Ketika Mantan Jenderal Digusur - Nasional - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Nasional 1/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Ketika Mantan Jenderal Digusur

Mantan perwira tinggi di Kompleks Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, mengadukan pengusiran oleh juniornya. Akan dipakai untuk apa lokasi itu?

i

DUDUK di lantai tanpa alas di ruang tengah, perempuan setengah baya itu seperti putus harapan. Setumpuk dokumen ia ikat sekenanya dengan tali plastik. Perabotan rumah dikemasnya dalam 12 kardus besar. Di ruangan yang berantakan itu ada tiga koper bertuliskan "pakaian". Masih ada kotak kayu, penuh terisi seprai dan gorden. Alat penyejuk udara juga sudah dicopot dari dinding.

Mau pindah ke mana, Ibu? "Pindah ke Hong Kong," jawab anak mantan jenderal itu dengan ketus. Kata "Hong Kong" yang diucapkannya tentu saja bukan menunjuk tempat yang makmur di Cina itu, melainkan ungkapan anak Jakarta tentang sesuatu yang tak jelas. Perempuan ini belum punya tujuan pasti ke mana ia pergi.

Perempuan yang keberatan disebut namanya ini adalah salah satu anggota dari 20 keluarga penghuni rumah dinas jabatan TNI Angkatan Darat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ia bersegera pergi karena setiap saat penggusuran bisa terjadi. "Kami harus bersiap. Sewaktu-waktu buldoser datang merobohkan rumah ini," kata warga yang lain dengan wajah tegang.


Keluarga bekas pejabat tinggi Angkatan Darat di blok F dan G itu sudah sebulan ini merasa perumahan di kawasan elite tersebut berubah tak menyenangkan. Satu-satunya jalan masuk hanya dari samping Balai Kartini. Akses jalan dari Jalan Denpasar Raya di kawasan Kuningan sudah lama digembok rapat.

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMjUgMTE6NTQ6MDQiXQ

Penghuni yang kebanyakan sudah berusia lanjut itu semakin terisolasi karena pedagang sayur tidak boleh lagi masuk perumahan, juga mobil langganan gas dan air minum. Belakangan, menurut cerita warga, bahkan truk sampah pun tak boleh masuk kawasan yang kini dijaga oleh puluhan polisi militer itu. Kesialan bertambah-tambah ketika hujan deras mengguyur. Tempat itu tergenang lantaran pompa air sudah tidak lagi dijalankan. Warga yang masih bertahan harus rela menciduki air, menghalaunya ke luar rumah.

Semua kesulitan itu sebenarnya sudah dibayangkan warga ketika datang surat perintah pengosongan rumah dari Komandan Detasemen Markas Angkatan Darat, Kolonel Soepriadi, pada 30 Maret lalu. Disebutkan, antara lain, "Apabila pada akhir bulan April 2004 masih ada warga yang belum pindah, kami mohon maaf apabila ada gangguan sarana dan prasarana dalam kompleks."

Namun, belum lagi surat itu berumur seminggu, dua buah buldoser hijau milik satuan zeni sudah meraung-raung di depan rumah warga, memasuki kompleks, dan merusak jalanan. Bahkan jalan di depan rumah Letjen (Purn.) Mashudi dan Mayjen (Purn.) Atam Surakusumah sudah koyak di sana-sini. Sebelum merusak semua jalan, persis di depan rumah Mayjen (Purn.) Ben Mboi, buldoser dihadang Nyonya Nafsiah Mboi, bekas anggota DPR, bersama ibu-ibu kompleks yang lain.

Perlawanan tidak berhenti di situ. Dimotori dua mantan gubernur, Mashudi dan Ben Mboi, serta mantan Komandan Pusat Polisi Militer, Atam Surakusumah, mereka melaporkan nasib mereka ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kepada Komisi Nasional, yang biasanya menjadi tempat mengadu korban kekerasan aparat, para purnawirawan jenderal yang sudah lanjut usia ini mengadukan perlakuan yang mereka terima dari para juniornya di Angkatan Darat itu. Dan Selasa pekan lalu, Komisi Nasional sudah mengirimkan surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu.

Mereka juga menyiapkan perlawanan hukum, dibantu LBH Jakarta. Para pensiunan ini menganggap pemimpin AD bertindak melampaui batas. Ben Mboi, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, mengatakan ia tak kuasa lagi menghalangi keputusan untuk pindah ini. "Seumur saya ini, jika disuruh berjuang secara fisik, ya, tidak berani. Kalau 20 tahun lebih muda, saya masih berani," katanya.

Yang digugat Ben Mboi adalah soal prosedur. Izin tinggal mereka dulu ditandatangani Kepala Staf AD dan Panglima Kodam, sedangkan kini surat pengosongan rumah dikeluarkan oleh Komandan Detasemen Markas AD. Mereka juga khawatir, rumah tinggal mereka tidak dipakai oleh para juniornya, tapi untuk kepentingan yang lain. "Jika untuk kepentingan Angkatan Darat, mengapa ada perwira aktif juga ikut digusur?" kata Mulyadi Goce dari LBH Jakarta, yang membantu Ben Mboi cs.

Mulyadi Goce bercerita, pada awalnya para purnawirawan itu hendak menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi mereka terbentur perlakuan yang semakin tidak menyenangkan. Maka, setelah mereka berpikir-pikir sebulan, bulatlah tekad mengadu ke instansi luar. "Saking cintanya mereka kepada Angkatan Darat, baru sesudah sebulan mereka mau bertemu dengan kami," kata Goce.

Apa tanggapan Angkatan Darat? Jenderal Ryamizard menjelaskan bahwa ia sudah memberikan waktu dua tahun kepada para mantan perwira tinggi itu untuk mengosongkan rumah. Tapi mereka belum juga mengembalikan rumah dinas. Padahal banyak perwira tinggi aktif di Jakarta ini yang masih tinggal di rumah kontrakan. "Kebangetan, sudah pensiun tapi masih juga ingin tetap tinggal di rumah dinas," katanya.

Kolonel Soepriadi, yang mengeluarkan surat pengosongan, juga jelas mengatakan tidak benar jika ada yang menyebut tindakannya tanpa sosialisasi. Menurut perwira kavaleri itu, ia hanya meneruskan langkah pendahulunya. Surat perintah pengosongan rumah sudah pernah disampaikan pada Maret 2003.

Surat perintah bulan Maret tahun lalu itu memang menugasi Komandan Detasemen Markas AD lama, Kolonel Prijanto, untuk mengabarkan rencana TNI-AD memakai rumah yang mereka huni. Sampai Kolonel Prijanto diganti, pengosongan belum seluruhnya selesai. Ketika Kolonel Soepriadi menjabat, warga tidak menganggap surat perintah yang dulu langsung menjadi kewenangan Komandan Detasemen Markas AD yang baru itu. Padahal Kolonel Soepriadi berkeyakinan, "Surat itu perintah kepada pejabat, bukan individunya." Demikian katanya saat ia ditemui di kantornya, Staf Umum Angkatan Darat, di Medan Merdeka Utara, Jakarta. Kolonel Soepriadi pun bergerak.

Soepriadi menganggap pokok masalah adalah tiga mantan jenderal itu, sehingga penghuni lain ikut tak pindah. Yang ditudingnya adalah trio Mashudi, Ben Mboi, dan Atam Surakusumah. Dan Soepriadi menjamin kawasan itu tetap akan dipakai sebagai perumahan perwira AD. "Rumah mereka harus dibongkar karena sudah tak seragam lagi," katanya.

Bagaimana dengan kabar pembangunan kawasan bisnis dan mal di lokasi itu? Menurut Soepriadi, rencana ini tak ada kaitannya dengan kompleks rumah dinas tadi. Balai Kartini dan Balai Kartika milik Yayasan Kartika Eka Paksi?yayasan di bawah Angkatan Darat?di tempat itu memang akan bersalin rupa, akan dipugar. "Tapi lokasi itu untuk kelas eksekutif dan menengah ke atas. Tidak ada yang jualan handphone di sana," katanya. Siapa cukong di belakang proyek besar itu? Soepriadi hanya mengatakan pembangunan itu dilakukan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi.

Dan pembangunan kadang memang tidak menyenangkan si "korban"?yang harus berhadapan dengan buldoser. Namun, tentang buldoser di perumahan tadi, Soepriadi mengatakan itu untuk persiapan pembongkaran Balai Kartini. "Kalau jalan rusak memang karena buldoser jalan, bukan sengaja dirusak," katanya.

Soepriadi menuding, di balik berlarut-larutnya soal pemindahan warga ini, ada urusan ganti rugi. Warga dinilainya tidak kompak. Ada yang meminta Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar. Tapi ada juga yang mau menerima tawaran "uang tali asih" Rp 120 juta. "Uang tali asih itu tidak ada aturannya. Itu murni kebijakan pimpinan," kata Soepriadi.

Tentu uang tali asih itu dimaksudkan untuk menolong. Tapi cara menyampaikannya bisa membuat para senior itu "terluka". Seorang sersan yang sebelumnya menjadi tukang pungut bola di lapangan tenis kompleks "diutus" bertandang dari rumah ke rumah membawa uang tunai Rp 120 juta dalam plastik keresek. "Ayo, Bu, ambil uangnya. Jika lewat batas waktu, uang ganti rugi hangus," kata sang sersan seperti ditirukan seorang warga. "Masa, jenderal ambil uang dari seorang sersan?" ujar warga itu kesal.

Untuk para senior itu, agaknya memang perlu perlakuan yang lebih pantas.

Edy Budiyarso

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-25 11:54:05


Nasional 1/2

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB