Ekonomi dan Bisnis 6/6

Sebelumnya
text

Tak Akan Ada Lagi Tarif Pukul Rata

Memangkas tarif jarak pendek KRL diyakini bakal menaikkan laba. Gagal mendapatkan PSO.

i

Seorang ­perempuan dan belasan penumpang kereta komuter di Stasiun Depok Baru itu tersenyum. Mereka baru saja memelototi tabel tarif baru yang sedianya akan diberlakukan awal bulan ini. Tak ada lagi tarif pukul rata atawa jauh-dekat sama. "Ongkos kereta bisa turun 50 persen," kata Woro Priyanti, perempuan tadi, kepada Tempo, Selasa dua pekan lalu.

Dengan tarif baru, pegawai swasta di bilangan Kuningan ini cukup membayar Rp 4.000 sekali perjalanan dari Stasiun Depok Baru ke Stasiun Tebet. Begitu pula sebaliknya. "Tapi, kalau kereta berhenti di Stasiun UI, ongkosnya jadi Rp 5.000. Tetap saja lebih murah." Memang Stasiun Universitas Indonesia terancam tak dilabuhi kereta jika sistem e-gate dan e-ticket tak bisa dilaksanakan di stasiun ini.

Anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia yang mengelola kereta komuter di Jabodetabek, PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), telah menetapkan tarif progresif. Harga tiket lima stasiun pertama Rp 3.000 dan tiap tiga stasiun berikutnya cukup Rp 1.000. Dengan tarif sekarang, Priyanti mesti membayar Rp 8.000 sekali jalan.


Namun kegembiraan itu hanya sesaat. Pemberlakuan tarif progresif bersamaan dengan penerapan tiket elektronik (e-ticket) dan gerbang elektronik (e-gate) ditunda sebulan karena semua fasilitas stasiun untuk e-ticket dan e-gate belum siap. Penundaan itu diumumkan Kamis pekan lalu, dua hari sebelum sistem baru digeber. "Antrean masih panjang karena penumpang perlu penjelasan," kata Direktur Utama PT KCJ Tri Handoyo kepada Tempo.

162405988039

Uji coba penggunaan kartu elektronik Commet dan pintu elektronik sejak dua pekan lalu menunjukkan penumpang dan petugas masih gagap. Banyak penumpang berdiri terlalu lama di depan loket karena setelah membayar tak tahu dari mana Commet muncul. Peralatan e-gate pun belum semuanya beroperasi normal. Bahkan Tempo menyaksikan kereta tak kunjung berangkat walau petugas sudah berkali-kali mengumumkan agar segera melaju. Sistem baru bisa jadi percuma kalau kereta terlambat melulu.

Toh, Tri Handoyo memastikan awal Juli semua bisa berjalan lancar. Tiket juga tak hanya sekali jalan (single trip) seperti pada saat uji coba sampai akhir Juni. Para pelanggan kereta kelak bisa menikmati tiket terusan supaya tak harus membeli tiket di loket setiap mau berkereta.

Jumlah rangkaian kereta juga akan ditambah 18 lagi sampai Januari 2014, sehingga total menjadi 74. Tiap bulan selama enam bulan ke depan, dimulai Agustus nanti, akan tiba tiga rangkaian kereta seri 205 dari Japan Railway East. Tiap rangkaian berisi sepuluh gerbong. "Harganya Rp 1 miliar per rangkaian. Kereta bekas tapi masih bagus," ucapnya. Yang menarik, pada tiap rangkaian ada satu gerbong yang kursinya bisa dilipat secara otomatis agar bisa menampung lebih banyak penumpang. "Cuma masinis yang bisa mencet tombol lipat."

Dengan penambahan kereta, nantinya jarak kedatangan antar-rangkaian kereta hanya tujuh menit. Tapi Tri Handoyo menolak menjawab soal kemacetan lalu lintas yang bisa terjadi karena perlintasan kereta akan sering buka-tutup. "Itu tanggung jawab pemda Jakarta untuk menyiapkan flyover atau underpass. Kami hanya meng­operasikan kereta."

n n n

Pengurangan tarif kereta tadi diya­kini tak akan menggerus pendapatan PT KCJ. Tahun lalu sumbangan KCJ terhadap pendapatan PT KAI baru tujuh-delapan persen dari total hampir Rp 7 triliun. Tahun ini PT KAI menargetkan kontribusi KCJ naik menjadi 10-15 persen dari target revenue Rp 9,4 triliun. Kedua perusahaan ini juga menargetkan kenaikan laba bersih lima persen pada 2013. Pada 2012, KAI menggaruk untung Rp 386,09 miliar, sedangkan KCJ hanya sekitar Rp 22 miliar.

Kenaikan kontribusi KCJ tersebut seiring dengan target pertumbuhan jumlah penumpang dengan persentase yang sama. "Pendapatan harus naik, buat apa ada Tri Handoyo," kata Direktur Utama KAI Ignasius Jonan kepada Tempo, Rabu dua pekan lalu, disaksikan sejumlah petinggi perusahaan di Stasiun Gambir, Jakarta.

Tahun lalu jumlah penumpang KRL Jabodetabek 135 juta atawa 450 ribu penumpang per hari kerja. Mereka dilayani oleh 58 rangkaian kereta, tujuh di antaranya nonpenyejuk udara. KAI sudah berinvestasi Rp 7,6 triliun untuk pengembangan kereta rel listrik Jabodetabek: untuk sarana Rp 5,48 triliun dan prasarana Rp 2,13 miliar. Khusus untuk perbaikan dan sterilisasi 63 stasiun di Jabodetabek menjelang sistem baru menelan biaya Rp 20-30 miliar. "Tak terlalu besar karena korupsinya sudah berkurang," ujar Jonan.

Menurut dia, harus diyakini bahwa perbaikan layanan akan meningkatkan pendapatan. Ia menyorongkan bukti kenaikan pendapatan KAI sebesar 15 persen tiap tahun sejak menjabat awal 2009. Penerapan e-ticket bakal mengurangi jumlah penumpang yang tak bayar sekaligus mempercepat pelayanan.

Tarif progresif juga akan menciptakan pelanggan baru yang melalui rute pendek terutama bukan pada jam-jam sibuk, yakni pukul 09.00-15.00. "Sekarang orang jarang mau naik dari Tebet ke Gondangdia yang melewati dua stasiun karena bayarnya Rp 8.000. Begitu dibikin hanya Rp 3.000, jumlah penumpang akan naik," tutur Jonan. Tapi bagi penumpang jarak jauh Bogor-Jakarta Kota tak akan berubah karena tarifnya tetap Rp 9.000.

Tarif progresif itu pun diperkirakan mengurangi kemacetan lalu lintas Jakarta pada jam tak sibuk tadi. Jonan tak menampik pengelolaan KRL berujung pada profit perusahaan. "Kalau tak ada profit, tak ada regenerasi dan perbaikan peralatan."

Ternyata tak mudah memberlakukan sistem baru. Jonan mesti menghadapi tentangan di kalangan internal KAI. "Saya menerima surat kaleng," katanya. Ia menceritakan banyak orang yang kehilangan "rezeki" akibat kebijakannya. Praktek mengutip uang dari penumpang yang tak bertiket atau menjual tiket bekas sudah tak bisa dilakukan. Belum lagi beking dan kutipan untuk pedagang di kawasan stasiun.

Jonan mengaku menerima kabar bahwa tiap kios ditarik uang Rp 5-10 juta per tahun. Kalau ada stasiun dengan 200 kios, kutipannya bisa mencapai Rp 2 miliar per tahun. "Yang menikmati oknum yang banyak protes dengan berbagai macam kedok," ujarnya. Maka banyak pejabat dan kepala stasiun di Jabodetabek dicopot karena dinilai tak mendukung peningkatan pelayanan penumpang. "Mereka dimutasi untuk mengelola kegiatan lain atau ke daerah yang kurang padat penumpangnya."

n n n

Sistem baru dalam pengelolaan KRL Jabodetabek sekaligus menghapus kelas ekonomi non-AC. Menurut Jonan, terjadi kerancuan dalam memahami kelas ekonomi. Ia berpendapat pelayanan transportasi publik semestinya tak mengenal kelas. Apalagi perjalanan jarak pendek dalam suatu kawasan semacam Jabodetabek telah menjadi kebutuhan masyarakat. Standar pelayanan juga harus ditingkatkan dengan memasang penyejuk udara.

Itu sebabnya KAI mengusulkan kepada pemerintah agar semua KRL ber-AC disubsidi melalui dana public service obligation (PSO). Subsidi ini bisa saja memotong tarif KRL, sehingga tarif lima stasiun pertama bisa di bawah Rp 3.000 dan setiap tiga stasiun berikutnya bisa di bawah Rp 1.000.

Gayung bersambut. Kementerian Perhubungan mengajukan tambahan anggaran PSO sebesar Rp 397 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 untuk penumpang KRL Jabodetabek. Sedangkan anggaran PSO sebesar Rp 704 miliar dalam APBN 2013 untuk semua kereta ekonomi di Indonesia. "Perhitungannya satu orang hanya perlu membayar rata-rata Rp 5.000," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hanggoro Dwi Wiryawan, Rabu pekan lalu.

Juru bicara KAI, Mateta Rijalulhaq, bungah terhadap usul Kementerian Perhubungan. Tapi ia meminta skema PSO harus jelas. Ia mencontohkan ada subsidi Rp 1.000 bagi tiap penumpang untuk perjalanan lima stasiun pertama, lalu untuk tiap tiga stasiun berikutnya disubsidi Rp 500. "Jadi, bila melewati delapan stasiun, dari tarif semua Rp 4.000, Anda hanya perlu membayar Rp 2.500," ucapnya. Bahkan KAI menyatakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya perlu PSO Rp 285 miliar untuk kereta jarak jauh, sedangkan sisanya bisa untuk KRL. Namun syaratnya semua kereta jarak jauh ber-AC dan tarifnya ditentukan KAI.

Namun pemerintah menolak usul tambahan PSO tadi. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengatakan dalam APBN Perubahan 2013 tak ada pengeluaran untuk belanja. Anggaran difokuskan untuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, yang bakal segera diterapkan. "Kan, sudah ada ratusan miliar anggaran PSO pada APBN 2013. Jadi penambahan PSO tak diusulkan," katanya kepada Muhyiddin dari Tempo, Kamis pekan lalu.

Tri Handoyo tak ambil pusing soal dana PSO. "Kami tetap jalan dengan sistem baru," ucapnya. Sedangkan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit berpendapat sistem e-ticket dan tarif progresif akan memudahkan mekanisme pemberian subsidi dari pemerintah, baik untuk pelajar maupun warga lanjut usia. Penerapan sistem baru di KRL mesti disambut oleh pemerintah dengan mengkonsolidasikan e-ticket agar satu kartu dapat digunakan pada semua moda transportasi massal. "Bagaimana caranya MRT, kereta api, bus Transjakarta, dan pembayaran jalan tol bisa dengan satu kartu," kata Danang.

Jobpie Sugiharto, Amandra Mustika Megarani, Akbar Tri Kurniawan


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162405988039



Ekonomi dan Bisnis 6/6

Sebelumnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.