Laporan Khusus 2/7

Sebelumnya Selanjutnya
text

Berhulu dari Kajian Panjang

Inisiatif untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dipantik oleh kajian panjang Komnas Perempuan sejak 2010. Ada tren kenaikan angka kasus signifikan yang dinilai tak lagi memadai ditangani dengan regulasi saat ini. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat tak sesuai dengan ekspektasi. Reaksi publik juga di luar perkiraan para penyusun rancangan regulasi baru ini.

i Tim perumusan naskah akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat berkonsultasi dengan Forum Penyedia Layanan mengenai draf RUU tersebut di Jakarta, Oktober 2016. Dok. Sri Wiyanti Eddyono
Tim perumusan naskah akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat berkonsultasi dengan Forum Penyedia Layanan mengenai draf RUU tersebut di Jakarta, Oktober 2016. Dok. Sri Wiyanti Eddyono
  • Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berpijak dari kajian Komnas Perempuan. .
  • Pembahasan di DPR dan reaksi publik di luar ekspektasi penyusun rancangan ini.
  • Meski masih panjang, masuknya RUU ini bisa dianggap sebagai tonggak penting dalam memerangi kekerasan seksual. .

BAGI Andy Yentriyani, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual boleh jadi adalah peraturan perundang-undangan paling kompleks dalam sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Betapa tidak, draf RUU yang diusulkan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak enam tahun lalu itu, sampai masa sidang berakhir pada 2019, tak bisa diwujudkan DPR menjadi undang-undang. “Saya tidak tahu apa ada und

...

Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=163283643511


RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Komnas Perempuan

Laporan Khusus 2/7

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.