Laporan Khusus 15/24

Sebelumnya Selanjutnya
text

Penjaga Marwah Advokat

Bersama 13 pengacara kawakan Yap mendirikan Persatuan Advokat Indonesia menerapkan politik jalan terus

i

Azan subuh di hari Lebaran, 1 Januari 1968, baru saja berkumandang. Yap Thiam Hien dijemput paksa oleh sepasukan tentara berseragam hitam di rumahnya di daerah Grogol, Jakarta Barat. Dipimpin Letnan Kolonel Djohan Arifin, pasukan yang belakangan diketahui sebagai bagian dari operasi penangkapan terhadap orang-orang yang komunis itu kemudian membawanya ke pos polisi di kawasan itu. Dari bisik-bisik yang ia dengar, Yap ditangkap lantaran dianggap terlibat Gerakan 30 September.

Berita penahanan Yap membuat teman-temannya sesama advokat di bawah naungan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) tak tinggal diam. "Saya ingat, waktu itu saya dan teman-teman berkumpul di rumah Menteri Pendidikan Mashuri Saleh. Kami membicarakan bagaimana cara membela Yap," kata Adnan Buyung Nasution. Buyung dan teman-temannya pun berbagi tugas. Ada yang menghubungi Panglima ABRI, Kepala Kepolisian, atau Kepala Kejaksaan Agung. Buyung sendiri mendapat tugas menghubungi Menteri Luar Negeri Adam Malik. "Saya ceritakan kepada Bung Adam bahwa Yap diperlakukan secara tidak adil," tuturnya.

Peradin juga berusaha membuktikan bahwa Yap bukanlah komunis seperti yang disangkakan. Ia memang pernah menduduki jabatan Wakil Ketua Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), organisasi kemasyarakatan yang dicap "kiri". Namun, dalam kongres di Semarang pada 1960, dia menggugat kebijakan politik ketuanya, Siauw Giok Tjhan. "Tuduhan itu bisa dibantah dengan fakta yang kami temukan," ujar Buyung. Salah satunya adalah salinan pidato Yap di kongres keenam Baperki di Semarang. Usaha Peradin berbuah hasil. Enam hari ditahan, Yap kemudian dibebaskan.


Dukungan Peradin membuat Yap menemukan kekuatan untuk menerapkan politik jalan lurus: hukum tak boleh memihak pada kekuatan tertentu, apalagi kekuasaan politik. "Di Peradin, justru politik jalan lurus adalah sebuah peraturan, bukan kekecualian," tulis Todung Mulya Lubis dalam kata pengantar buku Yap Thiam Hien: Pejuang Hak Asasi Manusia terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

162365786725

Sudah lama Yap menginginkan sebuah organisasi advokat yang tangguh, gigih, dan berwibawa dalam memperjuangkan negara hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Ia mendambakan organisasi ini bisa berperan seperti Orde van Advocaten di Belanda, yang menjadi watchdog segala macam penyalahgunaan kekuasaan. Inilah mengapa ia mendukung pembentukan Persatuan Advokat Indonesia (PAI).

Ide itu muncul dari hasil tukar pikiran dengan 13 pengacara di kafetaria Universitas Indonesia pada 14 Maret 1963. Mereka antara lain A.Z. Abidin, Padmo Solang, Loekman Wiriadinata, Iskaq Tjokrohadi­soerjo, Mohammad Roem, Djamaluddin Datuk Singomangkuto, Suardi Tasrif, dan Harjono Tjitrosoebeno. Masing-masing menyumbangkan dana, sehingga terkumpul uang sebesar Rp 14.500. Dari modal ini, mereka menggelar kongres pertama di Solo pada 30 Agustus 1964. Kongres menetapkan Peradin sebagai singkatan dari Persatuan Advokat Indonesia, menggantikan PAI. Mantan Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisoerjo terpilih sebagai ketua umum. Penyebutan advokat (menggantikan istilah pengacara) untuk semua anggotanya pun diresmikan.

Daniel S. Lev dalam Advokat Indonesia Mencari Legitimasi (2002) menyebutkan, meski anggotanya tergolong kecil, Peradin tumbuh menjadi organisasi berwibawa, seperti yang dicita-citakan Yap. Tak cuma memperbaiki profesi advokat, organisasi yang punya semboyan "Fiat justitia ruat coelum" ini berupaya menjaga sistem hukum dan peradilan dari kesewenang-wenangan, yang belakangan membuat gerah pemerintah. Banyak kasus besar yang dibela Peradin "bergesekan" dengan pemerintah. Mereka antara lain memprotes Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban serta mengkritik keputusan presiden dan instruksi presiden yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Kejayaan Peradin menjadi wadah tunggal berakhir pada 1978, saat muncul organisasi advokat tandingan, Pusat Bantuan dan Pengabdi Hukum Indonesia, yang diketuai R.O. Tambunan. Sejak itu, advokat pun terbelah dua. Pada 1985, Peradin terpaksa berkompromi dengan pemerintah dengan melebur bersama sejumlah organisasi advokat yang muncul belakangan, dalam satu wadah yang dinamai Ikadin.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162365786725



Laporan Khusus 15/24

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.