Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan
4 artikel gratis setelah Register.
Banjir bandang dan tanah longsor menghantam Nusa Tenggara Timur. Puluhan orang masih hilang.
Sejumlah pendukung Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual melobi penolak rancangan tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat. Berhadapan dengan norma agama.
Larangan tayangan bermuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender dianggap diskriminatif. Dipengaruhi pendapat Majelis Ulama Indonesia.
Sejumlah ketua umum partai politik mulai bermanuver menghadapi pemilihan presiden. Melirik calon dari jalur eksternal partai.
Polisi virtual merazia akun media sosial yang ditengarai mengunggah konten berisi ujaran kebencian dan hoaks. Mereka yang kritis terhadap pemerintah pun mendapat peringatan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tak berhenti bermanuver untuk merebut Partai Demokrat. Ia disebut-sebut pernah meminta posisi ketua umum kepada Susilo Bambang Yudhoyono setelah tak menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia. Moeldoko pun diduga aktif menggalang dukungan dari pengurus daerah dan kader partai lain. Didukung pasukan pendukung pemerintah di media sosial.
Konflik di Intan Jaya kian meningkat. Penambahan tentara dibalas dengan pengerahan personel TPNPB.
Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung menghadapi kelompok pengusung kongres luar biasa. Meminta putranya melakukan perlawanan.
Terawan Agus Putranto mempromosikan vaksin Nusantara ke sejumlah pejabat. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tak bulat mendukung rencana penelitian vaksin berbasis sel dendritik tersebut. Terawan diduga mencantumkan nama peneliti tanpa izin.
Pengajuan vaksin Nusantara melibatkan orang kepercayaan dan teman Terawan. Menyediakan dana dan mengikuti uji coba vaksin.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk menjerat mereka yang melancarkan kritik. Presiden meminta anak buahnya mengkaji opsi revisi setelah muncul kritik terhadap pemerintah. Usul membuat pedoman penafsiran lebih kental ketimbang revisi.
Diskriminasi terhadap pelajar nonmuslim terjadi bertahun-tahun di Padang. Pemerintah Kota Padang tak merevisi aturan bermasalah.