Hukum

Janji Ngopi di Tanah yang Dijanjikan

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengusut korupsi tanah negara di Labuan Bajo senilai Rp 3 triliun. Menyeret Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Gregorius Mere dan wartawan senior, Karni Ilyas.

Hukum

Dua Perkara Satu Tersangka

Kejaksaan Agung menyidik perkara baru bekas Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino. Kasus lamanya di Komisi Pemberantasan Korupsi masih menggantung.

Hukum

Bandar Narkotik Enam Penjara

Cristian Jaya Kusuma alias Sancai diduga mengoperasikan jaringan narkotik di Jawa Tengah dan sekitarnya dari balik penjara. Kerap melibatkan aparat.

Laporan Utama

Paket Mewah Partai Merah

Bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi ditengarai dinikmati oleh sejumlah elite PDI Perjuangan. Menggunakan beberapa pengusaha, petinggi partai banteng mendapat kuota hingga jutaan paket. Nama Puan Maharani ikut disebut.

Hukum

Geng Jenderal di Trunojoyo

Perkubuan di kepolisian mewarnai bursa pemilihan Kepala Kepolisian RI. Komisaris Jenderal Listyo Sigit perlu membuktikan bahwa dia terpilih bukan karena dekat dengan Presiden Joko Widodo semata.

Hukum

Kepala Polisi Ajudan Jokowi

Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Karena faktor kedekatan.

Hukum

Kasus Baru di Sel Lawas

Pentolan Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq Syihab, dijerat lagi dalam sejumlah kasus. Pemerintah melarang semua kegiatan dan penggunaan atribut FPI.

Laporan Utama

Upeti Bansos untuk Tim Banteng

Tim khusus Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Duit suap disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDI Perjuangan.

Nasional

Mobil Benur untuk Calon Ratu

Edhy Prabowo diduga memerintahkan anak buahnya untuk membeli jam tangan mewah dari duit suap ekspor benur. Ia juga disinyalir membeli setidaknya dua mobil. Satu di antaranya diberikan ke seorang finalis ajang kecantikan.

Selingan

Pala Tak Lagi Berjaya

Warga di Kepulauan Banda Naira masih mengelola perkebunan pala peninggalan perkenier VOC. Mereka tidak mengantongi hak kepemilikan lahan. Kondisi infrastruktur pun tertinggal, listrik menyala hanya empat jam tiap hari, dan mengandalkan tadahan air hujan untuk minum.

Selingan

Perkenier Terakhir Banda Naira

Pala, yang merupakan komoditas utama dari Kepulauan Banda Naira, sempat berjaya pada abad ke-16. Belanda, melalui VOC, bahkan memboyong 37 perkenier (pemilik kebun) dari Negeri Kincir Angin itu ke Banda untuk mengelola perkebunan demi memenuhi monopoli pasokan pala di pasar Eropa. Tersisa satu keturunan perkenier terbesar dari abad ke-16 di Banda Naira, Pongky Erwandi van den Broeke, yang kini hanya mengelola 12,5 hektare lahan. Ia menjadi korban kerusuhan 1999.

Hukum

Pecah Kongsi Dua Kerabat

Polisi menelisik dugaan korupsi anggaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas untuk atlet bulu tangkis periode 2017. Ada peran juara dunia Taufik Hidayat.

Laporan Utama

Garda Partai di Suap Benur

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan sejumlah kader Gerindra menggunakan ekspor benur untuk mendulang untung. Dari memainkan perizinan hingga mengutip ongkos pengiriman bayi lobster itu jauh di atas biaya pengirimannya. Duit suap diduga mengalir hingga ke perusahaan jasa keamanan milik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hukum

Dari Mimbar Debat ke Meja Dekanat

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dituduh sebagai simpatisan Organisasi Papua Merdeka setelah melaporkan dugaan korupsi rektor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Berulang kali ditekan kampusnya.

Laporan Utama

Benny Lagi, Heru Lagi

Badan Pemeriksa Keuangan menaksir kerugian PT Asabri akibat penempatan investasi bermasalah mencapai Rp 16 triliun. Pelakunya orang yang sama dengan pembobol PT Asuransi Jiwasraya.

Hukum

Bendera Pelangi di Markas Polisi

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI memecat personelnya yang memiliki orientasi seksual berbeda. Diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilembagakan.

Laporan Utama

Agen Fiktif Negeri Ginseng

Penjualan pesawat CN-235 dari PT Dirgantara Indonesia ke Korea Selatan diusut penegak hukum di sana. Diduga menggunakan perusahaan cangkang sebagai agen penjual.

Laporan Utama

Upeti Dirgantara buat Tentara

PT Dirgantara Indonesia diduga mengalirkan fulus senilai Rp 178,98 miliar kepada puluhan jenderal dan perwira menengah di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta pejabat kementerian lain. Upeti disisihkan dari proyek pengadaan pesawat dan helikopter hingga pemeliharaannya yang digarap perusahaan penerbangan negara itu selama 2008-2016. Menggunakan rekanan fiktif, PT Dirgantara membungkus dana khusus itu sebagai “biaya pemasaran”.

 

Hukum

Anak Tiri Aturan Ganti Rugi

Korban pelanggaran hak asasi manusia tak kunjung memperoleh kompensasi dari negara. Terganjal proses hukum yang mandek.

Hukum

Rapat Kilat Lahan Kerjasama

Beralasan mendesak, DPRD DIY langsung menyetujui pembelian lahan bekas STIE Kerjasama pada 2017 senilai Rp 150 miliar. Pembangunan yang direncanakan di atas tanah itu tak kunjung dilaksanakan.