Komnas Perempuan menemukan metode restorative justice tak adil. Diduga ada penyimpangan di kepolisian dan kejaksaan.

Penelitian Komnas Perempuan menemukan penyimpangan restorative justice dalam sejumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual.  

Kekerasan seksual berakar pada ketimpangan relasi kuasa berbasis gender. Apa akarnya?

Peran ulama perempuan tercatat dalam sejarah. Mereka mengisi kejadian-kejadian penting peradaban.

Kasus dugaan perundungan seksual di Universitas Riau kembali menguak puncak gunung es kekerasan seksual di kampus. Bagaimana mengusutnya?

Kelompok pendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual gencar melobi petinggi partai politik dan anggota DPR. Mereka memetakan legislator yang bisa membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan tersebut. Para aktivis itu beralih dari cara keras ke lobi politik. Masih terganjal Partai Keadilan Sejahtera.

Inisiatif untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dipantik oleh kajian panjang Komnas Perempuan sejak 2010. Ada tren kenaikan angka kasus signifikan yang dinilai tak lagi memadai ditangani dengan regulasi saat ini. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat tak sesuai dengan ekspektasi. Reaksi publik juga di luar perkiraan para penyusun rancangan regulasi baru ini.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bermasalah di tingkat pemerintah karena menghapus 102 pasal krusial. Para aktivis perempuan bergerilya meyakinkan pemerintah mengembalikan pasal-pasal yang jadi tulang punggung rancangan undang-undang ini.

Bivitri Susanti
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Sejumlah pendukung Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual melobi penolak rancangan tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat. Berhadapan dengan norma agama.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat laporan tentang kekerasan terhadap perempuan meningkat sejak pandemi Covid-19. Bentuk kekerasan yang dialami bukan hanya fisik, tapi juga psikis, seksual, hingga kekerasan ekonomi. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, juga menyoroti cara pembacaan data pelaporan kasus kekerasan seksual yang membandingkan jumlah dari tahun ke tahun.

DPR menunda lagi pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Nasib perempuan dan korban kekerasan seksual dikhawatirkan kian terancam.