Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Hutan untuk Bersama

Mahkamah Konstitusi menyetip isi Undang-Undang Kehutanan yang merugikan masyarakat adat. Perlu peraturan pelaksanaannya.

i

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang menguatkan posisi masyarakat adat atas hak tanah perlu disambut gembira. Putusan itu tidak hanya menegaskan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat adat yang memang masih ada di wilayah Indonesia, tapi juga diharapkan bisa mengakhiri konflik agraria yang selama ini kerap terjadi antara pengusaha hutan dan masyarakat adat.

Mahkamah dua pekan lalu mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) serta antara lain Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, Riau. AMAN menilai Undang-Undang Kehutanan tidak melindungi hak masyarakat dan menyebabkan hutan adat jatuh ke "pengusaha HPH". AMAN mencatat ada sekitar 40 juta hektare hutan adat yang kini dikuasai swasta dan negara.

Mahkamah ternyata sependapat dengan AMAN. Mahkamah, misalnya, menguatkan posisi masyarakat dengan menghapus sejumlah kata dan frasa dalam Undang-Undang Kehutanan. Pasal 1 angka 6, yang sebelumnya berbunyi, "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat," diubah menjadi, "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat."


Adapun Pasal 4 ayat 3, yang mengatur perihal penguasaan hutan, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI." Mahkamah juga menegaskan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat harus berbeda.

162406387669

Selama ini banyak muncul konflik antara masyarakat dan pengusaha berkaitan dengan soal hutan. Masyarakat mengklaim hutan yang dikuasai pengusaha milik mereka, sementara pengusaha berkeras itu punya mereka lantaran disahkan oleh bukti tertulis—sesuatu yang tak dipunyai masyarakat adat.

Di Kalimantan Timur, misalnya, sepanjang 2012 terjadi sedikitnya 26 konflik antara kelompok masyarakat adat dan pengusaha yang dinilai merampas hutan mereka. Konflik seperti ini, misalnya, terjadi antara masyarakat Dayak di Muara Tae, Kutai Barat, dan perusahaan sawit asal Singapura. Di Jambi, konflik menyangkut hutan membuat warga suku Kubu kehilangan sumber kehidupan karena hutan yang mereka diami berubah menjadi lahan sawit.

Patutlah mengapresiasi putusan Mahkamah yang berpihak pada masyarakat adat ini. Putusan ini jelas membawa dampak luas. Masyarakat adat tentu lega kini hak-hak mereka terlindungi. Tapi bukan mustahil pula putusan Mahkamah ini membuat masyarakat memiliki alasan menduduki lahan yang kini dikuasai pengusaha karena merasa itu milik nenek moyang mereka.

Karena itu, pemerintah mesti cepat menindaklanjuti putusan Mahkamah agar tak muncul kekacauan—apalagi anarkisme—di lapangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu duduk bersama, merumuskan aturan pengelolaan hutan adat serta pendataannya, agar jelas mana hutan negara dan mana hutan adat. Kita tak ingin putusan Mahkamah justru menimbulkan konflik baru dan hanya untuk kepentingan segolongan masyarakat. Sebab, seperti digariskan konstitusi, semua kekayaan alam—termasuk hutan—haruslah dimanfaatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan bersama.

berita terkait di halaman 28


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162406387669



Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.