Laporan Khusus 1/11

Sebelumnya Selanjutnya
text

Atas Nama Pembangunan

Rencana besar pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam belasan Proyek Strategis Nasional di berbagai daerah ternyata mengundang pelanggaran hak asasi manusia. Konflik agraria seharusnya tak terjadi jika pemerintah tak menempatkan agenda ekonomi di atas hak dasar rakyat.

i Warga Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara masih bertahan di tanah-tanah mereka, Kamis (12/9). Sementara alat berat dari Badan Pengelola Otoritas Danau Toba (BPODT) terus melakukan penggusuran. Facebook.com/ Konsorsium Pembaruan Agraria - KPA
Warga Desa Sigapiton, Toba Samosir, Sumatera Utara bertahan di tanah mereka dari ancaman penggusuran, Kamis, 12 September 2020. Facebook.com/Konsorsium Pembaruan Agraria
  • Ada banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di balik pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dirancang Presiden Joko Widodo. .
  • Komnas HAM menerima 84 pengaduan konflik agraria yang muncul sejak pemerintah meluncurkan Proyek Strategis Nasional pada 2017 silam.
  • Presiden Joko Widodo mengaku pembangunan infrastruktur penting justru demi menjaga perlindungan hak asasi masyarakat terutama perbaikan ekonomi. .

OBSESI pemerintah menyulap Danau Toba menjadi destinasi wisata kelas dunia justru menjadi momok buat warga Desa Sigapiton. Alih-alih mendapat berkah, ratusan penduduk desa itu dipaksa angkat kaki dari tanah yang sudah turun-temurun mereka diami. Rakyat pun bergolak. Akibatnya, setahun terakhir, bentrokan warga dengan aparatur keamanan kerap meletus di desa yang berada di sisi timur Danau Toba tersebut.

Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupate...


Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=163254154257


Hak Asasi Manusia Sengketa Lahan Agraria Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Komnas HAM Infrastruktur Pariwisata

Laporan Khusus 1/11

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.