Mengapa Data Korban Covid-19 Pemerintah Pusat dan Daerah Berbeda? - Nasional - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Nasional 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Beda Irama Data Jakarta

Data Covid-19 terus simpang-siur. Pemerintah pusat pun tak kompak.

i Media Centre Gugus Tuga Penanganan COVID-19 menyampaikan data jumlah pasein positif covid 19 di Graha BNPB, Jakarta, 26 Maret 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Media Centre Gugus Tuga Penanganan COVID-19 menyampaikan data jumlah pasein positif covid 19 di Graha BNPB, Jakarta, 26 Maret 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto
  • Presiden meminta data korban Covid-19 dibuka. .
  • Pemerintah pusat dan daerah memiliki data berbeda.
  • Gubernur Anies Baswedan mengirimkan tim khusus untuk memantau tempat pemakaman umum. .

MENGGELAR rapat terbatas membahas laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Senin, 13 April lalu, Presiden Joko Widodo meminta data korban virus corona dibuka kepada publik. Jokowi berharap publik bisa mengakses semua data, bukan hanya korban positif dan meninggal, melainkan juga orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. “Seharusnya ini semua bisa diperbarui dan lebih cepat,” kata Presiden dalam rapat online tersebut.

Sebulan sebelumnya, 13 Maret lalu, Jokowi mengakui pemerintah tidak membuka semua data corona untuk mencegah kepanikan di masyarakat. Sejak Jokowi mengumumkan kasus pertama positif corona pada awal Maret lalu, banyak pihak menganggap pemerintah menutupi angka korban dan terjadi kesimpang-siuran data.

Dua hari sebelum rapat terbatas itu, dalam pertemuan yang digelar di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga membicarakan persoalan data corona. Dua pejabat yang hadir bercerita, Doni yang juga Kepala BNPB itu marah karena ada perbedaan data Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan.

Doni menugasi Ketua Tim Pakar Gugus Tugas, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, membereskan persoalan data tersebut. Wiku berjanji menjelaskan soal perbedaan data ini. Namun hingga Sabtu, 18 April, dia tak merespons permintaan wawancara Tempo.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo mengakui ketidaksinkronan data tersebut. Menurut dia, lembaganya juga mengumpulkan data melalui BNPB daerah. Namun data versi BNPB itu tak dipublikasikan karena tak ada kewenangan. “Tapi kami punya dua-duanya,” katanya.

Ketidaksinkronan data terlihat pada Senin, 13 April lalu. Pemerintah pusat merilis terjadi penambahan 16 kasus positif di Provinsi Yogyakarta sehingga di wilayah itu ada 57 kasus. Sedangkan angka kematian akibat corona di provinsi itu 7 orang. Namun pemerintah Yogyakarta justru menyatakan total ada 55 kasus dengan 7 tambahan kasus baru dan 6 orang meninggal.

Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta Irene tak mengetahui pasti penyebab perbedaan itu. Irene meyakini data lembaganya valid. “Kami tidak libur. Angka itu hasil pemeriksaan sejak Jumat hingga Ahad,” ujar Irene pada Senin, 13 April lalu. Sebelum kejadian itu, juga terjadi dua kali kesimpang-siuran data dengan pemerintah pusat, yaitu pada 13 dan 27 Maret lalu.

Juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Yogyakarta, Berty Murtiningsih, menduga selisih data terjadi karena pemerintah pusat memasukkan sampel positif pasien dalam pengawasan ke data Yogyakarta. Padahal, kata Berty, sampel itu belum diketahui persis asalnya. Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Biwara Yuswantana mengatakan pemeriksaan pasien Covid-19 selalu mengacu pada prosedur yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Perbedaan data juga terjadi di Jawa Tengah. Pada Rabu, 15 April lalu, jumlah pasien positif di provinsi ini 292 orang. Angka ini jauh di atas data versi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni sebanyak 234 kasus. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menduga kesalahan ini terjadi akibat hasil tes polymerase chain reaction (PCR) di wilayahnya langsung dikirim ke Kementerian Kesehatan. Hasil itu, kata Ganjar, diumumkan sebelum disampaikan ke pemerintah daerah. Ganjar mengaku kerap tak menerima hasil tes pasien di wilayahnya.

Pemakaman pasien COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, 30 Maret 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengusulkan pemerintah pusat dan daerah menggunakan sistem yang sama dan terintegrasi. Mekanismenya pun dari tingkat kabupaten atau kota naik ke level provinsi dan diakumulasi secara nasional. Sistem ini, kata Ganjar, sudah diterapkan di wilayahnya. “Kalau saran saya, lebih baik Jakarta mengikuti daerah,” ujarnya.

Di Jawa Barat, situasinya pun sama. Pada 15 April pukul 14.20, pemerintah pusat merilis 530 kasus positif, 76 orang sembuh, dan 41 meninggal. Menurut catatan pemerintah Jawa Barat, ada 540 kasus positif, 23 orang sembuh, dan 52 meninggal. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti mengatakan belum mengetahui penyebab perbedaan data. “Hanya diberi tahu bahwa 10 kasus itu masih dikonfirmasi ulang dengan Jakarta dan Banten,” tuturnya.

Berli mengklaim Jawa Barat selalu transparan dalam penanganan kasus. Ia mencontohkan, peta kasus di Jawa Barat tak hanya menampilkan sebaran kasus positif di tingkat kabupaten atau kota serta jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan, tapi hingga tingkat kelurahan. Data itu juga disertai dengan inisial korban yang terkonfirmasi positif corona.

Di Ibu Kota pun angka yang diumumkan pemerintah diduga tak sesuai dengan kondisi riil. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta telah memakamkan 1.035 jenazah dengan prosedur Covid-19 hingga Rabu, 15 April lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sebanyak 789 jenazah merupakan pasien dengan gejala Covid-19, tapi hasil tes laboratoriumnya belum selesai. Sedangkan berdasarkan data yang disampaikan juru bicara Gugus Tugas Covid-19, Achmad Yurianto, jumlah pasien yang meninggal di DKI Jakarta hanya 246 orang.

Seorang pejabat di DKI bercerita, Gubernur Anies Baswedan mengirimkan tim khusus untuk memantau semua permakaman di wilayahnya yang menerapkan prosedur Covid-19. Anies mengatakan masyarakat berhak mengetahui jumlah korban corona. Menurut dia, data itu pun berguna untuk membantu mengendalikan Covid-19.

Anggota staf khusus Menteri Kesehatan, Alexander Kaliaga Ginting, mengatakan data yang dirilis juru bicara Gugus Tugas Covid-19 merupakan data yang dirilis pusat data dan informasi kementeriannya. Dia mengatakan data besar epidemiologi dari lembaganya semestinya menjadi acuan lembaga lain. Karena itu, kata Alexander, tidak pas jika data wabah justru bersumber dari lembaga lain. “Apalagi ini bencana non-alam,” ujar Alexander.

Ronald Bessie dari relawan Kawal Covid-19 menuturkan, pengumpulan data tentang wabah ini tidak boleh terganjal birokrasi. Jika makin cepat melakukan penilaian dan pendataan kasus, kata Ronald, strategi paling efektif akan lebih ditemukan. Inisiator Lapor Covid-19, Rajawali, mengatakan kecepatan untuk memprediksi kluster baru penting untuk mencegah penularan yang lebih luas. “Kita berkejaran dengan virus,” ujar Rajawali.

WAYAN AGUS PURNOMO, RAYMUNDUS RIKANG (JAKARTA), AHMAD FIKRI (BANDUNG), PRIBADI WICAKSONO (YOGYAKARTA), JAMAL A NASHR (SEMARANG)

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-09-26 00:17:12

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Covid-19 Virus Corona Anies Baswedan Ganjar Pranowo Kementerian Kesehatan

Nasional 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB