Demonstrasi mahasiswa menggoyang pemerintahan Gus Dur. Arsip Tempo 4 Februari 2001.

Korban kekerasan seksual kerap mengalami trauma dan tak mendapatkan keadilan. DPR masih menggantung payung hukum yang melindungi korban dan memudahkan pelaku dijerat.

DPR memangkas jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Mendahulukan politik ketimbang perlindungan korban.

Ada dua konsep penting kekerasan seksual. Apa yang akan dicegah oleh peraturan yang dibuat Menteri Nadiem Makarim?

Pelaku kejahatan seksual di Jombang mengintimidasi korban dan pendampingnya. Perlunya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kelompok pendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual gencar melobi petinggi partai politik dan anggota DPR. Mereka memetakan legislator yang bisa membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan tersebut. Para aktivis itu beralih dari cara keras ke lobi politik. Masih terganjal Partai Keadilan Sejahtera.

Para aktivis perempuan mengembangkan jejaring dan menggalang dukungan untuk mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sejumlah ulama perempuan membuat terobosan dengan menggelar Konferensi Ulama Perempuan Indonesia pertama pada 2017 untuk menyokong penghapusan kekerasan seksual, mempromosikan kesetaraan gender, dan mencegah pernikahan usia dini. Menggalakkan kampanye daring, para aktivis perempuan berusaha menjaring dukungan organisasi masyarakat berpengaruh, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Masih ada organisasi yang menentangnya.

Inisiatif untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dipantik oleh kajian panjang Komnas Perempuan sejak 2010. Ada tren kenaikan angka kasus signifikan yang dinilai tak lagi memadai ditangani dengan regulasi saat ini. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat tak sesuai dengan ekspektasi. Reaksi publik juga di luar perkiraan para penyusun rancangan regulasi baru ini.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bermasalah di tingkat pemerintah karena menghapus 102 pasal krusial. Para aktivis perempuan bergerilya meyakinkan pemerintah mengembalikan pasal-pasal yang jadi tulang punggung rancangan undang-undang ini.

Bivitri Susanti
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Partai politik yang masih menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tak memahami nilai baru moralitas publik. Juga melawan kehendak mayoritas khalayak.

Sejumlah pendukung Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual melobi penolak rancangan tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat. Berhadapan dengan norma agama.

Album

Aktris Marissa Anita dan penyanyi Mian Tiara yang pernah menjadi korban perundungan seksual memutuskan bersuara. Mereka mengkampanyekan isu anti-kekerasan terhadap perempuan. Dokter Sophia Hage dan Ernest Prakasa juga mengambil peran.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat laporan tentang kekerasan terhadap perempuan meningkat sejak pandemi Covid-19. Bentuk kekerasan yang dialami bukan hanya fisik, tapi juga psikis, seksual, hingga kekerasan ekonomi. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, juga menyoroti cara pembacaan data pelaporan kasus kekerasan seksual yang membandingkan jumlah dari tahun ke tahun.

Kartun: Yuyun Nurrachman

DPR menunda lagi pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Nasib perempuan dan korban kekerasan seksual dikhawatirkan kian terancam.

DPR menyingkirkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari agenda pembahasan tahun ini. Mengabaikan kegentingan dan aspirasi korban.

Ringkasan berita sepekan.