Berkarier di Tempo sejak 2013, alumni Universitas Brawijaya ini meliput isu korupsi dan kriminal. Kini redaktur di Desk Hukum majalah Tempo. Fellow program Investigasi Bersama Tempo, program kerja sama Tempo, Tempo Institute, dan Free Press Unlimited dari Belanda, dengan liputan mengenai penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit yang melibatkan perusahaan multinasional. Mengikuti Oslo Tropical Forest Forum 2018 di Norwegia.
Konten
Juru Damai Sengketa Tanah
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Ketua KPK Firli Bahuri pernah mengurus sengketa tanah dua perusahaan di Sumatera Selatan.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 11 September 2021
Paraf Suami di Nota Dinas Bupati
Apa yang terjadi di balik operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Mendagangkan jabatan kepala desa.
Hukum Edisi : Sabtu, 4 September 2021
Operasi di Probolinggo Pernah Bocor
Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menerima informasi perkara dagang jabatan yang melibatkan Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin, sejak dua tahun lalu. Gagal operasi karena sering bocor.
Hukum Edisi : Sabtu, 4 September 2021
Karena Silaturahmi Salam Tempel
Polisi Sumatera Barat memanggil Direktur LBH Padang karena unggahan gambar manusia berkepala tikus. Polisi sibuk mencari motif kritik.
Hukum Edisi : Sabtu, 28 Agustus 2021
Main Harga Proyek Keluarga
Polisi menghentikan penyelidikan korupsi pengadaan cairan pembersih tangan yang diduga melibatkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat bersama anak dan istrinya. Apa dasar hukumnya?
Hukum Edisi : Sabtu, 28 Agustus 2021
Sepanjang Hanya Kebebasan Berekspresi, Tidak Ada Masalah
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan polisi mengutamakan langkah damai melalui mediasi dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seberapa efektif?
Wawancara Edisi : Sabtu, 28 Agustus 2021
Sumsel 1 di Lembar Kedua
Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, terseret perkara korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Ada catatan pelaksana proyek memberikan uang miliaran rupiah kepada “Sumsel 1”.
Hukum Edisi : Sabtu, 21 Agustus 2021
Moncer di Berbagai Level
Karier politik Alex Noerdin menanjak setelah menjadi Bupati Musi Banyuasin. Tersangkut beberapa kasus korupsi.
Hukum Edisi : Sabtu, 21 Agustus 2021
Saya Tidak Menerima Duit Rp 2,4 Miliar
Jawaban Alex Noerdin atas pertanyaan dan tuduhan dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya sewaktu ia menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Jaksa menghitung kerugian negara Rp 116 miliar.
Hukum Edisi : Sabtu, 21 Agustus 2021
Buku Hitam Bratasena
Hoegeng menolak berbagai fasilitas dan gratifikasi saat menjabat Kapolri. Terpental setelah menangani kasus penyelundupan mobil mewah.
Laporan Khusus Edisi : Sabtu, 14 Agustus 2021
Harap-harap Cemas Menanti 2 Triliun
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri mengaku lalai karena percaya begitu saja dengan janji sumbangan Rp 2 triliun keluarga Akidi Tio. Harta warisan untuk menangani pandemi Covid-19 itu diduga fiktif. Rekening Heryanty, sang penyumbang, hanya berisi Rp 3,2 juta.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 7 Agustus 2021
Mimpi Warisan 2 Triliun
Heryanty, putri pengusaha Akidi Tio, diduga tak memiliki harta warisan senilai Rp 2 triliun. Terjerat utang miliaran rupiah.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 7 Agustus 2021
Saya Salah, Enggak Mengecek
Wawancara dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri tentang sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio. Mengapa ia percaya begitu saja?
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 7 Agustus 2021
Amunisi Anyar Berburu Pencuci Uang
Penyidik di berbagai kementerian dan lembaga negara kini berwenang menyidik kasus pencucian uang. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan membatalkan tafsir hanya enam lembaga yang berhak memburu para pencuci uang. Potensi pengembalian uang negara belasan triliun rupiah.
Hukum Edisi : Sabtu, 31 Juli 2021
Adu Teknik di Sidang Etik
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memvonis bersalah dua penyidik kasus korupsi bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19. Dewan Pengawas KPK menilai dua penyidik ini merundung dan melecehkan saksi perkara itu. Dikhawatirkan mempengaruhi putusan terdakwa mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.
Hukum Edisi : Sabtu, 24 Juli 2021
Vonis Firli Bukan untuk Naik Helikopter
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menghukum penyidik korupsi bantuan sosial yang tengah bekerja mengusut skandal di Kementerian Sosial ini. Penjelasan anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho, soal bagaimana organisasi ini memvonis penyidik korupsi bantuan sosial Covid-19.
Hukum Edisi : Sabtu, 24 Juli 2021
Tonggak Baru Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membebaskan enam warga Sungailiat dari gugatan tak penting karena menuntut hak hidup terbebas dari pencemaran udara dengan hukum anti-SLAPP. Tonggak baru melindungi aktivis pembela lingkungan.
Hukum Edisi : Sabtu, 17 Juli 2021
Represi terhadap BEM UI Dikecam
Rangkuman berita sepekan.
Nasional Edisi : Sabtu, 3 Juli 2021
Vonis Ringan Rekan Almamater
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengkorting hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi kurang dari separuhnya. Keengganan jaksa untuk mengajukan permohonan kasasi menambah janggal perkara.
Hukum Edisi : Sabtu, 26 Juni 2021
Indikasi Penyimpangan Bansos Rp 2,28 Triliun
Rangkuman berita sepekan.
Nasional Edisi : Sabtu, 26 Juni 2021
Adu Fatwa Logam Mulia
Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berselisih pendapat tentang penerapan bea dan pajak impor emas oleh sebelas perusahaan di Bandar Udara Soekarno-Hatta sepanjang 2019-2021. Potensi kerugian negara mencapai Rp 2,9 triliun.
Hukum Edisi : Sabtu, 12 Juni 2021
Apa Kepentingan Saya Buat List Orang?
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Komisaris Jenderal Firli Bahuri diduga menjadi inisiator penyingkiran 75 pegawai lembaga antirasuah. Muncul informasi bahwa Firli telah membuat daftar nama yang hendak disingkirkan dari KPK bahkan sebelum proses alih status ini dibahas. Firli membantahnya dalam wawancara berikut ini.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 5 Juni 2021
Foto Kelingking Pembawa Bencana
Kasus kekerasan seksual di dunia maya yang menimpa anak-anak marak terjadi di Korea Selatan, Filipina, dan Hong Kong. Hukuman bagi para pelaku dianggap belum maksimal.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 29 Mei 2021
Pelecehan tanpa Batas Agama
Dari sepuluh permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dua pertiganya terkait dengan kasus kekerasan seksual. Pelaku kerap dihukum ringan.
Hukum Edisi : Sabtu, 22 Mei 2021
Mandi Kemben Putra Kiai
Saksi kunci kasus dugaan pelecehan seksual di Pesantren Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur, dianiaya. Putra pemilik pesantren yang menjadi tersangka pelecehan tak kunjung ditahan.
Hukum Edisi : Sabtu, 22 Mei 2021
Dari Suap Mutasi ke Suap Penyidik
Komisi Pemberantasan Korupsi pernah gagal menggelar operasi tangkap tangan di Kota Tanjungbalai pada 2019. Wali Kota Muhammad Syahrial diduga mendagangkan jabatan.
Hukum Edisi : Sabtu, 1 Mei 2021
Angin di Bukit Menoreh
Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri resor dan penginapan milik bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji, yang diduga berasal dari suap pajak. Aset banyak diatasnamakan orang lain.
Hukum Edisi : Sabtu, 24 April 2021
Jurus Perdata Limbah BLBI
Satuan Tugas Bantuan Likuidasi Bank Indonesia menemukan setidaknya selusin masalah saat mengidentifikasi aset milik 48 obligor. Mengklaim akan memburu aset hingga ke luar negeri.
Hukum Edisi : Sabtu, 17 April 2021
Kalau Tidak Bayar, Kami Kejar
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud Md. mengancam para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, termasuk Sjamsul Nursalim, dengan hukuman badan (gijzeling) jika tak membayar utang BLBI. Bisa juga dijerat pidana.
Hukum Edisi : Sabtu, 17 April 2021
Fatwa Penyirep Hawa
Keterlibatan perempuan dalam terorisme meningkat setelah pengaruh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sampai ke Indonesia pada 2015. Negara belum menyiapkan program deradikalisasi khusus perempuan.
Hukum Edisi : Sabtu, 10 April 2021
Teroris Milenial dan Serigala Penyendiri
Pengebom Gereja Katedral Makassar berafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah yang berbaiat kepada kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Petinggi Front Pembela Islam disebut hadir dalam salah satu pembaiatan. Serangan di Makassar membangkitkan teroris yang beraksi sendirian.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 3 April 2021
Mereka Luput dari Penangkapan
Wawancara Tempo dengan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 3 April 2021
Aroma Politis di Pasal Berlapis
Persidangan pentolan Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq Syihab, berlangsung penuh cekcok. Penasihat hukum menuding dakwaan Rizieq berisi pasal-pasal selundupan.
Hukum Edisi : Sabtu, 27 Maret 2021
Pungutan Liar 52 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita duit Rp 52,3 miliar yang berhubungan dengan korupsi ekspor benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diduga berasal dari pungutan liar kepada eksportir benih lobster.
Hukum Edisi : Sabtu, 20 Maret 2021
Main Angin atas Pajak
Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan suap pemeriksaan pajak 165 perusahaan. Baru kasus tiga perusahaan naik ke penyidikan, rasuah mencapai Rp 50 miliar. Salah satu perusahaan milik pengusaha batu bara Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 6 Maret 2021
Pemeran Pengganti Sandiwara Tiga Rumah
Polisi mengungkap jaringan mafia properti yang menggasak ibu mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Saling tuduh merekayasa transaksi.
Hukum Edisi : Sabtu, 27 Februari 2021
Janji Ngopi di Tanah yang Dijanjikan
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengusut korupsi tanah negara di Labuan Bajo senilai Rp 3 triliun. Menyeret Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Gregorius Mere dan wartawan senior, Karni Ilyas.
Hukum Edisi : Sabtu, 20 Februari 2021
Dua Perkara Satu Tersangka
Kejaksaan Agung menyidik perkara baru bekas Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino. Kasus lamanya di Komisi Pemberantasan Korupsi masih menggantung.
Hukum Edisi : Sabtu, 13 Februari 2021
Bandar Narkotik Enam Penjara
Cristian Jaya Kusuma alias Sancai diduga mengoperasikan jaringan narkotik di Jawa Tengah dan sekitarnya dari balik penjara. Kerap melibatkan aparat.
Hukum Edisi : Sabtu, 30 Januari 2021
Paket Mewah Partai Merah
Bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi ditengarai dinikmati oleh sejumlah elite PDI Perjuangan. Menggunakan beberapa pengusaha, petinggi partai banteng mendapat kuota hingga jutaan paket. Nama Puan Maharani ikut disebut.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 23 Januari 2021
Geng Jenderal di Trunojoyo
Perkubuan di kepolisian mewarnai bursa pemilihan Kepala Kepolisian RI. Komisaris Jenderal Listyo Sigit perlu membuktikan bahwa dia terpilih bukan karena dekat dengan Presiden Joko Widodo semata.
Hukum Edisi : Sabtu, 16 Januari 2021
Kepala Polisi Ajudan Jokowi
Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Karena faktor kedekatan.
Hukum Edisi : Sabtu, 16 Januari 2021
Kasus Baru di Sel Lawas
Pentolan Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq Syihab, dijerat lagi dalam sejumlah kasus. Pemerintah melarang semua kegiatan dan penggunaan atribut FPI.
Hukum Edisi : Sabtu, 2 Januari 2021
Upeti Bansos untuk Tim Banteng
Tim khusus Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Duit suap disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDI Perjuangan.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 19 Desember 2020
Mobil Benur untuk Calon Ratu
Edhy Prabowo diduga memerintahkan anak buahnya untuk membeli jam tangan mewah dari duit suap ekspor benur. Ia juga disinyalir membeli setidaknya dua mobil. Satu di antaranya diberikan ke seorang finalis ajang kecantikan.
Nasional Edisi : Sabtu, 12 Desember 2020
Pala Tak Lagi Berjaya
Warga di Kepulauan Banda Naira masih mengelola perkebunan pala peninggalan perkenier VOC. Mereka tidak mengantongi hak kepemilikan lahan. Kondisi infrastruktur pun tertinggal, listrik menyala hanya empat jam tiap hari, dan mengandalkan tadahan air hujan untuk minum.
Selingan Edisi : Sabtu, 12 Desember 2020
Perkenier Terakhir Banda Naira
Pala, yang merupakan komoditas utama dari Kepulauan Banda Naira, sempat berjaya pada abad ke-16. Belanda, melalui VOC, bahkan memboyong 37 perkenier (pemilik kebun) dari Negeri Kincir Angin itu ke Banda untuk mengelola perkebunan demi memenuhi monopoli pasokan pala di pasar Eropa. Tersisa satu keturunan perkenier terbesar dari abad ke-16 di Banda Naira, Pongky Erwandi van den Broeke, yang kini hanya mengelola 12,5 hektare lahan. Ia menjadi korban kerusuhan 1999.
Selingan Edisi : Sabtu, 12 Desember 2020
Pecah Kongsi Dua Kerabat
Polisi menelisik dugaan korupsi anggaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas untuk atlet bulu tangkis periode 2017. Ada peran juara dunia Taufik Hidayat.
Hukum Edisi : Sabtu, 5 Desember 2020
Garda Partai di Suap Benur
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan sejumlah kader Gerindra menggunakan ekspor benur untuk mendulang untung. Dari memainkan perizinan hingga mengutip ongkos pengiriman bayi lobster itu jauh di atas biaya pengirimannya. Duit suap diduga mengalir hingga ke perusahaan jasa keamanan milik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 28 November 2020
Dari Mimbar Debat ke Meja Dekanat
Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dituduh sebagai simpatisan Organisasi Papua Merdeka setelah melaporkan dugaan korupsi rektor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Berulang kali ditekan kampusnya.
Hukum Edisi : Sabtu, 21 November 2020
Benny Lagi, Heru Lagi
Badan Pemeriksa Keuangan menaksir kerugian PT Asabri akibat penempatan investasi bermasalah mencapai Rp 16 triliun. Pelakunya orang yang sama dengan pembobol PT Asuransi Jiwasraya.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 7 November 2020
Bendera Pelangi di Markas Polisi
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI memecat personelnya yang memiliki orientasi seksual berbeda. Diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilembagakan.
Hukum Edisi : Sabtu, 31 Oktober 2020
Agen Fiktif Negeri Ginseng
Penjualan pesawat CN-235 dari PT Dirgantara Indonesia ke Korea Selatan diusut penegak hukum di sana. Diduga menggunakan perusahaan cangkang sebagai agen penjual.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 24 Oktober 2020
Upeti Dirgantara buat Tentara
PT Dirgantara Indonesia diduga mengalirkan fulus senilai Rp 178,98 miliar kepada puluhan jenderal dan perwira menengah di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta pejabat kementerian lain. Upeti disisihkan dari proyek pengadaan pesawat dan helikopter hingga pemeliharaannya yang digarap perusahaan penerbangan negara itu selama 2008-2016. Menggunakan rekanan fiktif, PT Dirgantara membungkus dana khusus itu sebagai “biaya pemasaran”.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 24 Oktober 2020
Anak Tiri Aturan Ganti Rugi
Korban pelanggaran hak asasi manusia tak kunjung memperoleh kompensasi dari negara. Terganjal proses hukum yang mandek.
Hukum Edisi : Sabtu, 17 Oktober 2020
Rapat Kilat Lahan Kerjasama
Beralasan mendesak, DPRD DIY langsung menyetujui pembelian lahan bekas STIE Kerjasama pada 2017 senilai Rp 150 miliar. Pembangunan yang direncanakan di atas tanah itu tak kunjung dilaksanakan.
Hukum Edisi : Sabtu, 10 Oktober 2020
Sebelum Rossi ke Mandalika
Pembangunan Sirkuit Mandalika di Lombok dituding menyerobot tanah penduduk. Aparat dituduh mengintimidasi warga desa.
Hukum Edisi : Sabtu, 3 Oktober 2020
Separuh Waktu Bersandar
Beroperasi sejak November 2018, Makassar New Port dianggap mampu memangkas antrean kapal. Bagian dari tol laut pemerintah Jokowi.
Hukum Edisi : Sabtu, 19 September 2020
Dua Bapak di Proposal 10 Juta Dolar
Rencana pembebasan Joko Tjandra disebut-sebut melibatkan mantan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. Sempat memikirkan opsi grasi.
Nasional Edisi : Sabtu, 12 September 2020
Pecah Kongsi Teman Sekampus
Upaya jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking membebaskan Joko Tjandra terputus di tengah jalan.
Nasional Edisi : Sabtu, 12 September 2020
Hijau-Merah Jalur Anugerah
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengusut dugaan penyimpangan impor 69 kontainer tekstil melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dua nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat muncul di tengah penyelidikan.
Hukum Edisi : Sabtu, 29 Agustus 2020
Muslihat Fatwa di Menara 106
Jaksa Pinangki Sirna Malasari aktif bertemu dengan Joko Tjandra di Malaysia. Jaksa Agung disebut mengetahui pertemuan itu.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 22 Agustus 2020
Satu Proyek Tiga Kredit
PT Megah Jaya Prima Lestari diduga mengajukan pinjaman proyek fiktif senilai Rp 1 triliun ke Bank Permata, Bank Mandiri, dan Bank BCA. Dokumen perusahaan dan proyek yang diduga bodong lolos verifikasi ketiga bank.
Hukum Edisi : Sabtu, 15 Agustus 2020
Lobi-lobi di Langit Balkan
Tersangka pembobol Bank BNI Rp 1,2 triliun yang jadi buron selama 17 tahun ditangkap polisi Serbia karena tercantum dalam red notice. Kuasa hukumnya berupaya menyuap pejabat negara Balkan itu hingga 500 ribu euro.
Hukum Edisi : Sabtu, 25 Juli 2020
Surat Jalan Konsultan Trunojoyo
Interpol Indonesia menyediakan karpet merah untuk Joko Soegiarto Tjandra sehingga bisa leluasa keluar-masuk Indonesia. Kepala Badan Reserse Kriminal mengusut dugaan suap perwira yang terlibat.
Hukum Edisi : Sabtu, 18 Juli 2020
Alis Joko dan Surat Interpol
Buron perkara hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra, keluar-masuk Indonesia tanpa tercatat di perlintasan Imigrasi. Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI saling menyalahkan. Diduga ada peran Sekretariat National Central Bureau Interpol dalam pencabutan red notice.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 11 Juli 2020
Bohong Jika Pemerintah Tak Tahu Joko Tjandra di Malaysia
Dituding menyembunyikan Joko Soegiarto Tjandra, pengacara Joko, Anita Kolopaking, membantah. Ia mengupayakan Joko Tjandra tidak dijemput paksa.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 11 Juli 2020
Pecah Kongsi Pemain Limbah
Bisnis Maya Miranda dan Donny Wijaya sempat berjalan mulus. Tersendat karena gagal bayar.
Hukum Edisi : Sabtu, 4 Juli 2020
Moncong Pistol di Kepala Babe
Pengusaha Maya Miranda Ambarsari dilaporkan karena diduga menganiaya rekan bisnisnya. Polisi tak kunjung menuntaskan kasus tersebut.
Hukum Edisi : Sabtu, 4 Juli 2020
Privilese untuk Legasi Jokowi
Rencana pembukaan Universitas Islam Internasional Indonesia pada 2020 mundur karena alasan pandemi. Dibangun sejak tahun lalu, proyek senilai Rp 3,9 triliun itu belum berwujud.
Hukum Edisi : Sabtu, 27 Juni 2020
20 Tahun Berlumur Aib
Selama 20 tahun kekerasan seksual menimpa para putra altar di Paroki Santo Herkulanus, Depok. Ada upaya menutup-tutupi kasus pencabulan tersebut.
Hukum Edisi : Sabtu, 20 Juni 2020
Cuci Nama Sebelum Kabur
KPK menyelidiki dugaan pencucian uang oleh Nurhadi Abdurrachman. Menggunakan skema gagal bayar.
Hukum Edisi : Sabtu, 6 Juni 2020
Daging Berjamur Bina Lindung
Polisi mengusut dugaan korupsi penjualan daging sapi impor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Ada pengusaha yang dibekingi petinggi intelijen di balik skandal itu.
Hukum Edisi : Sabtu, 30 Mei 2020
Kala Surya Tenggelam
Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dianggap menghimpun dana dari masyarakat secara ilegal. Pengelolaannya tak transparan, sejumlah dana nasabah diduga disalurkan perusahaan lain yang terafiliasi.
Hukum Edisi : Sabtu, 16 Mei 2020
Tiga Bulan Sarat Masalah
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mengevaluasi kinerja Komisaris Jenderal Firli Bahuri cs. Sebagian besar masalah ada di bidang penindakan.
Hukum Edisi : Sabtu, 9 Mei 2020
Bertukar Lepas dengan Tangkap
Sejumlah narapidana kembali berulah setelah pembebasannya dipercepat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di masa pandemi corona, angka kejahatan meningkat di sejumlah daerah.
Hukum Edisi : Sabtu, 2 Mei 2020
Reekspor atau Penindakan Hukum
Wawancara dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani ihwal impor limbah ke Indonesia.
Hukum Edisi : Sabtu, 25 April 2020
Aroma Tak Sedap Impor Sampah
Investigasi ini terselenggara atas kerja sama antara majalah Tempo, Tempo Institute, dan Free Press Unlimited dalam program Investigasi Bersama Tempo.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membongkar skandal impor sampah plastik yang mengandung limbah berbahaya dan beracun melebihi ketentuan. Dari belasan importir pemilik kontainer, baru satu yang diseret ke jalur hukum. Diduga ada upaya lobi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Liputan ini terselenggara atas kerja sama majalah Tempo dan Free Press Unlimited dalam program Investigasi Bersama Tempo.
Hukum Edisi : Sabtu, 25 April 2020
Dari Pelabuhan ke Perkampungan
Perusahaan di Tangerang diduga menjual sampah impor kepada warga sekitar. Pengakuan para pembeli.
Hukum Edisi : Sabtu, 25 April 2020
Pasir Merapi di Kuningan
Pengangkatan Brigadir Jenderal Karyoto sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi sarat kontroversi.
Hukum Edisi : Sabtu, 18 April 2020
Langkah Uda di Korps Adhyaksa
Arminsyah sempat menjadi kandidat kuat Jaksa Agung. Ikut menangani kasus “papa minta saham”.
Hukum Edisi : Sabtu, 11 April 2020
Latah Jari Berujung Ciduk
Menangkal kabar bohong soal wabah corona, kepolisian gencar menggelar patroli siber. Belum ada auktor intelektualis.
Hukum Edisi : Sabtu, 4 April 2020
Seratus Hari Tak Bertaji
Pengusutan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi menurun di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Tak ada operasi tangkap tangan akibat proses perizinan yang panjang.
Hukum Edisi : Sabtu, 28 Maret 2020
Tiup Lilin Ketua Mahkamah
Pensiun pada awal April, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali belum memerintahkan pembentukan panitia pemilihan ketua baru. Ia tertangkap kamera mengunjungi proyek hotel di Mataram.
Hukum Edisi : Sabtu, 21 Maret 2020
Singgah Sebentar di Batu Ampar
Bea dan Cukai Tanjung Priok mengungkap penyelundupan 17 kontainer tekstil premium dengan modus memanfaatkan aturan bea safeguard. Petugas pabean diduga terlibat.
Hukum Edisi : Sabtu, 14 Maret 2020
Ikan Arwana buat Geng Juanda
Kejaksaan Agung menyebutkan praktIk "goreng" saham oleh Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat merugikan negara hingga 17 triliun. Belakangan, skandal ini menyeret Grup Mayapada.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Sabtu, 7 Maret 2020
Camry Berpelat Nomor Ganda
Latar belakang buron Komisi Pemberantasan Korupsi, Harun Masiku, mulai tersibak. Data-datanya janggal.
Hukum Edisi : Sabtu, 22 Februari 2020
Air Susu Dibalas Penjara
Bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman, dan menantunya diduga mengkriminalisasi seorang pengusaha asal Surabaya karena persoalan utang-piutang. Anggodo Widjojo ikut membantu menagih uang.
Hukum Edisi : Sabtu, 15 Februari 2020
Setelah Babe Mangkir Lagi
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman, sebagai buron. Dia diduga dilindungi personel kepolisian.
Hukum Edisi : Sabtu, 15 Februari 2020
Terkatung-katung di Gedung Merah Putih
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri berkeras memulangkan Komisaris Rossa Purbo Bekti meski ditolak Markas Besar Kepolisian RI. Semua pemimpin KPK dilaporkan ke Dewan Pengawas dengan tuduhan melanggar prosedur.
Hukum Edisi : Sabtu, 8 Februari 2020
Harun di Pelupuk Mata Tak Tampak
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menutupi keberadaan Harun Masiku dan menyebut dia berada di luar negeri sebelum operasi tangkap tangan. Penelusuran Tempo menunjukkan Harun justru berada di Ibu Kota sepanjang operasi senyap tersebut berlangsung. Mencoba menuntaskan kasus suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, tim penindakan menghadapi jalan terjal dan tak didukung penuh pimpinan KPK.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 18 Januari 2020
Di Bawah Lindungan Tirtayasa
Komisi Pemberantasan Korupsi urung menangkap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam suap untuk komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Penyelidik justru ditangkap oleh sekelompok polisi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pemimpin lembaga antikorupsi mengabaikan bukti-bukti dugaan keterlibatan Hasto.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 11 Januari 2020
Dari Mata Elang ke Kelapa Dua
PADA pengujung 2019, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menahan dua tersangka pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Mereka adalah Brigadir Ronny Bugis dan Brigadir Rahmat Kadir Mahulette. Keduanya anggota Gegana Korps Brigade Mobil Kepolisian RI.
Hukum Edisi : Sabtu, 4 Januari 2020
Satu Menantu Tiga Perkara
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurachman, sebagai tersangka tiga kasus sekaligus. Diduga melibatkan menantu.
Hukum Edisi : Sabtu, 28 Desember 2019
Musim Libur Pemberantasan Korupsi
Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi mengendur sejak Undang-Undang KPK hasil revisi berlaku pada 17 Oktober lalu. Dalam dua bulan terakhir, operasi tangkap tangan nihil. Proses penyadapan yang menjadi senjata andalan untuk menangkap pejabat negara yang lancung juga tak maksimal. Sejumlah kasus pun diperkirakan tak tuntas di bawah para pemimpin baru. KPK tak lagi menjadi lembaga yang ditakuti.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 21 Desember 2019
Di Angkasa Bersama Harley
Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra diduga menyelundupkan Harley-Davidson ke pesawat baru maskapai penerbangan itu. Ada skenario untuk meredam kasus ini.
Hukum Edisi : Sabtu, 7 Desember 2019
Tidak Ada Pembahasan Suap Izin Meikarta
Supriyadi, Pengacara Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto
Hukum Edisi : Sabtu, 30 November 2019
Orang ‘Atas’ di Suap Meikarta
Komisi Pemberantasan Korupsi menahan bekas Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto, yang dituduh mengotaki suap proyek Meikarta. Ditengarai ada peran orang “atas” Lippo Group dalam suap tersebut.
Hukum Edisi : Sabtu, 30 November 2019
Kue Tar di Tangan Akbar
Pada usia muda, Akbar Himawan Buchari menekuni bisnis dan politik. Kerap memamerkan fotonya bersama mantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution.
Hukum Edisi : Sabtu, 23 November 2019
Intimidasi dari Segala Penjuru
KEKALAHAN gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan pada Maret lalu membuat pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara terbelah. Setelah permohonan banding mereka ditolak, sejumlah pengurus ragu mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.
Hukum Edisi : Jumat, 8 November 2019
Detik-detik yang Hilang
KEMATIAN aktivis dan pengacara lingkungan hidup Golfried Siregar, 34 tahun, menyisakan sejumlah pertanyaan. Polisi meyakini Golfried meninggal dengan luka di kepala setelah terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, lalu menghantam trotoar.
Hukum Edisi : Jumat, 8 November 2019
Kopi Terakhir Sang Aktivis
Kematian pengacara dan aktivis lingkungan hidup Golfried Siregar masih misterius. Penelusuran Tempo bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara menemukan fakta yang tidak sinkron dengan penyelidikan polisi. Dugaan pembunuhan makin kuat.
Hukum Edisi : Jumat, 8 November 2019
Kongkalikong Pelicin Restitusi
Komisi antikorupsi mengusut perkara suap restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga. Ditengarai ada keterlibatan bos induk perusahaan di Singapura.
Hukum Edisi : Sabtu, 2 November 2019
Gundah di Komisi Antirasuah
Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi bertentangan. Proses penegakan hukum terhenti.
Hukum Edisi : Sabtu, 26 Oktober 2019
Gading yang Ditukar
Ratusan gading gajah yang menjadi barang bukti kasus penyelundupan diganti dengan barang tiruan. Kepala Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Erwin Situmorang ikut terseret.
Hukum Edisi : Sabtu, 19 Oktober 2019
Skenario Bom Supermi di Aksi 212
Polisi menangkap dosen IPB, Abdul Basith, dan kelompoknya dengan tuduhan berencana melakukan pengeboman di sejumlah tempat di Jakarta. Mereka akan mendompleng Aksi Mujahid 212. Tiga pensiunan jenderal Tentara Nasional Indonesia terseret.
Hukum Edisi : Sabtu, 5 Oktober 2019
Tak Ada Pertemuan Khusus dengan Hakim Syamsul
Ahmad Yani, pengacara Syafruddin Arsyad Temenggung
Hukum Edisi : Sabtu, 28 September 2019
Pertemuan Terlarang Sebelum Putusan
Salah satu anggota majelis perkara Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim karena bertemu dengan pengacara terdakwa sebelum putusan diketuk. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memakai putusan ini untuk peninjauan kembali.
Hukum Edisi : Sabtu, 28 September 2019
Suap Disposisi Menteri
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menjadi tersangka suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia. Selain dituding menerima suap, politikus PKB itu disebut aktif meminta imbalan.
Hukum Edisi : Sabtu, 21 September 2019
Di Hati Saya Ada KPK
Inspektur Jenderal Firli Bahuri
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 14 September 2019
Batal Istana Mengoreksi Hasil Seleksi
Presiden Joko Widodo batal meminta masukan masyarakat tentang sepuluh nama calon pemimpin KPK karena Panitia Seleksi buru-buru mengumumkannya ke publik. Jokowi mengetahui kegaduhan pencalonan Firli.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 14 September 2019
Jenderal Polisi Sarat Kontroversi
Menjadi kandidat yang sarat kontroversi, Inspektur Jenderal Firli Bahuri terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dukungan bulat anggota Komisi Hukum DPR. Dekat dengan petinggi partai.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 14 September 2019
Dewan Pemberantasan Komisi
Dewan Perwakilan Rakyat diam-diam bermaksud merombak Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bersamaan dengan proses seleksi calon pemimpin lembaga antirasuah itu. Bertabur pasal yang akan mengebiri kewenangannya, KPK di ujung tanduk. Sudah lama disiapkan PDI Perjuangan, disetujui semua partai.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 7 September 2019
Kurang tapi Melenggang
Sejumlah calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak diunggulkan lolos hingga tahap akhir. Tergagap saat uji publik.
Hukum Edisi : Sabtu, 31 Agustus 2019
Rekanan Langganan Proyek Lalu Lintas
Perusahaan pemenang tender pengadaan kendaraan roda dua 1.200 cc dan sejumlah proyek puluhan miliar rupiah di Korps Lalu Lintas berkantor di rumah toko. Kemenangannya dalam tender motor besar sempat dipersoalkan.
Hukum Edisi : Sabtu, 24 Agustus 2019
Gurih Upeti Bawang Putih
Anggota Komisi Perdagangan DPR dari PDI Perjuangan, I Nyoman Dhamantra, menjadi tersangka suap pengurusan kuota dan izin impor bawang putih di KPK. Ia disebut pernah menggunakan jatah kuota pejabat pemerintah.
Hukum Edisi : Rabu, 14 Agustus 2019
Dulu e-KTP, Kini Bagasi
BAGI Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Yustriansyah Agussalam, Darman Mappangara bukan rekan bisnis biasa.
Hukum Edisi : Jumat, 9 Agustus 2019
Proyek Bandara di Kasablanka
Dua petinggi badan usaha milik negara tersandung kasus suap pengelolaan bagasi di sejumlah bandar udara. Keduanya pernah disebut menerima duit proyek kartu tanda penduduk elektronik.
Hukum Edisi : Jumat, 9 Agustus 2019
Setelah 28 Bulan
PENGUSUTAN kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, pada Selasa subuh, 11 April 2017, tak kunjung menemukan titik terang. Alih-alih menangkap pemberi perintah, polisi bahkan belum menemukan pelaku lapangan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ikut turun tangan melacak jejak pelaku, tapi hasilnya juga nihil. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sampai membentuk tim gabungan pencari fakta. Tapi lagi-lagi hasilnya mengecewakan. Presiden Joko Widodo memberi tenggat tiga bulan bagi Kepolisian menuntaskan kasus ini.
Laporan Utama Edisi : Jumat, 2 Agustus 2019
Amarah Iwan dan Pertemuan Pattimura
Sebelum peristiwa penyiraman air keras, Novel Baswedan diberi tahu petinggi polisi akan ada teror terhadap dirinya. Sempat bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.