Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan
4 artikel gratis setelah Register.
Sejumlah pengusaha diduga ikut menyokong PT Dini Nusa Kusuma. Terdesak tenggat pendanaan proyek yang tak kunjung jelas.
Komisaris Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK) Arifin Wiguna menjelaskan sejumlah kesulitan yang dialami perusahaannya untuk memastikan pembiayaan proyek satelit 123 bujur timur. Dia yakin ada investasi segar yang bakal mengucur dalam waktu dekat.
Proyek pengadaan satelit untuk pengisian slot orbit 123 derajat Bujur Timur diduga terkatung-katung. Jejak masalah dalam tender tiga tahun lalu mencuat di tengah tak kunjung datangnya calon investor.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengatakan telah bertemu dengan bos PT Dini Nusa Kusuma, Arifin Wiguna, untuk menanyakan progres proyek satelit orbit 123 bujur timur. Menjelang tenggat International Telecommunication Union pada 2024, Johnny mengaku khawatir.
Sejumlah orang yang bukan tenaga kesehatan mendapat vaksin lebih cepat. Dari pegawai kantor, sosialita, birokrat, pejabat, hingga keluarga kepala daerah. Kekacauan data vaksinasi ditengarai menjadi salah satu penyebab kebocoran vaksinasi.
Rumah Sakit Pelni mengeluarkan selebaran berisi informasi registrasi dan harga vaksin Covid-19. Petinggi BUMN meradang.
Pengusaha mendekati pemerintah agar bisa mengadakan vaksinasi mandiri. Keberatan menggratiskan untuk karyawan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi penjelasan soal kebocoran vaksin Covid-19, kelemahan data, dan keamanan stok vaksin.
Sejumlah kampus mengobral gelar doktor kehormatan kepada para politikus dan pejabat. Seleksi pemberian gelar tersebut dinilai tak transparan. Diduga ada motif politik di balik penganugerahan titel itu. Sejumlah pejabat juga gencar berburu gelar profesor tidak tetap ke kampus-kampus.
Kampus mempermulus politikus dan pengusaha menerima gelar doktor kehormatan. Membantu pembuatan naskah pidato.
Penjelasan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam soal obral gelar doctor honoris causa serta sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Taipan kelapa sawit, Sukanto Tanoto, membeli gedung Ludwigstrasse 21 di Muenchen, Jerman, seharga Rp 6 triliun pada 2019. Tak tercatat di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pembelian gedung di kawasan prestisius ini diduga menggunakan perusahaan cangkang yang terafiliasi dengan Royal Golden Eagle Group milik Sukanto. Liputan ini hasil kolaborasi majalah Tempo dengan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dan koran Suddeutsch Zeitung.
Penyidikan skandal pajak Asian Agri Group mangkrak di Kejaksaan Agung. Direktorat Jenderal Pajak kalah dalam perkara perdata pajak.
Berkonflik dengan PT Toba Pulp Lestari, masyarakat adat di Tapanuli Utara terus memperjuangkan hak mereka. Takut mengkhianati leluhur.
Terbukti melakukan swaplagiarisme, Muryanto Amin melenggang mulus menjadi Rektor Universitas Sumatera Utara. Karya tulisnya yang dimuat di jurnal yang kredibilitasnya meragukan diajukan untuk kenaikan pangkat sebagai guru besar. Pejabat Istana disebut mengintervensi kasus tersebut.
Penjelasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan soal dugaan plagiarisme rektor dan guru besar.
Sejumlah rektor tetap berkuasa meski dinyatakan melakukan plagiarisme. Didukung oleh pejabat Kementerian Pendidikan.
Penggunaan jurnal terindeks Scopus melejitkan jumlah karya ilmiah di tingkat internasional. Sebagian di antaranya tergolong jurnal abal-abal. Penelusuran Tempo bersama The Conversation Indonesia.
Bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi ditengarai dinikmati oleh sejumlah elite PDI Perjuangan. Menggunakan beberapa pengusaha, petinggi partai banteng mendapat kuota hingga jutaan paket. Nama Puan Maharani ikut disebut.
NAMA politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Herman Hery disebut-sebut terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial. Pada 8 Januari lalu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah perusahaan yang terafiliasi dengan Herman, PT Dwimukti Graha Elektrindo. Perusahaan itu disinyalir mendapat kuota pengadaan bansos terbesar, hingga 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun. Pada Sabtu, 16 Januari lalu, Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu datang ke kantor Tempo dan memberikan penjelasan. Sebagian wawancara telah dimuat di Koran Tempo.
Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan
4 artikel gratis setelah Register.