Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Konten
Kabinet Pemersatu Penguasa dan Pengusaha
Prabowo Subianto berjanji membentuk kabinet zaken. Tapi yang muncul kabinet kompromi “peng-peng”.
Kolom Edisi : Minggu, 27 Oktober 2024
Penguasa Bertameng Hukum
Penguasa tanpa moral memakai hukum untuk melindungi kekuasaan. Jika hukum menghalangi, mereka mengubahnya.
Laporan Khusus Edisi : Minggu, 28 Juli 2024
Mahkamah Rakyat: Jalan Baru Menggapai Keadilan
Mahkamah Rakyat adalah pendidikan politik bagi warga Indonesia. Penyeimbang kekuasaan dalam demokrasi tanpa kontrol.
Kolom Edisi : Minggu, 7 Juli 2024
Mengapa Hakim Konstitusi Tak Melihat Sengketa Pilpres dari Sudut Pandang Keadilan
Dua kubu hakim sengketa pilpres 2024: hakim yang setia pada teks aturan dan hakim yang melihat hukum sebagai keadilan.
Laporan Utama Edisi : Minggu, 28 April 2024
Kritik Bukan Kejahatan
Pembuat hukum dan aparat hukum menyalahgunakan hukum untuk melanggar kebebasan berpendapat. Ironi demokrasi.
Kolom Edisi : Minggu, 10 Desember 2023
Problem Hak Menguasai oleh Negara
Konflik lahan terjadi karena tafsir atas Pasal 33 UUD 1945 tentang hak menguasai oleh negara. Apa yang keliru?
Kolom Edisi : Minggu, 17 September 2023
Demokrasi dan Politik Kewargaan
Kebebasan warga adalah syarat tumbuhnya demokrasi. Tanpa peran warga, demokrasi hanya cangkang kosong.
Kolom Edisi : Minggu, 25 Juni 2023
Ruang Pengap Budaya Patriarki
UU TPKS jadi awal perjuangan panjang mendobrak ruang pengap kekerasan seksual di Indonesia.
Laporan Khusus Edisi : Minggu, 25 Desember 2022
Dekolonialisasi Hukum Pidana
Hukum pidana seharusnya mengatur tindakan. Tapi KUHP malah mengatur pikiran, ideologi, pendapat.
Laporan Utama Edisi : Minggu, 11 Desember 2022
Hukum yang Menindas
Hukum pidana Indonesia mewarisi aturan-aturan pemerintah kolonial Belanda. Masih diserap dalam RKUHP.
Nasional Edisi : Sabtu, 23 Juli 2022
Jabatan Menteri Bukan Komoditas Politik
Ambang batas pencalonan presiden membuat politik dan kekuasaan jadi komoditas. Presidential threshold biang kemerosotan demokrasi Indonesia.
Kolom Edisi : Sabtu, 18 Juni 2022
Pengkhianatan terhadap Konstitusi
Gagasan penundaan pemilu mengkhianati konstitusi. Sukarno jatuh setelah menunda pemilu.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 5 Maret 2022
Hukum untuk Pembangunan
Kekerasan dan pengusiran penduduk dalam pembangunan bendungan Bener mengingatkan pada proyek Kedungombo. Utak-atik hukum untuk menyokong pembangunan.
Kolom Edisi : Minggu, 27 Februari 2022
BRIN dan Politisasi Riset
Bivitri Susanti, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, menganalisis desain BRIN dalam demokrasi Indonesia. Berbahaya.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 15 Januari 2022
Logika Sesat Kebebasan Seksual
Penolak aturan yang mencegah kekerasan seksual di kampus khawatir akan terjadinya legalisasi zina. Padahal aturan ini bertujuan mencegah pelecehan seksual yang sudah mencemaskan.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 20 November 2021
Udara Kotor Tanggung Jawab Negara
Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti sebotol oksigen yang masih bisa kita hirup di tengah pencemaran udara. Pemerintah pusat melawannya.
Ilmu dan Teknologi Edisi : Sabtu, 2 Oktober 2021
Negara Hukum Vs Supremasi Hukum
Kita acap keliru memahami negara hukum dan supremasi hukum sehingga cenderung mendukung penegakan hukum yang melanggar hak asasi manusia. Indonesia bermartabat jika menjadi negara hukum.
Kolom Edisi : Sabtu, 18 September 2021
Selubung Robohnya Demokrasi
Majelis Permusyawaratan Rakyat menginginkan amendemen Undang-Undang 1945 untuk mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).