Ringan tapi Mematikan - Hukum - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Hukum 3/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Ringan tapi Mematikan

Umumnya pelaku pelanggaran pemilu divonis ringan. Namun mereka tidak bisa minta banding dan karier politiknya terganjal.

i
TERLALU bersemangat ingin menjadi "senator", Masagus Ferry Arifin malah terjerembap. Jauh hari, lelaki 42 tahun ini berancang-ancang untuk menjadi anggota dewan perwakilan daerah (DPD) mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Saking menggebunya, ia pun buru-buru memasang baliho bergambar dirinya seukuran 4 x 5 meter persegi di jalan-jalan di Kota Palembang dengan tulisan "Inilah Pilihanku". Masalahnya, Ferry memajang baliho itu sebulan sebelum waktu kampanye yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Pelanggaran itu membuat impian Ferry kandas. Pekan lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai Marihot Hutapea memvonis sang terdakwa dengan hukuman dua bulan penjara dengan masa percobaan 4 bulan dan denda Rp 800 ribu. Ia tak perlu masuk penjara. Namun peluangnya menjadi anggota DPD pupus. Tidak seperti proses hukum biasa, orang Palembang itu tidak bisa melakukan banding. Dalam Pasal 133 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dinyatakan terdakwa yang diancam pidana kurang dari 18 bulan tidak bisa melakukan upaya hukum berikutnya. Di mata praktisi hukum Trimoelja D. Soerjadi, proses hukum seperti itu dibenarkan karena UU Pemilu merupakan aturan khusus atau lex spesialis. "Acara peradilannya cepat, tapi sebagai imbalan hukumannya lebih ringan," kata pengacara asal Surabaya itu. Proses cepat diperlukan untuk membatalkan calon tersebut masuk panggung politik. "Kalau mengikuti proses KUHP biasa, seseorang yang dinyatakan bersalah, selama belum ada kekuatan hukum tetap, bisa terus duduk di jabatannya," kata Trimoelja. Berbeda dengan Ferry, Walidji, 63 tahun, lebih beruntung. Calon anggota legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ini divonis hukuman dua bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu lalu. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus pemalsuan ijazah. Anehnya, ketua majelis hakim Purnamawati dalam akhir persidangan menyatakan terdakwa bisa menempuh upaya banding. Kuasa hukum terpidana, Joko Waluyo dan Abdul Malik, pun berniat menggunakan kesempatan itu. "Kesalahan bukan pada klien kami, tapi pada Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang telah memberikan peluang untuk kuliah," kata Joko. Walidji mendapat ijazah sarjana penuh dari UTS, padahal universitas ini sesuai dengan putusan pengadilan tata usaha negara tahun 1993 (yang diperbarui pada 2003) dinyatakan tak berhak melakukan kegiatan belajar-mengajar dan mengeluarkan ijazah sarjana. Lagi pula ternyata Walidji tak punya ijazah SLTA. "Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki ijazah SLTA bisa diterima di perguruan tinggi?" kata Purnamawati. Adanya kesempatan banding membuat Panitia Pengawas Pemilu Surabaya melakukan protes. Apalagi, saat pemilu, nama Walidji masih terpampang di dalam surat suara di wilayahnya. Lembaga ini menyerukan agar hakim meminta maaf dan meralat ucapannya itu. Soalnya, "Dalam aturan, caleg yang divonis 18 bulan ke bawah tak berhak banding," kata Wahyu Hariyadi, Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu Surabaya. Di mata Teras Narang, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, hukuman terhadap Walidji seharusnya bisa lebih berat. Selain dijerat dengan UU Pemilu, ia bisa dikenai pasal pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ancaman hukumannya sampai 5 tahun penjara. "Calon wakil rakyat, calon pejabat negara, kok, memalsu ijazah? Ini enggak boleh dianggap main-main," katanya. Bukan cuma Ferry dan Walidji, masih banyak calon anggota legislatif atau DPD yang menuai hukuman. Umumnya mereka mendapat ganjaran ringan tapi mematikan karena langsung dicoret dari daftar calon. Ahmad Taufik, Arief Ardiansyah (Palembang), Kukuh S. Wibowo (Surabaya)

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-25 11:31:09


Hukum 3/4

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB