Bisnis Sepekan - Ekonomi dan Bisnis - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Ekonomi dan Bisnis 1/7

Sebelumnya Selanjutnya
text
i

Divestasi KPC

Pemerintah mengultimatum pemegang saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk segera menyelesaikan proses divestasi saham hingga akhir bulan ini. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Simon Sembiring, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengirimkan surat kepada pemilik KPC agar proses divestasi segera dituntaskan.

Saat ini masih ada 32,4 persen saham KPC yang harus didivestasi oleh pemegang saham lamanya. Kewajiban divestasi KPC tertunda-tunda sejak dua tahun silam. Pemerintah telah menunjuk PT Bukit Asam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengambil alih 51 persen saham yang wajib didivestasi pemilik KPC. Tapi rencana itu belum terlaksana karena pemegang saham KPC, Rio Tinto dan BP, menjual seluruh sahamnya di KPC kepada Bumi Resources.


Belakangan, Bumi menjual 18,6 persen sahamnya ke Kutai Timur. Transaksi senilai US$ 104 juta itu berlangsung awal tahun ini dan telah disetujui pemerintah. Untuk menyelesaikan transaksi (closing) itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki waktu hingga Maret 2004. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kata Simon, KPC harus membuka kembali penawaran sisa saham yang belum terjual selambat-lambatnya tiga bulan setelah transaksi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur—yang berarti April ini.

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMjUgMTI6Mjc6MDAiXQ

Pegadaian Buka BPR Syariah

Pasar bank syariah semakin sesak. Perusahaan Umum Pegadaian segera membuka bank perkreditan rakyat (BPR) syariah pada tahun ini. "Kami menangkap peluang pasar yang memerlukan banyak produk perbankan berdasarkan syariah," kata Direktur Keuangan Pegadaian, Budiyanto. Ada sejumlah pilihan untuk merealisasi rencana itu, di antaranya bekerja sama dengan bank lain, membeli bank perkreditan, atau mendirikan langsung bank syariah. "Tahun ini sudah kita buka, tapi masih uji coba," kata Manajer Bidang Usaha Syariah, Wasis Djuhar.

Dengan membuka bank syariah, Budiyanto berharap permodalan Pegadaian akan kian kuat. Selama ini, kata Budiyanto, Pegadaian relatif tak menemukan kesulitan dalam menyalurkan uang. Hanya, sumber pendanaan Pegadaian terbatas pada pinjaman bank ataupun obligasi. Nah, diharapkan pembukaan bank perkreditan berdasarkan syariah ini bisa meningkatkan sumber dana Pegadaian.

Ongkos Semir Minyak

Cara-cara Pertamina berbisnis agaknya memang layak ditiru. Lihat saja yang dilakukan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah selama sebulan terakhir ini. Pertamina mengaku tidak sanggup mengawasi penyelewengan minyak tanah. Karena itu, dicarilah jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mewarnai minyak tanah di beberapa wilayah rawan seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Ongkosnya lumayan, sekitar Rp 40 miliar.

Pintarnya Pertamina, untuk membiayai pewarnaan itu, Pertamina lagi-lagi menyatakan tidak sanggup. Untuk itu, Direktur Utama Pertamina, Ariffi Nawawi, Rabu pekan lalu minta agar pemerintahlah yang menanggung biaya pewarnaan minyak tanah tersebut. Namun Menteri Keuangan Boediono belum memberikan kata putus terhadap permintaan tersebut. "Memang ada usulan begitu dari Pertamina, tapi akan kita bahas dulu," katanya. Jadi, kita tunggu saja siapa yang lebih pintar.

Sunatan Dana Flu Burung

Wabah yang sudah berlalu tak selalu membuat persoalan ikut beres. Itulah yang terjadi dengan pagebluk flu burung yang awal Februari lalu membuat ribuan peternak Indonesia gulung tikar. Dana kompensasi yang dijanjikan pemerintah untuk mereka yang bangkrut itu hingga kini belum juga mengucur. "Sudah terlambat dua bulan lebih dari waktu yang dijanjikan Komisi Pertanian DPR," kata Direktur Kesehatan Hewan Departemen Pertanian, Tri Satya, Kamis pekan lalu.

Tak cuma terlambat, dana kompensasi yang tadinya dipatok Rp 6.000 per ekor unggas yang mati ternyata dipotong menjadi Rp 2.000. Dana sekecil itu, kata Tri, akan menyulitkan peternak. "Untuk beli bibit ayam saja tidak cukup," katanya. Tapi, apa boleh buat, penentuan dana kompensasi memang bukan jadi kewenangannya. "Kami harus melaksanakan keputusan Departemen Keuangan ini," kata Tri. Namun, soal kapan dana ini akan sampai ke tangan peternak, Tri juga tak bisa memberikan kepastian. Rencananya pemerintah akan memberikan dana kompensasi Rp 17,4 miliar.

Mandiri Ultimatum Kiani

Kesabaran itu ada batasnya. Maka, pekan lalu, Bank Mandiri mengultimatum pemilik PT Kiani Kertas agar memenuhi kebutuhan tambahan modal mereka paling lambat 20 April 2004. Jika Nusantara Group—pemilik Kiani yang baru—gagal, Bank Mandiri mungkin akan menjual hak tagih atas Kiani. "Kita tunggu sampai 20 April. Kalau tidak jelas, bisa saja kami akan menjual aset kredit itu kepada pihak lain," kata Direktur Utama Mandiri E.C.W. Neloe kepada Bisnis Indonesia.

Sejak tahun lalu, Kiani terbelit masalah modal kerja. Akibatnya, restrukturisasi utang Kiani di Mandiri tersendat-sendat. Mandiri pun terpaksa menempatkan utang Kiani tersebut ke dalam kredit macet. Untuk itu, Mandiri meminta Kiani menyediakan dana US$ 50 juta untuk modal kerja dan belanja modal (capital expenditure). Jika Nusantara tidak sanggup, Mandiri mempersilakan perusahaan tersebut mencari mitra. Nusantara dimiliki Prabowo Subianto dan kawan-kawan. Perusahaan ini mengambil alih hak tagih Kiani dari tangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional senilai Rp 1,72 triliun. n

Surat Lunas Bob Hasan

Berkah Bob Hasan sekeluar dari penjara sepertinya tak ada habis-habisnya. Selasa pekan lalu, Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan bahwa Bob bakal mendapatkan surat keterangan lunas. Bekas pemilik Bank Umum Nasional tersebut akhirnya bersedia menyelesaikan seluruh kewajibannya sebesar Rp 5,341 triliun sebagai syarat memperoleh hadiah pembebasan dari penagihan dan penuntutan.

Syafruddin mengatakan bahwa Bob Hasan sudah bersedia menuntaskan penyerahan sembilan aset nontransfer plus tambahan 17,5 persen saham Tugu Pratama yang dimilikinya. Selain memberikan aset itu, sebelumnya Bob menyerahkan 31 perusahaan yang ditampung di dalam perusahaan induk PT Kiani Wirudha kepada BPPN. Dengan begitu, kata Syafruddin, pihaknya akan segera membuat perjanjian penyelesaian akhir sebagai modal untuk mendapatkan surat keterangan lunas bagi Bob. "Pekan ini sudah bisa diberikan," katanya.

Aset-aset tambahan berupa saham itu diminta BPPN karena ada selisih penilaian atas sembilan aset nontransfer yang diserahkan. Awalnya, nilainya diklaim mencapai Rp 150 miliar. Tapi, setelah dihitung lagi, ternyata nilainya hanya Rp 110 miliar. Sedangkan nilai saham Tugu Pratama itu diperkirakan mencapai Rp 170 miliar. "Perhitungan kami, tingkat pengembalian dari Bob Hasan sebesar 27 persen," kata Syafruddin.

Bursa BPK Kian Ramai

Tak cuma pembicaraan soal calon presiden yang ramai. Di parlemen, kini berseliweran sejumlah nama calon Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setidaknya ada sepuluh nama yang kini sudah masuk bursa pencalonan Ketua BPK. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, misalnya, sudah memunculkan nama Binhadi, Komisaris Utama Bank Mandiri. Sementara itu, Fraksi Golkar sudah melontarkan nama seperti Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Arie Soelendro, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Darmin Nasution, dan anggota BPK Bambang Wahyudi.

Di luar dua fraksi terbesar itu, Fraksi Reformasi kabarnya sudah akan mengajukan nama seperti Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution, Ketua BPK Satrio B. Judono, dan bekas Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad. Selain nama-nama itu, sejumlah akuntan juga masuk bursa, di antaranya Hadori Yunus dan Kanaka Pradiredja. Satrio, yang sempat diwawancarai Tempo News Room beberapa waktu lalu, menyatakan kesiapannya bila diminta menjabat kembali. "Kalau diteruskan, kita bilang bismillah. Kalau tidak diteruskan, kita ucapkan alhamdulillah," katanya.

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-25 12:27:02


Ekonomi dan Bisnis 1/7

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB