Wisuda tak hanya terjadi di universitas. Makna kata yang memuai.

Seorang TKI bersengketa di pengadilan hingga tingkat kasasi. Ia berkirim surat terbuka untuk Ketua Mahkamah Agung.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan lahan hutan masyarakat adat di Sumatera Utara sebagai hutan negara. Menerabas banyak aturan hukum.

Hak jawab Yayasan Konsumen Muslim Indonesia soal vaksin halal.

Seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial memantik sejumlah kontroversi. Ada kandidat yang memiliki rekam jejak tak patut.

Dari maladministrasi tes wawasan kebangsaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Rektor UI yang mundur dari BRI, hingga pemotongan hukuman adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Mukti Fajar Nur Dewata terpilih memimpin Komisi Yudisial ketika pamor lembaga negara pengawas hakim itu sedang merosot. Publik mulai mempertanyakan eksistensi lembaganya dalam proses penegakan hukum. Mukti memiliki setumpuk pekerjaan rumah, di antaranya memperbaiki hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang kurang harmonis. Batas kewenangan pengawasan hakim yang masih beririsan dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung membuat Komisi Yudisial belum bisa optimal menjalankan tugasnya. Sering kali rekomendasi sanksi untuk hakim nakal yang dikeluarkan Komisi Yudisial justru ditolak Mahkamah Agung. Komisi Yudisial sedang mengkaji rencana pengajuan revisi Undang-Undang Komisi Yudisial untuk memperjelas batas kewenangannya dengan Mahkamah Agung.

Rangkuman berita sepekan.

Sejumlah kampus mengobral gelar doktor kehormatan kepada para politikus dan pejabat. Seleksi pemberian gelar tersebut dinilai tak transparan. Diduga ada motif politik di balik penganugerahan titel itu. Sejumlah pejabat juga gencar berburu gelar profesor tidak tetap ke kampus-kampus.

Selain di Universitas Jenderal Soedirman, pengukuhan guru besar juga dilakukan di Universitas Telkom.