Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Konten
Ruang Pengap Budaya Patriarki
UU TPKS jadi awal perjuangan panjang mendobrak ruang pengap kekerasan seksual di Indonesia.
Laporan Khusus Edisi : Minggu, 25 Desember 2022
Dekolonialisasi Hukum Pidana
Hukum pidana seharusnya mengatur tindakan. Tapi KUHP malah mengatur pikiran, ideologi, pendapat.
Laporan Utama Edisi : Minggu, 11 Desember 2022
Hukum yang Menindas
Hukum pidana Indonesia mewarisi aturan-aturan pemerintah kolonial Belanda. Masih diserap dalam RKUHP.
Nasional Edisi : Sabtu, 23 Juli 2022
Jabatan Menteri Bukan Komoditas Politik
Ambang batas pencalonan presiden membuat politik dan kekuasaan jadi komoditas. Presidential threshold biang kemerosotan demokrasi Indonesia.
Kolom Edisi : Sabtu, 18 Juni 2022
Pengkhianatan terhadap Konstitusi
Gagasan penundaan pemilu mengkhianati konstitusi. Sukarno jatuh setelah menunda pemilu.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 5 Maret 2022
Hukum untuk Pembangunan
Kekerasan dan pengusiran penduduk dalam pembangunan bendungan Bener mengingatkan pada proyek Kedungombo. Utak-atik hukum untuk menyokong pembangunan.
Kolom Edisi : Minggu, 27 Februari 2022
BRIN dan Politisasi Riset
Bivitri Susanti, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, menganalisis desain BRIN dalam demokrasi Indonesia. Berbahaya.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 15 Januari 2022
Logika Sesat Kebebasan Seksual
Penolak aturan yang mencegah kekerasan seksual di kampus khawatir akan terjadinya legalisasi zina. Padahal aturan ini bertujuan mencegah pelecehan seksual yang sudah mencemaskan.
Laporan Utama Edisi : Sabtu, 20 November 2021
Udara Kotor Tanggung Jawab Negara
Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti sebotol oksigen yang masih bisa kita hirup di tengah pencemaran udara. Pemerintah pusat melawannya.
Ilmu dan Teknologi Edisi : Sabtu, 2 Oktober 2021
Negara Hukum Vs Supremasi Hukum
Kita acap keliru memahami negara hukum dan supremasi hukum sehingga cenderung mendukung penegakan hukum yang melanggar hak asasi manusia. Indonesia bermartabat jika menjadi negara hukum.
Kolom Edisi : Sabtu, 18 September 2021
Selubung Robohnya Demokrasi
Majelis Permusyawaratan Rakyat menginginkan amendemen Undang-Undang 1945 untuk mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Seiring dengan narasi perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.