maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Bursa pemilihan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia memanas. Sinyal dukungan Istana kepada salah satu calon diduga melatarbelakangi munculnya tekanan terhadap sejumlah pemilik hak suara.
Dari tempat persembunyiannya, Dokter Sasa menjalankan tugas diplomasinya untuk pemerintah terpilih Myanmar. Menjabat sebagai Menteri Kerja Sama Internasional dan Juru Bicara Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar, ia berpindah dari satu forum diskusi ke forum diskusi lain untuk menggalang dukungan dari komunitas internasional. NUG adalah pemerintah tandingan bentukan koalisi masyarakat sipil prodemokrasi dan anggota parlemen terpilih yang disingkirkan junta militer melalui kudeta 1 Februari lalu. Sasa berkorespondensi dengan para pejabat dan politikus Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, hingga Jepang, tapi belum bisa berkomunikasi dengan ASEAN. Sasa mendesak ASEAN berperan lebih besar dalam penyelesaian krisis di Myanmar, antara lain dengan segera menunjuk utusan khusus untuk memediasi perundingan antara NUG dan junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing. Ia mengkritik lima poin konsensus hasil KTT ASEAN yang penerapannya nihil di lapangan.
MARZUKI Darusman tak terpisahkan dari urusan hukum dan hak asasi manusia. Ia menghabiskan puluhan tahun kariernya sebagai penyelidik pelanggaran HAM, tak hanya di Indonesia, tapi juga melintasi batas-batas negara. Kemampuannya dalam bidang HAM diakui secara internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa memintanya menyelidiki berbagai pelanggaran HAM, dari kematian Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto, perang saudara di Sri Lanka, hingga menjadi pelapor khusus (special rapporteur) untuk Korea Utara dan Myanmar.
Meski pekerjaannya di Myanmar telah rampung, di tengah konflik pascakudeta militer di negeri itu, Marzuki tak bisa berdiam diri. Bersama dua rekannya yang pernah menyelidiki kekerasan di Myanmar, ia mendirikan Special Advisory Council for Myanmar pada Maret lalu untuk membantu menyuarakan aspirasi rakyat Myanmar.
Terjun ke politik sejak menjadi mahasiswa pada 1970-an, karier politiknya moncer. Bersama Golongan Karya, Marzuki sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ia kemudian ditendang dari DPR karena menyatakan ingin menjadi presiden. Ketika menjadi Jaksa Agung dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Marzuki menjerat sejumlah koruptor dan kroni Soeharto.
Korupsi proyek menara BTS 4G yang menjerat Johnny G. Plate berpotensi merugikan negara hingga Rp 8 triliun. Ditilik dari banyak sisi, kasus proyek BTS Kominfo adalah contoh sempurna korupsi “state capture”--korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta memengaruhi pembuatan kebijakan demi keuntungan segelintir orang alias berkomplot menggarong uang negara.
Duit korupsi ditengarai mengalir ke sejumlah pengusaha hingga partai politik. Johnny harus berani "menggigit" pihak yang menikmati duit korupsi menara BTS. Sementara itu, kita bolehlah bertepuk tangan. Saatnya menonton “gajah-gajah” besar bertarung sembari memastikan jangan sampai ada “pelanduk” yang menjadi korban.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.