Nasional 3/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Persentase Pemulihan Aset Masih Rendah

Wawancara Kepala PPATK Dian Ediana Rae tentang pembahasan RUU Perampasan Aset yang tertunda. Indonesia kehilangan kesempatan membangun ekonomi yang transparan.

i Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  Dian Ediana Rae di Istana Negara, Jakarta, 6 Mei 2020.  Edwin Dwi Putranto/Republika/Pool
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae di Istana Negara, Jakarta, 6 Mei 2020. Edwin Dwi Putranto/Republika/Pool
  • DPR menunda pembahasan RUU Perampasan Aset. .
  • Undang-undang yang penting membangun ekonomi yang tranpasaran.
  • Ekonomi negara-negara maju yang memiliki UU Perampasan Aset melaju pesat. .

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dibutuhkan untuk memudahkan penarikan dan penanganan aset yang diduga berasal dari kegiatan ilegal. Namun Dewan Perwakilan Rakyat menolak RUU itu dibahas dalam Program Legislasi Nasional 2021.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae menilai aturan tersebut mendesak untuk disahkan. Kepada wartawan Tempo, Hussein Abri Dongoran dan Raymundus Rikang, Dian memberi penjelasan

...

Reporter Raymundus Rikang


RUU Perampasan Aset Perampasan Aset Joko Widodo Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | PPATK

Nasional 3/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.