Kolom 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Meninjau Ulang Tata Niaga Impor

Manggi Habir*

Putar baliknya kebijakan tata niaga impor daging sapi dan hortikultura beberapa pekan lalu memperlihatkan keterbatasan kebijakan pembatasan impor. Kebijakan ini tadinya didorong untuk memproteksi petani sekaligus menjaga kestabilan harga pangan.

i

Manggi Habir*

Putar baliknya kebijakan tata niaga impor daging sapi dan hortikultura beberapa pekan lalu memperlihatkan keterbatasan kebijakan pembatasan impor. Kebijakan ini tadinya didorong untuk memproteksi petani sekaligus menjaga kestabilan harga pangan.

Skandal impor daging sapi yang masih berlangsung menunjukkan konsumen akhirnya dibebani harga daging yang tinggi. Sedangkan peternak lokal, yang seharusnya diuntungkan, hanya kebagian porsi kecil dari margin kenaikan harga. Sebagian besar keuntungan justru dinikmati pedagang perantara di tengah jalur distribusi panjang antara peternak dan konsumen.

Kontur kepulauan Indonesia yang terbentang luas dan keadaan infrastruktur yang sangat terbatas memang membuat mata rantai distribusi kita panjang, ruwet, dan mahal. Kali ini ada dampak buruk tambahan akibat kenaikan harga daging sapi yang tinggi. Lantaran tergiur harga tinggi, peternak menjual sapi betina dalam jumlah besar, yang dapat menghambat perkembangan populasi ternak di masa mendatang.


Pada tata niaga impor daging sapi, penikmat terbesar adalah perusahaan importir lokal yang ditunjuk dan diberi kuota impor daging sapi. Karena menguntungkan, sistem penunjukan langsung importir dengan pemberian kuota sangat rentan disalahgunakan. Saat ini perusahaan impor yang ditunjuk sedang diperiksa apakah memberi suap untuk mendapatkan kuota itu.

162406621399

Kelemahan lain dari skema ini adalah sulitnya menghitung tingkat permintaan dan persediaan dengan tepat agar selanjutnya dapat menentukan kuota impor yang dibutuhkan. Kelangkaan dan harga tinggi yang terjadi akhir-akhir ini ternyata akibat perhitungan persediaan daging lokal yang terlampau tinggi.

Skema pembatasan impor dengan penunjukan langsung dan pemberian kuota impor bukanlah merupakan hal baru. Tata niaga impor model ini dengan tujuan menghimpun dana cukup populer di masa lalu. Selama era Soeharto, ada beberapa skema serupa, dari tata niaga cengkeh, cold-roll steel, plastik, sampai impor minyak.

Pada era demokrasi, tujuan kegiatan tata niaga beralih ke penghimpunan dana buat kegiatan partai politik daripada bisnis semata. Tak aneh, beberapa posisi penting dalam bidang perekonomian pemerintahan koalisi ini mendapat sorotan tajam, apalagi pemilihan umum sudah semakin dekat.

Ada pelajaran yang bisa ditarik dari kebijakan tata niaga yang rentan terhadap intervensi politik dan bisnis. Bagaimana kita dapat membuat kebijakan yang lebih kebal terhadap pengaruh kepentingan satu kelompok, termasuk partai politik?

Satu pendekatan adalah dua tujuan pemerintah, yaitu stabilitas harga dan pengembangan kapasitas bisnis nasional, tidak digabungkan seperti pada ternak sapi, tapi dipisahkan pelaksanaannya. Pemerintah saat ini sudah kelihatan mengarah ke sana. Kementerian Perdagangan semakin aktif mengendalikan stabilitas harga lewat Bulog, sedangkan Kementerian Pertanian diarahkan untuk lebih memperhatikan pengembangan kapasitas produksi.

Kedua tujuan pemerintah ini membutuhkan pendekatan yang berbeda. Stabilitas harga butuh keseimbangan antara kepentingan produsen, yang menginginkan harga yang memberi insentif untuk berinvestasi serta berproduksi, dan pihak konsumen, yang mengharapkan harga yang terjangkau sesuai dengan pendapatannya.

Mencapai tingkat harga yang mempertemukan dua kepentingan yang bertolak belakang itu memang tidak mudah. Produsen, dengan kemampuan finansial dan kekuatan lobinya, memiliki pengaruh kuat untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan keputusan pemerintah agar lebih berpihak kepadanya. Sedangkan konsumen, walau sering dianggap lebih lemah, tidak dapat dipandang remeh kalau sebagian besar dari mereka turun ke jalan, seperti terjadi setiap kali pemerintah ingin menaikkan harga bahan bakar minyak.

Namun, apa pun tingkat harga yang disepakati, sedapat mungkin harga itu tidak jauh dari harga global agar dapat bertahan. Perbedaan yang terlalu tinggi dapat memicu penyelundupan, penimbunan, dan spekulasi.

Baru-baru ini Kementerian Perdagangan menunjuk Bulog untuk mengambil alih kegiatan impor daging sapi dan beberapa produk hortikultura, seperti kedelai. Pada bulan puasa mendatang, Bulog akan diuji kemampuannya untuk dapat menstabilkan harga makanan pokok, yang cenderung naik.

Bulog diperkirakan siap membanjiri pasar melalui buffer stock yang ada atau lewat impor untuk menjaga agar harga pangan stabil. Sebaliknya, pada saat panen, ketika harga pokok pangan biasanya turun, Bulog akan membeli hasil petani untuk menjaga tingkat harga sekaligus menambah buffer stock mereka.

Bulog secara perlahan mulai menambah jumlah dan variasi makanan pokok yang dikelolanya setelah dibatasi pada beras beberapa tahun belakangan ini. Menarik untuk dilihat apakah Bulog akan mengelola bahan pangan di luar sembilan bahan pangan pokok, yang terdiri atas beras, gula, minyak tanah, minyak goreng, garam, buah dan sayur, daging, telur, serta susu.

Di pihak lain, tujuan mengembangkan kapasitas nasional membutuhkan waktu yang lebih lama karena menyangkut pengembangan sarana infrastruktur dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Sarana infrastruktur itu termasuk jalan, rel kereta api, pelabuhan, fasilitas penyimpanan, serta pembiayaan. Semua ini sangat penting untuk memperpendek mata rantai distribusi agar porsi keuntungan untuk petani dapat lebih terasa.

Bagi petani, sarana infrastruktur mencakup pula jaringan irigasi, lahan pertanian yang cukup, pasokan benih yang tahan hama, penyuluhan metode pertanian yang efisien, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, pembiayaan sektor pertanian, informasi harga pasar terbaru, serta akses pasar yang mudah. Kenyataannya, belanja infrastruktur pada masa reformasi hanya 3-4 persen dari produk domestik bruto—setengah dari masa Soeharto, yang mencapai 7 persen.

Apabila proteksi impor diperlukan, tata niaga dengan tarif impor lebih tahan terhadap penyalahgunaan ketimbang kuota impor. Tapi, sejalan dengan perkembangan kemampuan produksi lokal, tingkat proteksi perlu diturunkan bertahap agar inovasi dan peningkatan produktivitas dapat terus berjalan.

Produsen daging sapi lokal mengatakan Indonesia dapat bersaing pada tahap penggemukan sapi yang padat karya dan tidak butuh lahan luas. Sebaliknya, pada tahap awal pembibitan dan pembiakan, negara yang memiliki lahan terbuka, seperti Australia, Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina, mempunyai daya saing lebih kuat.

Apabila kita ingin bersaing di tahap awal ini, mereka menyarankan melakukan investasi di lokasi yang memiliki lahan luas dengan padang rumput yang sesuai, seperti di Nusa Tenggara Timur. Belum lama ini, Komite Ekonomi Nasional memberi saran kepada pemerintah agar mengundang perusahaan pengembangbiakan ternak luar negeri untuk berinvestasi pada fase awal. Perusahaan Indonesia dapat pula melakukan investasi langsung pada perusahaan asing yang bergerak di bidang ini di negerinya.

Meningkatkan kemampuan kapasitas lokal sangat penting. Bahkan tim sepak bola ternama Barcelona dan Bayern Muenchen pun, yang bebas mengimpor pemain luar negeri, menyadari bahwa untuk dapat mempertahankan posisi puncak di liga sepak bola masing-masing, dibutuhkan pengembangan bakat lokal. Mereka digembleng sejak usia dini melalui rencana pengembangan yang matang dan diberi kesempatan berkompetisi di tingkat global. Mengembangkan kemampuan lokal, sayangnya, memang tidak mengenal jalan pintas.

*) Kontributor Tempo


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162406621399



Kolom 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.