Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Komnas HAM

  • Penyelidik HAM Lintas Batas
    Memoar

    Penyelidik HAM Lintas Batas

    MARZUKI Darusman tak terpisahkan dari urusan hukum dan hak asasi manusia. Ia menghabiskan puluhan tahun kariernya sebagai penyelidik pelanggaran HAM, tak hanya di Indonesia, tapi juga melintasi batas-batas negara. Kemampuannya dalam bidang HAM diakui secara internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa memintanya menyelidiki berbagai pelanggaran HAM, dari kematian Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto, perang saudara di Sri Lanka, hingga menjadi pelapor khusus (special rapporteur) untuk Korea Utara dan Myanmar.

    Meski pekerjaannya di Myanmar telah rampung, di tengah konflik pascakudeta militer di negeri itu, Marzuki tak bisa berdiam diri. Bersama dua rekannya yang pernah menyelidiki kekerasan di Myanmar, ia mendirikan Special Advisory Council for Myanmar pada Maret lalu untuk membantu menyuarakan aspirasi rakyat Myanmar.

    Terjun ke politik sejak menjadi mahasiswa pada 1970-an, karier politiknya moncer. Bersama Golongan Karya, Marzuki sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ia kemudian ditendang dari DPR karena menyatakan ingin menjadi presiden. Ketika menjadi Jaksa Agung dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Marzuki menjerat sejumlah koruptor dan kroni Soeharto.

  • Tiga Brigadir dan Misteri Dua Mobil
    Hukum

    Tiga Brigadir dan Misteri Dua Mobil

    Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI memeriksa tiga polisi berpangkat brigadir sebagai terlapor kasus pembunuhan di luar hukum terhadap laskar Front Pembela Islam. Rekonstruksi tak menjelaskan fakta bahwa semua korban tewas dengan luka tembak tepat di bagian jantung.

  • Derai Senjata Intan Jaya
    Nasional

    Derai Senjata Intan Jaya

    Konflik di Intan Jaya kian meningkat. Penambahan tentara dibalas dengan pengerahan personel TPNPB.

  • Berebut Warisan Raja Bius
    Laporan Khusus

    Berebut Warisan Raja Bius

    Program pengembangan pariwisata Danau Toba dituding menggusur kebun sumber penghasilan milik warga desa. Beradu klaim sebagai pemilik lahan.

  • Atas Nama Pembangunan
    Laporan Khusus

    Atas Nama Pembangunan

    Rencana besar pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam belasan Proyek Strategis Nasional di berbagai daerah ternyata mengundang pelanggaran hak asasi manusia. Konflik agraria seharusnya tak terjadi jika pemerintah tak menempatkan agenda ekonomi di atas hak dasar rakyat.

  • Enak Dibaca dan Perlu

    Berlangganan

    Dapatkan diskon 45% di setiap pembelian paket berlangganan TEMPO.

    Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

    4 artikel gratis setelah Register.