Laporan Utama

Jejak Pelicin Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam banyak perkara rasuah. Lobi politik petinggi Partai Golkar menyelamatkannya.

Laporan Utama

Juru Damai Sengketa Tanah

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Ketua KPK Firli Bahuri pernah mengurus sengketa tanah dua perusahaan di Sumatera Selatan.

Hukum

Paraf Suami di Nota Dinas Bupati

Apa yang terjadi di balik operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Mendagangkan jabatan kepala desa. 

Hukum

Operasi di Probolinggo Pernah Bocor

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menerima informasi perkara dagang jabatan yang melibatkan Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin, sejak dua tahun lalu. Gagal operasi karena sering bocor.

Hukum

Karena Silaturahmi Salam Tempel

Polisi Sumatera Barat memanggil Direktur LBH Padang karena unggahan gambar manusia berkepala tikus. Polisi sibuk mencari motif kritik.

Hukum

Main Harga Proyek Keluarga

Polisi menghentikan penyelidikan korupsi pengadaan cairan pembersih tangan yang diduga melibatkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat bersama anak dan istrinya. Apa dasar hukumnya?

Wawancara

Sepanjang Hanya Kebebasan Berekspresi, Tidak Ada Masalah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan polisi mengutamakan langkah damai melalui mediasi dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seberapa efektif?

 

Hukum

Sumsel 1 di Lembar Kedua

Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, terseret perkara korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Ada catatan pelaksana proyek memberikan uang miliaran rupiah kepada “Sumsel 1”.

Hukum

Moncer di Berbagai Level

Karier politik Alex Noerdin menanjak setelah menjadi Bupati Musi Banyuasin. Tersangkut beberapa kasus korupsi.

Hukum

Saya Tidak Menerima Duit Rp 2,4 Miliar

Jawaban Alex Noerdin atas pertanyaan dan tuduhan dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya sewaktu ia menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Jaksa menghitung kerugian negara Rp 116 miliar.

Laporan Khusus

Buku Hitam Bratasena

Hoegeng menolak berbagai fasilitas dan gratifikasi saat menjabat Kapolri. Terpental setelah menangani kasus penyelundupan mobil mewah.

Laporan Utama

Harap-harap Cemas Menanti 2 Triliun

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri mengaku lalai karena percaya begitu saja dengan janji sumbangan Rp 2 triliun keluarga Akidi Tio. Harta warisan untuk menangani pandemi Covid-19 itu diduga fiktif. Rekening Heryanty, sang penyumbang, hanya berisi Rp 3,2 juta.

Laporan Utama

Mimpi Warisan 2 Triliun

Heryanty, putri pengusaha Akidi Tio, diduga tak memiliki harta warisan senilai Rp 2 triliun. Terjerat utang miliaran rupiah.

Laporan Utama

Saya Salah, Enggak Mengecek

Wawancara dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri tentang sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio. Mengapa ia percaya begitu saja?

Hukum

Amunisi Anyar Berburu Pencuci Uang

Penyidik di berbagai kementerian dan lembaga negara kini berwenang menyidik kasus pencucian uang. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan membatalkan tafsir hanya enam lembaga yang berhak memburu para pencuci uang. Potensi pengembalian uang negara belasan triliun rupiah.

 

Hukum

Adu Teknik di Sidang Etik

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memvonis bersalah dua penyidik kasus korupsi bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19. Dewan Pengawas KPK menilai dua penyidik ini merundung dan melecehkan saksi perkara itu. Dikhawatirkan mempengaruhi putusan terdakwa mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

 

Hukum

Vonis Firli Bukan untuk Naik Helikopter

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menghukum penyidik korupsi bantuan sosial yang tengah bekerja mengusut skandal di Kementerian Sosial ini. Penjelasan anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho, soal bagaimana organisasi ini memvonis penyidik korupsi bantuan sosial Covid-19.

 

Hukum

Tonggak Baru Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membebaskan enam warga Sungailiat dari gugatan tak penting karena menuntut hak hidup terbebas dari pencemaran udara dengan hukum anti-SLAPP. Tonggak baru melindungi aktivis pembela lingkungan.

 

Nasional

Represi terhadap BEM UI Dikecam

Rangkuman berita sepekan.

Hukum

Vonis Ringan Rekan Almamater

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengkorting hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi kurang dari separuhnya. Keengganan jaksa untuk mengajukan permohonan kasasi menambah janggal perkara.