BPJS Kesehatan

  • Tanpa Cost Sharing, Tak Akan Cukup
    Wawancara

    Tanpa Cost Sharing, Tak Akan Cukup

    Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan lembaganya masih mengalami defisit Rp 6,3 triliun per Desember 2020. Kenaikan iuran peserta per Januari lalu diharapkan dapat menutup selisih defisit tersebut. Apalagi pemanfaatan dana BPJS Kesehatan dalam satu tahun terakhir menurun akibat pandemi Covid-19. Semua layanan kesehatan untuk pasien Covid-19 ditanggung negara karena pandemi ditetapkan sebagai bencana non-alam. Untuk memperluas kepesertaan jaminan kesehatan, kata Ghufron, BPJS Kesehatan mengembangkan mekanisme pendanaan inovatif dengan menggandeng lembaga-lembaga filantropi untuk membiayai masyarakat yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau bahkan membantu pelunasan tunggakan iuran. Dengan begitu, seluruh masyarakat dapat terus mengakses layanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan.

  • Kembali ke Kampus
    Pokok dan Tokoh

    Kembali ke Kampus

    Fachmi Idris kembali mengajar dan aktif sebagai guru besar. Ia pun lebih leluasa menikmati waktunya bermain golf.

  • Surat Pembaca
    Surat

    Surat Pembaca

    Kritik dari Kementerian Keuangan soal laporan investigasi BPJS Kesehatan dan kekecewaan pembaca atas layanan Tiki.  

  • Celah Korupsi Dana Kapitasi
    Investigasi

    Celah Korupsi Dana Kapitasi

    Selain karena pengawasan yang lemah, pemerintah daerah cenderung menganggap dana kapitasi sebagai pendapatan mereka. Diendapkan di rekening atau ditilap.

  • Bolong-bolong BPJS
    Investigasi

    Bolong-bolong BPJS

    Pemerintah menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk segmen pekerja informal yang tidak menerima upah rutin hampir 100 persen. Tujuannya untuk menambal defisit BPJS yang menganga Rp 15,5 triliun tahun lalu. Selain kenaikan tarif ketika pandemi yang membuat peserta makin tak bisa membayar iuran, banyak kebocoran dalam sistem layanan asuransi kesehatan nasional ini. Dari data pasien yang kisruh, kecurangan rumah sakit menaikkan kelas, hingga diagnosis dokter yang memilih tindakan paling mahal akibat tak ada pedoman penanganan penyakit pasien. Jika kekacauan ini dapat dibereskan, BPJS bisa menghemat Rp 47,59 triliun setahun dari sekitar Rp 100 triliun pembayaran klaim.

  • Enak Dibaca dan Perlu

    Berlangganan

    Dapatkan diskon 45% di setiap pembelian paket berlangganan TEMPO.

    Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

    4 artikel gratis setelah Register.