text

Paket Mewah Partai Merah

Bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi ditengarai dinikmati oleh sejumlah elite PDI Perjuangan. Menggunakan beberapa pengusaha, petinggi partai banteng mendapat kuota hingga jutaan paket. Nama Puan Maharani ikut disebut.

Linda Trianita

Edisi : 23 Januari 2021

Penyaluran bantuan secara simbolis 1.590 paket sembako Kemensos untuk warga di Kab. Gunung Kidul dan 2.206 paket Sembako Kemensos untuk warga di Kab. Bantul, Yogyakarta, November 2020./Dok. Kementerian Sosial RI

KPK menggeledah sejumlah tempat yang terafiliasi dengan elite PDIP dalam kasus korupsi bansos. .
Politikus PDIP, Herman Hery, diduga mendapat 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun.
Ihsan Yunus, politikus PDIP, diduga mendapat komisi sekitar Rp 32 ribu per paket. .

GEDUNG tiga lantai bernomor 28 di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terlihat sepi pada Jumat siang, 22 Januari lalu. Sejumlah tukang bangunan terlihat beristirahat di samping gedung tersebut. “Baru sebulan atau dua bulan ini direnovasi,” kata Dedi, petugas keamanan di sekitar gedung tersebut.

Pada Jumat, 8 Januari lalu, tim Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah gedung yang menjadi kantor PT Dwimukti Graha Elek

...

Reporter Linda Trianita - profile - https://majalah.tempo.co/profile/linda-trianita?linda-trianita=162038574637

Ihsan Yunus Politius PDI Perjuangan Puan Maharani Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Korupsi Dana Bansos

Jangan Lewatkan

Laporan Utama

Buruh Pabrik Tahu di Palmerah

Ketua Komisi Hukum Herman Hery meniti karier politik sejak bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 1999. Dua kali dilaporkan ke polisi.

Laporan Utama

Saya Tidak Ikut Campur

NAMA politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Herman Hery disebut-sebut terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial. Pada 8 Januari lalu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah perusahaan yang terafiliasi dengan Herman, PT Dwimukti Graha Elektrindo. Perusahaan itu disinyalir mendapat kuota pengadaan bansos terbesar, hingga 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun. Pada Sabtu, 16 Januari lalu, Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu datang ke kantor Tempo dan memberikan penjelasan. Sebagian wawancara telah dimuat di Koran Tempo.

Laporan Utama

Pemilihan Bergelimang Paket Bantuan

Peserta pemilihan kepala daerah dituding memanfaatkan program bantuan sosial Kementerian Sosial saat berkampanye. Dijadikan bukti gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Laporan Utama

Tsunami dari Juliari

Sejumlah anggota Komisi Sosial Dewan Perwakilan Rakyat waswas terseret kasus suap bantuan sosial. Ada lobi-lobi pengusaha untuk ikut menyalurkan bansos.

Nasional

Aduan Mengepung Imam Bonjol

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memecat Arief Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Buntut dari sejumlah perselisihan yang terjadi sebelumnya.

Nasional

Putusan DKPP Dilebarkan

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum karena menemani koleganya menggugat ke pengadilan tata usaha negara. Ia juga dianggap menerbitkan surat yang melampaui kewenangan. Arief memberikan penjelasan kepada Tempo di kantornya pada Kamis, 21 Januari lalu.

Ekonomi dan Bisnis

Berlari ketimbang Menunggu Regulasi

Disokong kekuatan modal perusahaan teknologi, sejumlah bank bersiap menjadi bank digital. Regulasi justru masih tertinggal.

Internasional

Peretas dari Saint Petersburg

Orang mendadak beramai-ramai pindah ke Telegram, aplikasi pesan yang menjamin keamanan pengguna. Siapa Pavel Durov, pemuda Rusia yang menciptakannya?

Sinema

Anomali Para Pembasmi Iblis

Film Demon Slayer: Mugen Train mencetak rekor penjualan di tengah paceklik industri film akibat pandemi. Diangkat dari manga, film ini mengusung kisah heroik dan tema keluarga.

Wawancara

Ini Kesempatan Kita Mendapatkan Modal

Di tengah kesibukannya mencari dan mendistribusikan vaksin Covid-19 ke seluruh Indonesia bersama Kementerian Kesehatan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ikut menyiapkan lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund (SWF). Bersama Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai ketua dewan pengawas SWF dan tiga anggota dari kalangan profesional, Erick sedang menyeleksi calon anggota dewan direktur yang akan memimpin lembaga itu. SWF ini lembaga baru yang mendapat kewenangan khusus mengelola investasi pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah meyakini lembaga tersebut dapat berperan membantu pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini dengan menarik investasi serta menggenjot pembangunan infrastruktur.

Lingkungan

Limbah Medis Hanyut sampai Laut

Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan 16 persen sampah yang hanyut di Teluk Jakarta berupa alat pelindung diri. Kurangnya pengolah limbah medis memungkinkan terjadinya kebocoran ke lingkungan.

Internasional

Berlindung di Balik Darurat

Demi menanggulangi lonjakan angka kasus Covid-19, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menerapkan status darurat nasional. Kebijakan itu dinilai hanya bertujuan mengamankan posisinya dan rawan terjadi penyelewengan.

Nasional

Kejang Setelah Libur Panjang

Pemerintah memutuskan memperpanjang pembatasan kegiatan di masyarakat. Pengusaha melobi agar PPKM tak diperpanjang.

Ekonomi dan Bisnis

Jalan Memutar Menjangkau Pasar

Di tengah tren bank digital, perusahaan pelat merah di sektor jasa keuangan menggeber strategi pengembangan konvensional. Punya tujuan sama: efisiensi dan memperluas jangkauan layanan.

Olahraga

Alih Profesi di Jeda Kompetisi

Kompetisi rutin yang terhenti karena pandemi Covid-19 memaksa para pemain profesional voli, basket, dan sepak bola beralih profesi. Masih berharap terus menjadi atlet.

Internasional

Sudut Gelap Kota Impian Bin Salman

Pemerintah Arab Saudi berencana membangun kota masa depan Neom. Penggusuran dan penculikan terjadi di wilayah suku pribumi Al-Huwaiti.

Memoar

Orang Jalanan Pelintas Zaman

Ketokohan Sarwono Kusumaatmadja, 77 tahun, melintasi rezim. Pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika masih mahasiswa, dia menjadi orang sipil pertama yang jadi sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Golkar. Presiden Soeharto pernah mencoba menariknya masuk ke lingkaran dekat pembisiknya.

Sarwono menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1988-1993) dan Menteri Lingkungan Hidup (1993-1998). Sedangkan pada masa reformasi, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menunjuk Sarwono sebagai Menteri Eksplorasi Kelautan (1999-2001). Sampai sekarang, pengaruhnya masih terasa sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim serta anggota staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Memoar

Pilih Golkar atau Bui

Sarwono Kusumaatmadja digiring masuk ke Golkar setelah menjadi aktivis kampus. Soeharto memintanya menjadi sekretaris jenderal partai.

Memoar

Bocah Kikuk di Tanah Britania

Terlahir dengan kendala motorik, Sarwono Kusumaatmadja tumbuh menjadi anak yang minder. Ia tertantang setelah dicemplungkan ke Inggris sendirian pada usia 13 tahun.

Pokok dan Tokoh

Pilihan Panggung Para Komedian

Pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 mengubah cara orang bekerja, termasuk para komika. Tanpa interaksi dengan penonton langsung, mereka kesulitan melakukan stand up comedy. Sebagian beradaptasi dengan merekam karya mereka, meski tanpa derai tawa penonton. Yang lain memilih tetap membuka panggung tatap muka dengan berbagai persyaratan.

Obituari

Mona Lohanda, Arsip VOC, dan Sejarah Indonesia

Tidak banyak sejarawan Indonesia yang meminati sejarah Vereenigde Oostindische Compagnie karena sulitnya membaca arsip-arsip maskapai dagang Belanda yang beroperasi di Indonesia pada abad ke-17 hingga ke-18 itu. Satu di antara sedikit sejarawan Indonesia yang justru tertarik dan menjadi ahli sejarah VOC adalah Mona Lohanda.

Nasional

Polemik Pam Swakarsa Kapolri Baru

Rangkuman berita sepekan.

Internasional

Kepala Polisi Dicopot karena Kasus Pramugari

Berita internasional dalam sepekan.

Sinyal Pasar

Banjir Dolar dari Biden

Yopie Hidayat
Kontributor Tempo

Angka

WHATSAPP menunda pembaruan terkait dengan kebijakan privasinya hingga 15 Mei 2021 karena gelombang protes dari penggunanya. Semula aplikasi percakapan terpopuler di dunia ini akan memberlakukan kebijakan layanan dan privasi terbarunya pada 8 Februari 2021.