maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin

Bukti Kecurangan Pemilu 2024 di Negeri Jiran

Tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur terbukti menggelembungkan data pemilih Pemilu 2024. Jalan membongkar kecurangan lain.

arsip tempo : 171839240364.

Bukti Kecurangan di Negeri Jiran. tempo : 171839240364.

PENGGELEMBUNGAN data pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menunjukkan buruknya pelaksanaan pemungutan suara 2024. Rekayasa data itu hanya satu kecurangan yang telah dinyatakan terbukti secara hukum. Mahkamah Konstitusi berkesempatan membuka kecurangan bentuk lain dalam sidang gugatan sengketa hasil pemilihan umum yang akan segera digelar.

Meski terbukti bersalah, para pelaku penggelembungan mendapat hukuman ringan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum tujuh terdakwa masing-masing empat bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Dalam persidangan itu, terungkap bahwa pelaksana pemilu bisa dipengaruhi oleh partai politik dan orang-orang yang berusaha merekayasa hasil pemungutan suara.

Dalam proses penetapan daftar pemilih di Kuala Lumpur, partai politik mengintervensi jumlah pemilih dalam daftar pemilih. Awalnya, berdasarkan proses yang disebut pencocokan dan penelitian, jumlah pemilih hanyalah 64.148 orang. Dengan intervensi pihak luar, panitia menggelembungkan jumlahnya menjadi 491.152 pemilih. Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur bernama Hendra Purnama Iskandar bahkan disebut secara aktif melobi partai politik untuk perubahan daftar pemilih itu. Pengawas pemilu seharusnya mendalami fakta di persidangan ini untuk mengungkap kejahatan pemilu yang lebih besar.

Indikasi kecurangan pemungutan suara di luar negeri lain telah terungkap sebelumnya. Misalnya ada surat suara pemilihan presiden yang sudah tercoblos. Dua ratus ribu orang yang berhak mengikuti pemungutan suara juga tak tercantum namanya di daftar pemilih tetap Malaysia. Pada hari pemungutan suara, jumlah pemilih membeludak, padahal waktunya sempit. Indikasi lain, banyak pemilih masih memakai paspor lama di Malaysia. Sedangkan di Singapura hanya 28 persen dari total 106.515 pemilih yang menggunakan haknya.

Jumlah pemilih di luar negeri yang tercatat di daftar tak sedikit. Berdasarkan catatan Tempo, ada 1.750.474 pemilih yang tersebar di 128 negara. Dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, nama mereka dimasukkan di daerah pemilihan Jakarta. Jumlah itu memang tidak terlalu signifikan dibanding jumlah total pemilih. Namun kecurangan yang terbukti itu tetap mencatatkan noda dalam Pemilu 2024.

Kecurangan pemungutan suara di luar negeri seperti di Malaysia itu tentu menjadi masalah serius. Penegak hukum seharusnya tak berhenti mengusut tujuh anggota panitia pemilihan yang telah didakwa. Selain itu, kasus di Kuala Lumpur seharusnya bisa menjadi bahan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengungkap berbagai kecurangan selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Pemalsuan data pemilih adalah masalah serius yang bisa menjadi pijakan awal MK untuk menyelidiki berbagai kecurangan di daerah lain. Senyampang itu, pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri tak boleh lagi dianggap sebagai pekerjaan rutin lima tahunan. Harus ada evaluasi total terhadap tata kelola pemungutan suara, termasuk pelaksanaannya di luar negeri.

Mahkamah Konstitusi punya kesempatan mengungkap kebusukan sistemik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 demi menjaga muruah demokrasi kita. Dengan demikian, hasil pemilihan umum bisa mendapat legitimasi yang kuat.

Di edisi cetak, artikel ini berjudul "Bukti Kecurangan di Negeri Jiran". 

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 9 Juni 2024

  • 2 Juni 2024

  • 26 Mei 2024

  • 19 Mei 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan