Ringkasan berita sepekan: dari OTT Pj Bupati Sorong hingga pesawat TNI AU jatuh di Pasuruan. 

Wawancara Direktur Eksekutif Institut Perempuan Valentina Sagala tentang keterwakilan perempuan 30 persen di DPR.

Ringkasan berita sepekan, dari perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hingga korupsi bansos beras.

Ringkasan berita sepekan soal penetapan tersangka Menteri Komunikasi Johnny Plate hingga meningkatnya jumlah penderita hepatitis B.

Kabar penundaan Pemilu 2024 mencuat lagi. Kali ini lewat gugatan Partai Prima yang tak lolos verifikasi KPU.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari membahas wacana penundaan pemilu dan langkah banding atas putusan kasus Partai Prima.

Sejumlah partai menolak putusan pengadilan tentang penundaan pemilu. Pemilu sesuai dengan jadwal lebih menguntungkan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah mengalami intimidasi saat memverifikasi partai politik. Ada peran KPU pusat.

Petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga mengintimidasi pengurus KPU daerah verifikasi faktual partai politik. Merusak legitimasi hasil pemungutan suara 2024.

Sebanyak 17 partai baru lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Ada banyak laporan manipulasi data yang diduga instruksi komisioner KPU pusat.

KPU meloloskan partai politik yang tak memenuhi syarat verifikasi faktual. Merusak demokrasi.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan tantangan Pemilu 2004. Apakah polarisasi makin kuat?

Majelis Permusyawaratan Rakyat menginginkan amendemen Undang-Undang 1945 untuk mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum karena menemani koleganya menggugat ke pengadilan tata usaha negara. Ia juga dianggap menerbitkan surat yang melampaui kewenangan. Arief memberikan penjelasan kepada Tempo di kantornya pada Kamis, 21 Januari lalu.

Memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dianggap berlebihan. Lembaga etik selayaknya tak diberi wewenang memberhentikan.

Setidaknya 60 calon kepala daerah positif terpapar corona. Pemerintah dan DPR ngotot meneruskan pilkada.

Rencana KPK menangkap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto gagal total. Pimpinan KPK tak mengetahui keberadaan Hasto di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.