Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Presiden, Ketua MA, dan KPK

Pemanggilan oleh Presiden terkesan melanggar independensi Ketua MA dan Ketua KPK. Maksudnya baik, efeknya bisa negatif bagi pemberantasan korupsi.

i

Niatnya baik, tapi caranya tidak tepat. Itulah yang dapat dikatakan tentang ikhtiar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengendurkan ketegangan antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Rabu lalu Presiden memanggil Ketua MA Bagir Manan dan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki ke Istana untuk membicarakan kemelut proses penyidikan kasus dugaan suap oleh Probosutedjo kepada majelis hakim agung yang menangani perkaranya.

Pemanggilan yang dilakukan oleh Presiden itu dianggap membuat rancu hubungan kedudukan Presiden dengan kedua lembaga yang semestinya independen terhadap kekuasaan pemerintah. MA melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, kata konstitusi. KPK juga dinyatakan sebagai badan yang independen, menurut undang-undang pembentukannya. Pernyataan independensi antara lain diwujudkan dalam tata cara hubungan lembaga yang satu dengan lainnya. Cara pemanggilan, sekalipun dihaluskan dengan istilah undangan, terkesan seperti menempatkan MA dan KPK di bawah kekuasaan Presiden.

Ketegangan antara KPK dan MA dipicu oleh dua soal: penggeledahan kantor Ketua MA oleh tim penyidik KPK dan pemanggilan Ketua MA untuk dimintai keterangan di kantor KPK. Menurut KPK, penggeledahan adalah cara yang paling efektif untuk menemukan bukti, dan KPK berwenang melakukannya. Menurut pihak MA, KPK melakukan penggeledahan tidak menuruti cara yang ditentukan undang-undang, yaitu setelah memperoleh izin ketua pengadilan negeri setempat.


Pemanggilan terhadap Ketua MA Bagir Manan juga jadi persengketaan. Nama Bagir Manan disebut-sebut oleh pengacara Probosutedjo sebagai sasaran pemberian suap Rp 5 miliar. Kalaupun tak dijadikan bukti awal untuk menduga adanya keterlibatan, tapi KPK tetap memerlukan keterangan Bagir Manan untuk menyelidiki duduk perkara sebenarnya. Biasanya penyidik mencari keterangan dengan memanggil dan memeriksa tersangka, saksi, atau saksi ahli. Bagaimana halnya dengan kekebalan hakim? Selain belum diatur secara positif, berdasarkan undang-undang pemberantasan korupsi tak ada yang kebal terhadap pemeriksaan KPK, presiden sendiri sekalipun.

161831344211

Bagi KPK, pokok soalnya adalah memberantas korupsi, terutama di lingkungan peradilan. Sekarang berubah menjadi masalah hubungan kewenangan antarlembaga, khususnya antarlembaga penegak hukum pula. Yang dipersoalkan adalah martabat, wibawa lembaga, atau cuma soal gengsi barangkali. Bagi korps hakim, Ketua MA adalah personifikasi lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman, jadi pantas mendapat penghormatan yang sepadan. Kalau mau dimintai keterangan, jangan disebut diperiksa. Itu pun jangan dipanggil ke tempat pemeriksa, tapi pemeriksa yang datang ke kantor Ketua MA.

Prioritas utama KPK ialah bagaimana bisa membongkar tuntas kasus korupsi. Soal tata cara adalah sekunder, kalau perlu membuat terobosan asal masih sesuai dengan tujuannya. Ternyata kemudian tim penyidik KPK yang mendatangi kantor Ketua MA, dan meminta keterangan dari Bagir Manan pada Jumat lalu. Mungkin jalan tengah ini adalah hasil pertemuan Presiden Yudhoyono dengan Ketua MA dan Ketua KPK. Sengketa tata cara memang bisa didamaikan dan ditemukan modusnya, asalkan bukan materi perkara yang dikompromikan.

Ada-tidaknya pengaruh pemanggilan Presiden Yudhoyono dalam isi perkara bisa terlihat pada hasil proses pengusutan selanjutnya nanti. Jika pengembangan kasus suap Probosutedjo ini mengempis—terbatas pada pengacara dan beberapa pegawai MA saja—pertemuan SBY dengan Ketua MA dan Ketua KPK ini bukan tidak bisa dituding sebagai penyebabnya.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161831344211



Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.