Majalah TEMPO | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Hukum



  • Jejak Bara Gedung Adhyaksa
    Hukum

    Jejak Bara Gedung Adhyaksa

    Polisi menduga kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung dipicu bara puntung rokok pekerja renovasi bangunan. Tak ada hidran di dalam kompleks Kejaksaan.

  • Anak Tiri Aturan Ganti Rugi
    Hukum

    Anak Tiri Aturan Ganti Rugi

    Korban pelanggaran hak asasi manusia tak kunjung memperoleh kompensasi dari negara. Terganjal proses hukum yang mandek.

  • Delapan Belas Tahun Menunggu Negara
    Hukum

    Delapan Belas Tahun Menunggu Negara

    Ratusan korban terorisme belum menerima uang kompensasi dari negara. Pengajuan permohonan dibatasi hingga Juni tahun depan.

  • Lupa-lupa Ingat Pemberi Suap
    Hukum

    Lupa-lupa Ingat Pemberi Suap

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru membebaskan terdakwa penyuap mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Hakim mengabaikan keterangan saksi kunci.

  • Intel Melayu dan Kiriman Popok
    Hukum

    Intel Melayu dan Kiriman Popok

    Bekas pengurus yayasan menerima teror setelah mengungkap dugaan korupsi penjualan tanah bekas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerjasama Yogyakarta. Pembeliannya oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditengarai bermasalah.

  • Rapat Kilat Lahan Kerjasama
    Hukum

    Rapat Kilat Lahan Kerjasama

    Beralasan mendesak, DPRD DIY langsung menyetujui pembelian lahan bekas STIE Kerjasama pada 2017 senilai Rp 150 miliar. Pembangunan yang direncanakan di atas tanah itu tak kunjung dilaksanakan.

  • Pabrik Beton Sonder Sertifikat
    Hukum

    Pabrik Beton Sonder Sertifikat

    Seorang makelar tanah diduga mengagunkan sertifikat tanah yang dibeli PT Wika Beton di Subang, Jawa Barat, ke bank asing. Pernah ditahan, tapi bebas lewat gugatan praperadilan.

  • Sebelum Rossi ke Mandalika
    Hukum

    Sebelum Rossi ke Mandalika

    Pembangunan Sirkuit Mandalika di Lombok dituding menyerobot tanah penduduk. Aparat dituduh mengintimidasi warga desa.

  • Sirkuit di Tepi Laut
    Hukum

    Sirkuit di Tepi Laut

    Pemerintah memasukkan sirkuit Mandalika dalam salah satu program prioritas nasional. Bermasalah dalam pembebasan lahan.

  • Habis Manis Marapu Dibuang
    Hukum

    Habis Manis Marapu Dibuang

    Kebun tebu milik PT Djarum dan Wings Indonesia dituding merusak dan menutup akses ke tempat ritual penghayat Marapu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Berkali-kali mendapat peringatan dari berbagai lembaga, pemerintah daerah dan perusahaan bergeming. Penduduk setempat menuding perusahaan memanipulasi uang sirih pinang sebagai duit pengganti lahan. Liputan ini hasil kerja sama Tempo dan Tempo Institute.

  • Ada Gula, Semut Dipenjara
    Hukum

    Ada Gula, Semut Dipenjara

    Penduduk Sumba Timur penolak aktivitas kebun tebu diduga mengalami kriminalisasi. Laporan soal PT Muria Sumba Manis jalan di tempat.

  • Penanda Sumba Tersudut Penguasa
    Hukum

    Penanda Sumba Tersudut Penguasa

    Penganut Marapu mendiami Pulau Sumba sejak ratusan tahun silam. Tak henti ditekan penguasa.

  • Tidak Ada Pelanggaran HAM
    Hukum

    Tidak Ada Pelanggaran HAM

    Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora memberi penjelasan soal konflik yang terjadi antara penganut Marapu dan PT Muria Sumba Manis, perusahaan yang menggarap perkebunan tebu. 

  • Jalur Kilat Tim Andalan
    Hukum

    Jalur Kilat Tim Andalan

    Orang-orang dekat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga mendapat karpet merah untuk memperoleh izin usaha pertambangan pasir.

  • Separuh Waktu Bersandar
    Hukum

    Separuh Waktu Bersandar

    Beroperasi sejak November 2018, Makassar New Port dianggap mampu memangkas antrean kapal. Bagian dari tol laut pemerintah Jokowi.

  • Ikan Hampa Bagan Tiada
    Hukum

    Ikan Hampa Bagan Tiada

    Kehidupan nelayan di Pulau Kodingareng dan pesisir Makassar berubah setelah ada penambangan pasir. Sebagian memilih merantau ke luar pulau.

  • Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah: Saya Berkepentingan Agar Proyek Ini Lancar
    Hukum

    Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah: Saya Berkepentingan Agar Proyek Ini Lancar

    Nama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terseret konflik penambangan pasir di Pulau Kodingareng. Nurdin mengklaim tak mendapat keuntungan apa pun.

  • Kali Berbau Alkohol
    Hukum

    Kali Berbau Alkohol

    Puluhan industri membuang limbah cair ke Bengawan Solo. Kebutuhan air bersih warga terganggu.

  • Limbah Mengalir Sampai Jauh
    Hukum

    Limbah Mengalir Sampai Jauh

    Pencemaran Sungai Bengawan Solo oleh industri mencapai titik yang mengkhawatirkan. Dari 85 perusahaan yang membuang limbah ke sungai terpanjang di Jawa itu, hanya 18 yang memiliki izin pembuangan. Perusahaan pemegang izin pun masih membuang limbah di atas baku mutu. Liputan ini bagian dari program Investigasi Bersama Tempo yang terselenggara berkat kolaborasi Tempo, Tempo Institute, dan Free Press Unlimited.

  • Pencemaran Sudah Parah
    Hukum

    Pencemaran Sudah Parah

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tak bisa langsung memberikan sanksi keras untuk perusahaan yang mencemari Sungai Bengawan Solo. “Kepentingan ekonomi dan lingkungan harus seimbang,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

  • Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

    4 artikel gratis setelah Register.