Jawa Timur 3/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Berebut Suara Partai Gurem

Khofifah Indar Parawansa dan Soekarwo berebut dukungan partai-partai kecil. Ada partai yang mengaku "bersepakat" dengan calon inkumben.

i

Persamuhan penting berlangsung di Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Senin sore pekan lalu. Dalam dekapan udara dingin, dua kiai sepuh Nahdlatul Ulama, KH Salahuddin Wahid dan tuan rumah, pengasuh Al-Hikam, KH Hasyim Muzadi, memimpin rapat.

Sejumlah pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur turut hadir dalam pertemuan itu. Mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Herman Surjadi Sumawiredja juga tampak berada di antara hadirin. Herman adalah bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa, calon gubernur yang diusung PKB. Khofifah absen karena sedang road show ke Jember.

"Pertemuan membahas kemungkinan-kemungkinan terburuk bila dua partai pendukung Khofifah benar-benar membelot ke Soekarwo," ujar seorang peserta pertemuan yang enggan diungkap jati dirinya kepada Tempo.


Dua partai yang dimaksud adalah Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Pada 14 Mei lalu, dua partai itu menyatakan mendukung Khofifah. Tapi, lima hari kemudian, kedua partai gurem itu sudah menempel ke kubu inkumben, Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa).

162366244676

Bila keduanya pindah haluan, kekuatan Khofifah akan berkurang 0,74 persen. Berdasarkan hasil pemilu legislatif 2009, Partai Kedaulatan meraih 0,5 persen suara, sedangkan PPNUI 0,24 persen. Suara PKB 12,26 persen. Bila ditambah suara dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, serta Partai Matahari Bangsa, angkanya menjadi 14,81 persen. Jumlah itu tak memenuhi syarat minimal pendaftaran calon, yaitu 15 persen suara. Angka ini bisa membuat Ketua Muslimat NU itu batal jadi calon gubernur.

Sumber Tempo mengatakan Herman, yang paham seluk-beluk hukum, diminta memaparkan konsekuensi yang mereka hadapi bila terjadi pembelotan. "Menurut Pak Herman, bila PK dan PPNUI mencabut dukungan, konsekuensinya bisa pidana karena telah melakukan penipuan," kata sumber Tempo.

Herman belum bisa dimintai konfirmasi soal itu. "Bapak sedang ke Jakarta. Terima kasih," demikian pesan pendek dari aju­dan Herman, yang memegang telepon seluler pensiunan jenderal bintang dua itu.

Salahuddin Wahid menyerahkan soal teknis kalkulasi politik, termasuk dukungan ganda Partai Kedaulatan dan PPNUI, kepada orang-orang muda. "Sudah diurus Khofifah dan Herman sendiri," ujar pemimpin Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, itu.

Wakil Ketua PKB Jawa Timur Mas'ud Asnan, yang ikut pertemuan, mengatakan, kalau hanya PPNUI yang menarik diri, Khofifah-Herman masih memenuhi syarat. Dia mengakui godaan materi dari calon inkumben memang luar biasa, tapi dia tak menyebutkan berapa iming-iming fulus yang ditawarkan calon inkumben. "Kami tinggal berharap pada komitmen awal mereka (PK dan PPNUI) karena memang tidak punya uang seperti mereka (Karsa)," katanya.

Dalam tiga pekan terakhir, Khofifah pontang-panting mengamankan barisan partai pendukungnya. Ia diganggu perasaan waswas karena partai pendukungnya terus digoda lawan politiknya. Menurut Khofifah, ia dan Herman mendengar dan melihat langsung kesaksian pengurus partai pendukung yang digoda inkumben. "Ada juga rekaman pembicaraan dan SMS tawaran uang, sekian, sekian, 'Nanti, kalau kurang, kita tambah sekian,' dan semacamnya," ujar Khofifah di sela acara Muslimat NU di Kabupaten Jember, Selasa pekan lalu.

Salah seorang pengurus partai mengungkapkan partai-partai tersebut ditawari­ uang ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kubu Khofifah pun, kata dia, menawarkan uang. "Kami partai kecil tahu diri. Saat seperti inilah kami merasa dianggap," ujar sumber itu.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu mengklaim tim suksesnya juga mengantongi bukti rekaman videonya. Rekaman dibuat oleh pengurus partai yang mengalihkan dukungan ke Soekarwo-Saifullah karena tak tahan godaan. Namun Khofifah menolak mengungkapkan partai-partai tersebut. Ia berjanji membeberkannya ke publik. "Ayo berbesar hati, masak 30 partai masih kurang? Wong wedhok ngene opo sih sing diwedeni?" katanya menyindir Karsa.

Aksi gandeng partai memang tak terbantahkan. Sebanyak 32 partai, yang terdiri atas 10 partai di parlemen dan 22 partai nonparlemen, merapat ke Soekarwo-Saifullah. Dengan dukungan 70 persen lebih suara, Karsa berada di atas angin.

Beberapa partai di kubu inkumben sebelumnya disebutkan mendukung Khofifah. Salah satunya Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. Ketua PPPI Daniel Hutapea mengakui partainya mengalihkan dukungan ke Soekarwo. PPPI keluar ketika Partai Kedaulatan bergabung dengan kubu Khofifah.

"Dari awal, saya dukung Karsa, lalu bergeser ke Khofifah, tapi kemudian kembali ke Karsa lagi," ujar Daniel saat dihubungi Rabu pekan lalu. Ia membantah kabar bahwa ada "mahar" yang harus dibayar kubu Soekarwo.

Berbeda dengan Daniel, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPNUI Jawa Timur Abdul Rachman mengakui ada kesepakatan antara partainya dan Karsa. "Berpolitik semuanya pasti perlu uang," tuturnya. Soal nilai rupiah yang ditawarkan, Rachman menyatakan belum melakukan negosiasi. Ia menyerahkan urusan itu ke Dewan Pimpinan Pusat PPNUI.

Namun Sekretaris Jenderal PPNUI Andi William Irfan mengatakan dukung-mendukung tak harus dinilai dengan materi. Bekas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini mengatakan faktor utama mendukung Karsa adalah kedekatan dia dengan Gus Ipul—panggilan akrab Saifullah. Sedangkan Khofifah, kata dia, tak pernah mendekatinya. "Khofifah tak pernah kulonuwun ke kami. Masak, kami yang menawarkan diri?" katanya.

Andi membantah kabar bahwa partainya bermain di dua kaki. Menurut dia, sedari awal, partainya telah mengarahkan dukungan ke Karsa. Saifullah pun tak mau dianggap menyabot PPNUI dari Khofifah. "Menyabot itu pengertiannya kan kalau kami memaksa. Tapi ini sejak awal ketua dan sekjennya memang ke kami," ujarnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu mengakui Partai Kedaulatan pecah. "Sekjennya ke saya, ketuanya ke Khofifah." Ia menyerahkan verifikasi keabsahan dukungan partai ke Komisi Pemilihan Umum.

Soekarwo pun membantah telah memberikan sejumlah uang agar partai-partai tersebut mendukungnya. "Tidak ada (uang). Sampean tanya. Cekel wonge, sampean tekek gulune," katanya.

Ia mengatakan sudah merangkul partai-partai itu sejak awal menjabat gubernur empat tahun silam. "Mereka adik kelas saya. Saya yang nentir (memberi pelatihan)," kata bekas aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad mengatakan lembaganya tengah mengklarifikasi dukungan ganda PPNUI dan Partai Kedaulatan. Pengecekan dilakukan kepada dewan pimpinan pusat yang sah serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berbekal surat kepengurusan yang sah, Komisi akan mencoret salah satu dukungan ke calon gubernur.

Agus Supriyanto, Kukuh S. Wibowo, Mahbub Djunaidy, Agita Sukma Listyanti, David Priyasidharta


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162366244676



Jawa Timur 3/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.