maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan polisi mengutamakan langkah damai melalui mediasi dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seberapa efektif?
Penunjukan pasangan selebritas Nagita Slavina dan Raffi Ahmad sebagai duta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua menuai polemik. Kontroversi belum mereda kendati Panitia Besar PON telah meralat dan menyatakan Nagita dan Raffi dipilih sebagai ikon, sementara duta PON adalah pesepak bola asli Papua, Boaz Solossa. Hingga Kamis, 10 Juni lalu, belasan ribu warganet meneken petisi di situs Change.org yang meminta pencopotan Nagita dan Raffi sebagai duta PON XX Papua.
Pengacara hak asasi manusia Papua, Gustaf Kawer, menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius menangani persoalan pelanggaran HAM di Papua. Meski menjadi presiden yang paling sering mendatangi Papua, Jokowi dinilai salah melakukan pendekatan berbasis ekonomi dengan membangun banyak infrastruktur. Menurut Gustaf, tindakan pemerintah yang terus mengeksploitasi sumber daya alam Papua dengan pendekatan militer makin membuat rakyat Papua kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Gustaf mengatakan ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan masalah HAM dan meluruskan sejarah masa lalu Papua tidak mustahil akan direspons dengan menguatnya dorongan orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Puluhan bangunan, ruko, dan lapak pedagang tak berizin menjamur di pesisir Teluk Youtefa di Jayapura, Papua, yang termasuk kawasan hutan lindung. Hutan bakau dibabat, tanah ditimbun, dan dikaveling-kaveling. Sejumlah pejabat daerah Papua diduga menjadi pemilik bangunan yang berada di kawasan Pantai Holtekamp. Proyek pembangunan venue dayung untuk Pekan Olahraga Nasional yang bakal digelar tahun depan ditengarai tak memiliki izin. Kerusakan lingkungan makin mengancam kelangsungan ekosistem perairan dan hutan bakau serta kehidupan masyarakat pesisir Teluk Youtefa. Liputan ini bagian dari program Kolaborasi Media yang terselenggara berkat kolaborasi Tempo, Tempo Institute, dan Jubi.co.id.
Perkembangan pembangunan di Teluk Youtefa, termasuk jembatan Youtefa dan proyek venue dayung untuk Pekan Olahraga Nasional 2021, dinilai membawa dampak serius pada ekosistem perairan di kawasan itu. Aktivitas pembuangan limbah dan pembukaan hutan bakau meningkat.
Hutan bakau yang menyuplai bahan pangan bagi warga Kampung Injros dianggap sebagai lokasi berharga untuk kaum perempuan. Penimbunan karang untuk pembangunan venue dayung Pekan Olahraga Nasional yang bakal digelar tahun depan di Papua dinilai ikut menyumbang kerusakan lingkungan di hutan bakau.
Mendung menggelayut di langit Indonesia pada Agustus 2019. Sejumlah kerusuhan pecah di Tanah Papua. Puluhan orang menjadi korban dan ribuan lainnya mengungsi. Masa depan ekonomi Indonesia juga masih muram karena perkiraan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari target.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.