Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) berebut pengelolaan hotel di kawasan Puncak. Nama purnawirawan jenderal ikut terseret.

Masyarakat adat meminta PT Multi Harapan Utama memberikan ganti rugi tanam tumbuh sesuai peraturan Bupati Kutai Kartanegara. Sengketa lahan yang tipikal.

Perseteruan masyarakat dan Sentul City akibat sengketa kepemilikan lahan bisa terus terjadi. Buah sikap pemerintah yang berat sebelah.

Di Kota Padang, sengketa lahan masyarakat adat seluas 765 hektare berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka. Polisi menuduh Kaum Marboet mafia tanah.

Dua anggota kelompok marga pecah kongsi dalam memperjuangkan hak lahan di Desa Sigapiton, Toba Samosir. Sebagian bergabung dengan Badan Otorita Danau Toba.

Rencana besar pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam belasan Proyek Strategis Nasional di berbagai daerah ternyata mengundang pelanggaran hak asasi manusia. Konflik agraria seharusnya tak terjadi jika pemerintah tak menempatkan agenda ekonomi di atas hak dasar rakyat.

Badan Pertanahan Nasional menghukum pejabatnya karena menerbitkan sertifikat di atas tanah sengketa. Klaim lahan memakai perangkat hukum dan aparat.

Perusahaan milik mantan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melaporkan dua pengusaha asal Makassar dalam perkara jual-beli rumah toko. Saling mengklaim sebagai korban.

Beralasan mendesak, DPRD DIY langsung menyetujui pembelian lahan bekas STIE Kerjasama pada 2017 senilai Rp 150 miliar. Pembangunan yang direncanakan di atas tanah itu tak kunjung dilaksanakan.

Seorang makelar tanah diduga mengagunkan sertifikat tanah yang dibeli PT Wika Beton di Subang, Jawa Barat, ke bank asing. Pernah ditahan, tapi bebas lewat gugatan praperadilan.

Pembangunan Sirkuit Mandalika di Lombok dituding menyerobot tanah penduduk. Aparat dituduh mengintimidasi warga desa.

Pensiunan pegawai Pertamina meminta perhatian serius terutama dari Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan absennya kepastian hukum membuat masyarakat adat terus menghadapi ancaman kekerasan dan kriminalisasi. Masyarakat adat seperti tikus yang mati di lumbung padi karena tergerusnya wilayah adat menjadi konsesi korporasi. AMAN mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi keberlangsungan hidup seluruh masyarakat adat.

Seorang warga suku Sakai di Bengkalis, Riau, dihukum penjara satu tahun dan denda Rp 200 juta karena menebang pohon akasia di lahan yang diklaim perusahaan. Hakim disebut salah menerapkan hukum.

Seorang petani suku adat Sakai di Bengkalis dihukum karena menebang pohon di lahan perusahaan. Mengusik rasa keadilan.