maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Soedjatmoko adalah pemikir yang melewati banyak zaman. Putra seorang dokter keraton ini dikeluarkan dari sekolah kedokteran karena turun melawan Jepang, mewakili Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Proklamasi, dan aktif di Partai Sosialis Indonesia. Ketika pemerintah Orde Lama mulai otoriter, Soedjatmoko tak segan mengkritik Sukarno.
Setelah zaman berganti, ia tetap vokal menyuarakan pendapatnya. Soedjatmoko, yang ketika itu menjabat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, rutin menyurati Presiden Soeharto untuk menyampaikan kabar perkembangan politik di Amerika Serikat. Bung Koko—sapaan akrabnya—juga penulis yang produktif. Ia menuangkan pemikirannya ke ratusan tulisan yang relevan hingga kini.
Dituduh mendalangi peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari atau Malari pada 15 Januari 1974, Soedjatmoko sempat dicegah keluar dari Indonesia. Pada 1978, ia menerima Ramon Magsaysay Award for International Understanding dan dua tahun kemudian menjadi Rektor United Nations University di Tokyo. Mengenang seabad usia Soedjatmoko, yang meninggal pada 1989, ketiga putrinya merilis situs Membacasoedjatmoko.com yang menghimpun ratusan tulisannya.
Setelah 25 tahun gerakan reformasi di Indonesia kini berada pada titik nadir. Semangat perubahan yang pernah diusung oleh mahasiswa, buruh, aktivis pro-demokrasi, dan berbagai kalangan masyarakat semakin meredup. Beberapa aktivis Reformasi 1998 yang dulu berjuang di jalanan, sekarang justru mendukung gagasan dan perilaku yang bertentangan dengan tuntutan mereka di masa lalu.
Bahkan hingga di penghujung periode kedua pemerintahan Joko Widodo, belum ada satu pun dari enam tuntutan mahasiswa 1998 yang terlaksana sepenuhnya. Seperti misalnya supremasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pengadilan terhadap mantan presiden Soeharto. Arus reformasi cenderung berbalik arah dan gejala otoritarianisme semakin menguat, menghadirkan tantangan serius bagi perjuangan demokrasi di Indonesia.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.