Nasional 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Tanpa Payung Memburu Harta

Undang-Undang Perampasan Aset memungkinkan negara mengambil alih harta ilegal tanpa putusan pengadilan. Bisa digunakan mengusut BLBI.

i Penyerahan uang hasil tindak pidana mendiang Hendra Rahardja, dari Menteri Dalam Negeri Australia Brendan O'Connor kepada Sekjen Kemenkumham Abdul Bari Azed, Jakarta, 8 Desember 2009. REUTERS/Crack Palinggi
Penyerahan uang hasil tindak pidana mendiang Hendra Rahardja, dari Menteri Dalam Negeri Australia Brendan O'Connor kepada Sekjen Kemenkumham Abdul Bari Azed, Jakarta, 8 Desember 2009. REUTERS/Crack Palinggi
  • Tanpa UU Perampasan Aset, pemerintah kesulitan menyita aset pelaku kejahatan. .
  • Dari sejumlah kasus korupsi, jumlah aset yang disita jauh lebih kecil ketimbang kerugian negara.
  • Dalam kasus BLBI, sebagian aset milik obligor dan debitor telah berpindah tangan. .

KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae masygul begitu mendengar Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset tak bisa masuk ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Ia sebelumnya mengharapkan draf regulasi itu bisa diselipkan untuk dibahas tahun ini. “Saya mengira akan menjadi kenyataan, ternyata belum berhasil tahun ini,” kata Dian dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Jumat, 8

...

Reporter Raymundus Rikang


RUU Perampasan Aset Perampasan Aset BLBI Program Legislasi DPR Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | PPATK

Nasional 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.