maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Pensiun sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Regional Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama kembali ke Tanah Air setelah lima tahun berdinas di India. Guru besar bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi Universitas Indonesia ini mengatakan kebijakan lockdown nasional di India rupanya tidak efektif menekan angka kasus positif Covid-19. Menurut dia, India sejauh ini melakukan lebih banyak pengetesan ketimbang Indonesia meskipun negeri itu menduduki peringkat kedua jumlah kasus positif terbanyak setelah Amerika Serikat. Tjandra menuturkan, angka tes dan pelacakan kasus di Indonesia masih perlu ditingkatkan sesuai dengan standar WHO. Ia menilai pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 seharusnya bisa melengkapi kinerja Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi pandemi.
Koordinator Tim Pakar dan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan penanganan pandemi di Indonesia masih mengalami kendala minimnya kemampuan pelacakan kontak erat. Peningkatan kapasitas tes spesimen tanpa diimbangi dengan pelacakan yang memadai membuat upaya pemutusan mata rantai penularan Covid-19 tidak bisa berjalan optimal. Ia juga mengatakan vaksin bukan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi pagebluk. Menurut Wiku, dalam penanganan wabah ini Satgas tidak hanya mencari cara untuk menangkal Covid-19, tapi juga harus menghadapi tingginya ego sektoral antarlembaga. Penunjukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dinilainya mempercepat koordinasi terutama dengan pemerintah daerah.
Pengadaan alat pelindung diri selama pandemi diduga bermasalah. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai pejabat pembuat komitmen menunjuk perusahaan yang tak memiliki rekam jejak membuat APD. Kekisruhan itu berujung pada kelangkaan alat pelindung diri, yang ditengarai membuat sejumlah tenaga kesehatan terpapar corona. Liputan ini terselenggara berkat kolaborasi Tempo, Tempo Institute, dan Free Press Unlimited.
Kekisruhan data terjadi sejak muncul wabah corona pada Maret lalu. Gugus Tugas sempat bekerja dalam kondisi buta akibat minimnya data. Pelacakan terhadap mereka yang berkontak dengan pasien positif pun terhambat. Belakangan terungkap, angka kematian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data yang diumumkan juru bicara pemerintah untuk penanganan corona.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.