Surat Pembaca: Penyerobotan Lahan Pertamina - Surat - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Surat

Pensiunan pegawai Pertamina meminta perhatian serius terutama dari Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

i Surat - MBM
Surat - MBM
  • Penyerobotan lahan pertamina. .
  • Konflik lahan di Langkat.

Penyerobotan Lahan Pertamina

KAMI pensiunan Pertamina yang berdomisili di Kompleks Pertamina, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Banten, merasa resah karena tindakan sejumlah orang yang hendak menyerobot lahan fasilitas umum dan khusus. Fasilitas ini seharusnya dibangun untuk karyawan yang berdomisili di perumahan ini.

Sebenarnya lahan seluas 62 hektare di sekitar kompleks sudah disertifikatkan, tapi kami kurang mengerti tata caranya. Apabila kami laporkan ke pejabat Pertamina pusat, mereka kurang serius menanggapi masalah aset negara itu. Terbukti tidak ada respons untuk memagari lahan tersebut.

Dengan penyerobotan dan pematokan tanah Pertamina oleh oknum-oknum yang mengaku memiliki surat kepemilikan yang sah, aset negara akan kembali hilang. Mohon perhatian serius terutama dari Komisaris Utama Bapak Basuki Tjahaja Purnama alias Bapak Ahok.



Deniarto Suhartono
Pensiunan Pertamina

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMjggMjE6NTM6NTAiXQ



Konflik Lahan di Langka

DALAM konflik Kelompok Tani Hutan (KTH) Namo Serdang yang mendapat izin mengelola 804 hektare kawasan hutan produksi terbatas di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Langkat, kami menemukan hal-hal berikut ini.

1. Ada kebun sawit PT Perkebunan Nusantara II yang diyakini masyarakat di luar hak guna usaha.

2. Ada dugaan kuat jual-beli lahan antara lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan yang diketahui dimiliki anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang diduga mengantongi hak ganti rugi dan surat keterangan berkisar lebih-kurang 300 hektare atau Rp 13-15 miliar.

3. Ada vila milik seorang artis yang belum memiliki izin.

4. Ada lahan penggarap berkisar 200 hektare yang tidak mau dilegalkan. Sekarang ada konflik antara penggarap dan masyarakat penerima izin.

Akibat temuan dalam konflik tersebut, ada provokasi agar izin untuk masyarakat dibatalkan. Untuk itu, kami meminta Presiden memanggil instansi terkait, baik instansi hukum maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar segera memulihkan ekosistem dan menindak oknum perambah hutan serta menegakkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Presiden juga mesti meminta Menteri Pertahanan yang mengurusi ketahanan pangan berkoordinasi dan mendampingi kelompok masyarakat yang bergabung dalam perhutanan sosial yang kami yakini bisa menjadi salah satu potensi ketahanan pangan dengan menegakkan peraturan dan mekanisme yang ada. Banyaknya tekanan dari oknum di lapangan akan membuat ketahanan pangan tidak terwujud.

Kami juga meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerintahkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, kepala balai, dan pemangku lahan melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku perusakan hutan dan menyelidiki permasalahan pengelolaan lahan tanpa izin menteri serta indikasi jual-beli lahan hutan di Kabupaten Langkat, khususnya di Tangkahan, yang menjadi lokasi KTH Namo Serdang.

Menteri Kehutanan juga kami minta memerintahkan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mengevaluasi semua izin kelompok dengan melihat progres di lapangan serta mengevaluasi setiap tapak agar tidak terjadi jual-beli lahan dalam izin kemitraan. Juga tidak menjadikan izin kelompok sebagai tameng hukum bagi pengelola lahan sawit dengan dalil sawit masyarakat bisa sampai 12 tahun, padahal sawit perseorangan dan pengusaha yang jumlahnya ribuan hektare di Kabupaten Langkat. Menteri Kehutanan juga harus menyediakan pendampingan dan dukungan terhadap KTH Namo Serdang.

Para penegak hukum perlu segera menindak perusak hutan serta oknum kehutanan yang lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Juga dalam indikasi jual-beli lahan di Tangkahan serta pengelolaan lahan tanpa izin menteri di Tangkahan.

Kami juga meminta dukungan Ombudsman untuk membantu berkoordinasi dengan instansi terkait tentang kerusakan hutan di Kabupaten Langkat yang disinyalir kebal hukum. Kami meminta Gubernur Sumatera Utara memerintahkan Dinas Kehutanan dan KPH memperbaiki kerusakan hutan.   


Albert Tarigan
Koordinator Binjai-Langkat Mahasiswa Peduli Hutan

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-28 21:53:51

Sengketa Lahan PT Pertamina (Persero)

Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB