Profile Linda Trianita

Linda Trianita

Berkarier di Tempo sejak 2013, alumni Universitas Brawijaya ini meliput isu korupsi dan kriminal. Kini redaktur di Desk Hukum majalah Tempo. Fellow program Investigasi Bersama Tempo, program kerja sama Tempo, Tempo Institute, dan Free Press Unlimited dari Belanda, dengan liputan mengenai penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit yang melibatkan perusahaan multinasional. Mengikuti Oslo Tropical Forest Forum 2018 di Norwegia.




  • Janji Ngopi di Tanah yang Dijanjikan
    Hukum

    Janji Ngopi di Tanah yang Dijanjikan

    Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengusut korupsi tanah negara di Labuan Bajo senilai Rp 3 triliun. Menyeret Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Gregorius Mere dan wartawan senior, Karni Ilyas.

  • Dua Perkara Satu Tersangka
    Hukum

    Dua Perkara Satu Tersangka

    Kejaksaan Agung menyidik perkara baru bekas Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino. Kasus lamanya di Komisi Pemberantasan Korupsi masih menggantung.

  • Bandar Narkotik Enam Penjara
    Hukum

    Bandar Narkotik Enam Penjara

    Cristian Jaya Kusuma alias Sancai diduga mengoperasikan jaringan narkotik di Jawa Tengah dan sekitarnya dari balik penjara. Kerap melibatkan aparat.

  • Paket Mewah Partai Merah
    Laporan Utama

    Paket Mewah Partai Merah

    Bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi ditengarai dinikmati oleh sejumlah elite PDI Perjuangan. Menggunakan beberapa pengusaha, petinggi partai banteng mendapat kuota hingga jutaan paket. Nama Puan Maharani ikut disebut.

  • Geng Jenderal di Trunojoyo
    Hukum

    Geng Jenderal di Trunojoyo

    Perkubuan di kepolisian mewarnai bursa pemilihan Kepala Kepolisian RI. Komisaris Jenderal Listyo Sigit perlu membuktikan bahwa dia terpilih bukan karena dekat dengan Presiden Joko Widodo semata.

  • Kepala Polisi Ajudan Jokowi
    Hukum

    Kepala Polisi Ajudan Jokowi

    Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Karena faktor kedekatan.

  • Kasus Baru di Sel Lawas
    Hukum

    Kasus Baru di Sel Lawas

    Pentolan Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq Syihab, dijerat lagi dalam sejumlah kasus. Pemerintah melarang semua kegiatan dan penggunaan atribut FPI.

  • Upeti Bansos untuk Tim Banteng
    Laporan Utama

    Upeti Bansos untuk Tim Banteng

    Tim khusus Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Duit suap disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDI Perjuangan.

  • Mobil Benur untuk Calon Ratu
    Nasional

    Mobil Benur untuk Calon Ratu

    Edhy Prabowo diduga memerintahkan anak buahnya untuk membeli jam tangan mewah dari duit suap ekspor benur. Ia juga disinyalir membeli setidaknya dua mobil. Satu di antaranya diberikan ke seorang finalis ajang kecantikan.

  • Pala Tak Lagi Berjaya
    Selingan

    Pala Tak Lagi Berjaya

    Warga di Kepulauan Banda Naira masih mengelola perkebunan pala peninggalan perkenier VOC. Mereka tidak mengantongi hak kepemilikan lahan. Kondisi infrastruktur pun tertinggal, listrik menyala hanya empat jam tiap hari, dan mengandalkan tadahan air hujan untuk minum.

  • Perkenier Terakhir Banda Naira
    Selingan

    Perkenier Terakhir Banda Naira

    Pala, yang merupakan komoditas utama dari Kepulauan Banda Naira, sempat berjaya pada abad ke-16. Belanda, melalui VOC, bahkan memboyong 37 perkenier (pemilik kebun) dari Negeri Kincir Angin itu ke Banda untuk mengelola perkebunan demi memenuhi monopoli pasokan pala di pasar Eropa. Tersisa satu keturunan perkenier terbesar dari abad ke-16 di Banda Naira, Pongky Erwandi van den Broeke, yang kini hanya mengelola 12,5 hektare lahan. Ia menjadi korban kerusuhan 1999.

  • Pecah Kongsi Dua Kerabat
    Hukum

    Pecah Kongsi Dua Kerabat

    Polisi menelisik dugaan korupsi anggaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas untuk atlet bulu tangkis periode 2017. Ada peran juara dunia Taufik Hidayat.

  • Garda Partai di Suap Benur
    Laporan Utama

    Garda Partai di Suap Benur

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan sejumlah kader Gerindra menggunakan ekspor benur untuk mendulang untung. Dari memainkan perizinan hingga mengutip ongkos pengiriman bayi lobster itu jauh di atas biaya pengirimannya. Duit suap diduga mengalir hingga ke perusahaan jasa keamanan milik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

  • Dari Mimbar Debat ke Meja Dekanat
    Hukum

    Dari Mimbar Debat ke Meja Dekanat

    Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dituduh sebagai simpatisan Organisasi Papua Merdeka setelah melaporkan dugaan korupsi rektor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Berulang kali ditekan kampusnya.

  • Benny Lagi, Heru Lagi
    Laporan Utama

    Benny Lagi, Heru Lagi

    Badan Pemeriksa Keuangan menaksir kerugian PT Asabri akibat penempatan investasi bermasalah mencapai Rp 16 triliun. Pelakunya orang yang sama dengan pembobol PT Asuransi Jiwasraya.

  • Bendera Pelangi di Markas Polisi
    Hukum

    Bendera Pelangi di Markas Polisi

    Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI memecat personelnya yang memiliki orientasi seksual berbeda. Diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilembagakan.

  • Agen Fiktif Negeri Ginseng
    Laporan Utama

    Agen Fiktif Negeri Ginseng

    Penjualan pesawat CN-235 dari PT Dirgantara Indonesia ke Korea Selatan diusut penegak hukum di sana. Diduga menggunakan perusahaan cangkang sebagai agen penjual.

  • Upeti Dirgantara buat Tentara
    Laporan Utama

    Upeti Dirgantara buat Tentara

    PT Dirgantara Indonesia diduga mengalirkan fulus senilai Rp 178,98 miliar kepada puluhan jenderal dan perwira menengah di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta pejabat kementerian lain. Upeti disisihkan dari proyek pengadaan pesawat dan helikopter hingga pemeliharaannya yang digarap perusahaan penerbangan negara itu selama 2008-2016. Menggunakan rekanan fiktif, PT Dirgantara membungkus dana khusus itu sebagai “biaya pemasaran”.

     

  • Anak Tiri Aturan Ganti Rugi
    Hukum

    Anak Tiri Aturan Ganti Rugi

    Korban pelanggaran hak asasi manusia tak kunjung memperoleh kompensasi dari negara. Terganjal proses hukum yang mandek.

  • Rapat Kilat Lahan Kerjasama
    Hukum

    Rapat Kilat Lahan Kerjasama

    Beralasan mendesak, DPRD DIY langsung menyetujui pembelian lahan bekas STIE Kerjasama pada 2017 senilai Rp 150 miliar. Pembangunan yang direncanakan di atas tanah itu tak kunjung dilaksanakan.

  • Enak Dibaca dan Perlu

    Berlangganan

    Dapatkan diskon 45% di setiap pembelian paket berlangganan TEMPO.

    Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

    4 artikel gratis setelah Register.