Majalah TEMPO | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Hukum



  • Adu Sertifikat Lahan Parkir Kontainer
    Hukum

    Adu Sertifikat Lahan Parkir Kontainer

    Badan Pertanahan Nasional menghukum pejabatnya karena menerbitkan sertifikat di atas tanah sengketa. Klaim lahan memakai perangkat hukum dan aparat.

  • Dari Mimbar Debat ke Meja Dekanat
    Hukum

    Dari Mimbar Debat ke Meja Dekanat

    Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dituduh sebagai simpatisan Organisasi Papua Merdeka setelah melaporkan dugaan korupsi rektor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Berulang kali ditekan kampusnya.

  • Ada Pejabat Teledor
    Hukum

    Ada Pejabat Teledor

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menghukum sejumlah anak buahnya yang diduga terlibat jaringan mafia tanah. Kepada Tempo, Sofyan menjelaskan berbagai modus mafia tanah.

  • Operasi Senyap Paruh Rangkong
    Hukum

    Operasi Senyap Paruh Rangkong

    Aceh menjadi daerah merah perdagangan satwa liar. Pasar terbesarnya Hong Kong dan Cina.

  • Kresek Putih Jenderal Napoleon
    Hukum

    Kresek Putih Jenderal Napoleon

    Jatah duit untuk petinggi kepolisian disebut-sebut dalam persidangan kasus red notice status buron Joko Soegiarto Tjandra. Identitasnya masih samar.

     

  • Banjir Laporan di Kompleks Mirah
    Hukum

    Banjir Laporan di Kompleks Mirah

    Perusahaan milik mantan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melaporkan dua pengusaha asal Makassar dalam perkara jual-beli rumah toko. Saling mengklaim sebagai korban.

  • Bendera Pelangi di Markas Polisi
    Hukum

    Bendera Pelangi di Markas Polisi

    Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI memecat personelnya yang memiliki orientasi seksual berbeda. Diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilembagakan.

  • Jejak Bara Gedung Adhyaksa
    Hukum

    Jejak Bara Gedung Adhyaksa

    Polisi menduga kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung dipicu bara puntung rokok pekerja renovasi bangunan. Tak ada hidran di dalam kompleks Kejaksaan.

  • Anak Tiri Aturan Ganti Rugi
    Hukum

    Anak Tiri Aturan Ganti Rugi

    Korban pelanggaran hak asasi manusia tak kunjung memperoleh kompensasi dari negara. Terganjal proses hukum yang mandek.

  • Delapan Belas Tahun Menunggu Negara
    Hukum

    Delapan Belas Tahun Menunggu Negara

    Ratusan korban terorisme belum menerima uang kompensasi dari negara. Pengajuan permohonan dibatasi hingga Juni tahun depan.

  • Lupa-lupa Ingat Pemberi Suap
    Hukum

    Lupa-lupa Ingat Pemberi Suap

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru membebaskan terdakwa penyuap mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Hakim mengabaikan keterangan saksi kunci.

  • Intel Melayu dan Kiriman Popok
    Hukum

    Intel Melayu dan Kiriman Popok

    Bekas pengurus yayasan menerima teror setelah mengungkap dugaan korupsi penjualan tanah bekas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerjasama Yogyakarta. Pembeliannya oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditengarai bermasalah.

  • Rapat Kilat Lahan Kerjasama
    Hukum

    Rapat Kilat Lahan Kerjasama

    Beralasan mendesak, DPRD DIY langsung menyetujui pembelian lahan bekas STIE Kerjasama pada 2017 senilai Rp 150 miliar. Pembangunan yang direncanakan di atas tanah itu tak kunjung dilaksanakan.

  • Pabrik Beton Sonder Sertifikat
    Hukum

    Pabrik Beton Sonder Sertifikat

    Seorang makelar tanah diduga mengagunkan sertifikat tanah yang dibeli PT Wika Beton di Subang, Jawa Barat, ke bank asing. Pernah ditahan, tapi bebas lewat gugatan praperadilan.

  • Sebelum Rossi ke Mandalika
    Hukum

    Sebelum Rossi ke Mandalika

    Pembangunan Sirkuit Mandalika di Lombok dituding menyerobot tanah penduduk. Aparat dituduh mengintimidasi warga desa.

  • Sirkuit di Tepi Laut
    Hukum

    Sirkuit di Tepi Laut

    Pemerintah memasukkan sirkuit Mandalika dalam salah satu program prioritas nasional. Bermasalah dalam pembebasan lahan.

  • Habis Manis Marapu Dibuang
    Hukum

    Habis Manis Marapu Dibuang

    Kebun tebu milik PT Djarum dan Wings Indonesia dituding merusak dan menutup akses ke tempat ritual penghayat Marapu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Berkali-kali mendapat peringatan dari berbagai lembaga, pemerintah daerah dan perusahaan bergeming. Penduduk setempat menuding perusahaan memanipulasi uang sirih pinang sebagai duit pengganti lahan. Liputan ini hasil kerja sama Tempo dan Tempo Institute.

  • Ada Gula, Semut Dipenjara
    Hukum

    Ada Gula, Semut Dipenjara

    Penduduk Sumba Timur penolak aktivitas kebun tebu diduga mengalami kriminalisasi. Laporan soal PT Muria Sumba Manis jalan di tempat.

  • Penanda Sumba Tersudut Penguasa
    Hukum

    Penanda Sumba Tersudut Penguasa

    Penganut Marapu mendiami Pulau Sumba sejak ratusan tahun silam. Tak henti ditekan penguasa.

  • Tidak Ada Pelanggaran HAM
    Hukum

    Tidak Ada Pelanggaran HAM

    Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora memberi penjelasan soal konflik yang terjadi antara penganut Marapu dan PT Muria Sumba Manis, perusahaan yang menggarap perkebunan tebu. 

  • Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

    4 artikel gratis setelah Register.