perampasan Aset Mandek di Meja Puan Maharani. Kenapa?
Pembahasan RUU Perampasan Aset kembali mandek di DPR. Hanya menjadi barang dagangan masa kampanye.
Opini
Kebiasaan Buruk Titip Nama Peneliti Indonesia di Jurnal Ilmiah
Peneliti Indonesia keranjingan menitip nama sebagai penulis di jurnal ilmiah. Praktik memalukan yang tak boleh dibiarkan.
Opini
Ugal-ugalan Memblokir Anggaran demi Bantuan Sosial
Keputusan pemerintah memblokir anggaran negara untuk alokasi bantuan sosial membahayakan. Sarat kepentingan elektoral.
Edisi Minggu, 4 Februari 2024
Berita Lainnya
Opini
Rusak Kabinet karena Jokowi
Alih-alih menjaga etika bernegara, pertimbangan elektoral menjadi alasan utama menteri untuk hengkang atau bertahan di kabinet. Berkaca pada kasus Mahfud Md.
Opini
Benarkah KPK Menjadi Alat Politik di Sidoarjo
KPK terkesan menjadi alat politik dalam kasus korupsi di Sidoarjo. Perlu melanjutkan penyidikan untuk menghapus kesan itu.
Opini
Dampak Kecerdasan Buatan bagi Juru Bahasa
Kecerdasan buatan menawarkan banyak kemudahan sekaligus memicu kegalauan. Tak cukup menjadi pengguna mesin yang malas.
Opini
Mengapa Kenaikan Pajak Hiburan Ditolak
Kenaikan pajak hiburan ditolak karena pajak pertambahan nilai akan naik menjadi 12 persen mulai tahun depan. Mengancam keberlangsungan usaha.
Edisi Minggu, 28 Januari 2024
Berita Lainnya
Opini
Benarkah Pratikno Jadi Operator Politik Jokowi?
Pratikno menjadi operator politik Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan. Namanya juga disebut dalam korupsi BTS.
Opini
Kerusakan Lingkungan Akibat Proyek Strategis Nasional Jokowi
Pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen ditengarai menggunakan tanah uruk ilegal. Bencana lingkungan tinggal menunggu waktu.
Opini
Kontroversi Piramida Gunung Padang
Klaim bahwa situs Gunung Padang merupakan piramida tertua mendapat tantangan keras. Perlu kolaborasi peneliti dunia.
Opini
Untuk Apa Menteri Perdagangan Longgarkan Impor Batik
Menteri Perdagangan menerbitkan aturan baru yang melonggarkan impor batik. Keberlangsungan usaha perajin batik tradisional terancam.
Edisi Minggu, 21 Januari 2024
Berita Lainnya
Opini
Main-main Bansos Jokowi
Bantuan sosial rawan dimanipulasi untuk kepentingan elektoral. Menyelewengkan bansos adalah korupsi politik.
Opini
Pemakzulan Jokowi. Bisakah?
Kampanye pemakzulan Jokowi merupakan narasi perlawanan pada kekuasaan yang jemawa. Jalan panjang bisa mewujudkannya.
Opini
Lepasnya Peluang Besar Bisnis Dekarbonisasi
Pemerintah akan memangkas target bauran energi terbarukan. Lepasnya peluang bisnis dekarbonisasi.
Opini
Mengapa Pungli di Rutan KPK Kian Marak
Praktik pungutan liar merajalela di rumah tahanan KPK. Bukti buruknya pengawasan setelah revisi undang-undang.
Edisi Minggu, 14 Januari 2024
Berita Lainnya
Opini
Bisakah Jokowi Membuat Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran?
Jokowi kian kentara mendukung Prabowo-Gibran menang satu putaran. Penyalahgunaan kekuasaan makin besar.
Opini
Persaingan e-Commerce Setelah TikTok Membeli Saham Tokopedia
Langkah TikTok Shop mengakuisisi Tokopedia mengubah peta bisnis online Tanah Air. Perlindungan usaha kecil dan menengah tetap belum jelas.
Opini
Pasal-Pasal Karet dalam UU ITE yang Baru
Pemerintah dan DPR mempertahankan pasal-pasal karet dalam revisi UU ITE. Makin mengancam kebebasan berekspresi.
Opini
Saatnya Memberlakukan Prinsip Anti-SLAPP
Jaksa penuntut kasus kriminalisasi Fatia-Haris mesti menghentikan upaya kasasi. Mengancam kebebasan berekspresi.