Politik Akomodasi Jokowi

PRESIDEN Joko Widodo sedang mengumpulkan dukungan pada pemerintahannya yang tersisa delapan  bulan dengan melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Kabinet In­donesia Maju.

Meski penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum belum berakhir, indikasi kemenangan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilihan Umum 2024 sudah di depan mata. Di tengah isu ke­curangan pemilu dan upaya partai pendukung rival Prabowo-Gibran mengajukan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat yang mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan raya, menarik masuk Ketua Umum Partai Demokrat ke pemerintahan merupakan langkah politik yang pragmatis.

Sulit berharap Agus bisa membereskan konflik lahan dan reformasi agraria saat memimpin Kementerian Agraria. Selain tak punya waktu panjang, Jokowi sebagai atasannya tak punya catatan positif dalam menangani dua agenda strategis itu. Agus pun tidak dikenal memiliki perhatian pada isu pertanahan.

Duduknya AHY—demikian nama Agus biasa diinisialkan—dapat pula dibaca sebagai “hadiah” atas pergeseran dukungan partai politiknya dalam pemilihan presiden. Sebelum masuk koa­lisi Prabowo, Demokrat adalah pendukung pasangan Anies Bas­wedan dan Muhaimin Iskandar.

Masuknya Demokrat dapat pula diartikan sebagai isyarat konfrontasi Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah seteru Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu 2004 dan 2009. Dukungan Jokowi yang merupakan kader PDIP kepada Prabowo me­ninggalkan kekecewaan mendalam bagi Megawati.

Kehadiran AHY dalam pemerintahan dengan demikian memperkuat sinyalemen besarnya pengaruh Jokowi dalam pembentukan pemerintahan Prabowo di masa mendatang. Me­lantik menteri di ujung pemerintahan merupakan langkah fait accompli Jokowi agar Demokrat kembali dilibatkan dalam kabinet Prabowo kelak. Prabowo sulit tak melibatkan Demokrat jika ingin terus mendapat dukungan partai itu.

Pemberian tempat kepada AHY juga menggenapi upaya Jokowi membentengi pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, Jokowi berupaya merangkul partai di luar koalisi pendukung anaknya itu. Jokowi antara lain telah bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ia akan mengundang pemimpin partai-partai lain dan menyatakan bakal men­jadi jembatan bagi pihak-pihak yang berseteru.

Ia tampaknya akan membuat pemerintahan Pra­bowo berjalan tanpa oposisi yang berarti. Langkah ini jelas membahayakan demokrasi. Partai politik pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pra­nowo-Mahfud Md. hendaknya istikamah menjadi oposisi. Besarnya jumlah kursi di DPR membuka peluang bagi mereka mereka menjadi ke­lompok perlawanan yang tangguh.

Keputusan AHY dan Partai Demokrat menerima pinangan Jokowi, betapapun sah secara politik, tentu tak layak ditiru. Mudahnya Demokrat dibujuk masuk ke dalam kekuasaan mem­beri kesan kuat bahwa partai itu sekadar ingin masuk lingkaran kekuasaan. Hampir sepuluh tahun di luar pemerintahan me­rupakan masa paceklik bagi Demokrat. AHY yang meninggalkan karier militer pada usia muda boleh jadi juga mengharapkan jabatan menteri yang mentereng.

Sekali lagi, publik pada akhirnya cuma menjadi penonton dalam sirkus kekuasaan.