Utak-Atik Komisi Konstitusi - Hukum - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Hukum 4/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Utak-Atik Komisi Konstitusi

Komisi Konstitusi mengusulkan perubahan penting dalam UUD 1945. Tapi tiada polemik yang melibatkan publik.

i

HARI-Hari ini para anggota Komisi Konstitusi kelabakan dikejar waktu. Di sebuah ruang di Gedung DPR, mereka sibuk berapat untuk menyatukan pendapat se-jak pekan lalu. Soalnya, komisi ini mesti menyelesaikan rekomendasi tentang amendemen UUD 1945 sebelum masa tugasnya habis pada 7 Mei nanti. Baru sedikit poin perubahan yang disepakati. "Rapat pleno baru bersepakat hingga pasal 6," ujar Albert Hasibuan, Wakil Ketua Komisi.

Dibentuk pada Oktober tahun silam, komisi yang diketuai Prof. Sri Soemantri ini diberi tugas melakukan pengkajian menyeluruh terhadap perubahan UUD 1945. Konstitusi ini sebelumnya sudah mengalami empat kali amendemen. Hasil rekomendasi Komisi akan diserahkan ke Badan Pekerja MPR untuk kemudian dilaporkan dalam sidang terakhir MPR periode 1999-2004 pada Agustus mendatang.

Kini Komisi Konstitusi sedang menyelaraskan perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka tentang sejumlah pasal. Pembahasan mengenai hal ini dilakukan oleh Tim Penyelaras pada 15-20 April. Hanya, penyelarasan tidak cepat kelar karena masih ada poin-poin penting yang menjadi perdebatan.


Perdebatan yang cukup panas menyangkut upaya penghapusan perihal hak-hak asasi manusia (Pasal 28 UUD 1945). Setelah beradu argumen, menurut Albert, akhirnya hanya pasal 28 I yang direncanakan dihapus. Dituangkan dalam lima ayat, pasal ini mengatur antara lain hak untuk hidup, hak beragama, hak bebas dari perlakuan diskriminatif, dan hak masyarakat tradisional. Alasannya? Aturan dalam pasal ini sudah tercakup dalam pasal lain.

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMjUgMTI6MzU6NDUiXQ

Ambil contoh ayat 1 pasal tersebut. Di situ dinyatakan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Pasal ini dihapus karena dianggap telah tercakup dalam pasal 29 ayat 2.

Rencana penghapusan itu ditentang oleh seorang anggota komisi, Andi Muhamad Asrun. Menurut dia, penghapusan pasal tersebut sama dengan penghinaan terhadap hak-hak dasar manusia. "Apalagi alasannya sangat tak masuk akal, karena pasal 29 itu kan (hanya) berisi soal agama dan kepercayaan," katanya kepada TEMPO.

Usul perubahan pasal 7A tentang pemberhentian presiden juga mengundang kontroversi. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan " apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela...." Dalam rapat Komisi Konstitusi muncul usul agar rumusannya diubah menjadi, "... apabila terbukti melanggar undang-undang dasar."

Di mata Asrun, usul tersebut justru akan mengambangkan pasal yang sebelumnya sudah tegas. Hal-hal yang menjadi alasan pemberhentian presiden jadi kabur. "Padahal, di beberapa negara, justru masalah korupsi ditekankan dalam konstitusi," ujarnya.

Yang tak kalah menariknya, gagasan tentang penambahan wewenang presiden dalam soal legislasi. "Kami mengusulkan agar presiden diberi hak veto atas pembuatan undang-undang," ujar Albert Hasibuan. Selama ini berlaku aturan, jika presiden tidak menandatangani undang-undang selama 30 hari sejak disetujui DPR, udang-undang tersebut langsung berlaku. Jika usul tersebut lolos, hal ini tidak bisa terjadi. Presiden diberi kesempatan menolak sebuah rancangan undang-undang yang sudah disepakati DPR.

Sebaliknya wewenang MPR akan diminimalkan. Menurut Albert, diusulkan agar tidak bisa lagi mengubah UUD 1945. Perubahan ini hanya bisa dilakukan lewat referendum. Adapun yang merumuskan perubahan tersebut bisa dilakukan oleh komisi konstituante independen. "Jadi, kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat sendiri," ujarnya.

Sejumlah usul yang sedang digodok Komisi Konstitusi tersebut amat penting dan mendasar. Tidak sekadar merapikan istilah dan bahasa, ternyata komisi ini juga berusaha melakukan "perubahan" terhadap UUD 1945. Sayangnya, proses ini terasa kurang transparan. "Sampai sekarang kami kesulitan mengakses hasil rekomendasi komisi ini," kata Bivitri Susanti, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Padahal ia tidak setuju terhadap beberapa perubahan itu, misalnya penghapusan pasal 28 I ayat 1.

Pengamat hukum tata negara Universitas Indonesia, Satya Arinanto, mengungkapkan hal yang sama. "Saya saja tak tahu apa saja hasil rekomendasi komisi ini," ujarnya. Hal ini jelas menyulitkan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol hasil kerja Komisi Konstitusi.

Kelemahan itu diakui oleh Sri Soemantri. Ia juga mengakui kesulitan menghadirkan semua anggota komisi yang dipimpinnya, sebanyak 31 orang, dalam rapat-rapat. Walhasil, ia pun tak begitu ngotot jika hasil yang direkomendasikan timnya itu hanya akan menjadi arsip bagi para anggota MPR hasil Pemilu 2004 ini. "Tapi saya akan berusaha agar pada akhir masa tugas MPR yang sekarang, hal tersebut bisa dibahas dalam sidang tahunan pada Agustus ini," katanya.

Juli Hantoro


Pasal-Pasal yang Dikoreksi

TAK sekadar mengkaji secara komprehensif amendemen UUD 1945, Komisi Konstitusi juga mengusulkan perubahan dan penghapusan sejumlah pasal. Utak-atik terhadap hasil amendemen MPR ini mendapat kecaman, bahkan dari dalam tubuh komisi itu sendiri. Berikut contoh lain sejumlah usul perubahan yang sedang digodok oleh tim penyelaras komisi ini.

Naskah Asli UUD 1945Amendemen MPRUsul Komisi KonstitusiAlasan
Pasal3
MPR menetapkan undang-undang dasar dan GBHN
Pasal 3
(1) MPR berwenang mengubah undang-undang dasar
Pasal 3
(1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar melalui referendum
 
BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Karena pembukaan UUD 1945 menyebutkan ”pemerintah”, bukan ”pemerintahan”.
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar
Pasal 4
(1) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar
Kata ”Republik Indonesia” dihapus karena berlebihan.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden(2) Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden
  • Arti ”melakukan” menunjukkan aksi, Kata ”melaksanakan” lebih tepat.
  • Kata ”melaksanakan” disesuaikan dengan rumusan pasal 1 ayat (2).
  • Kata ”satu orang” diganti dengan kata ”seorang” untuk lebih tepat dari segi tata bahasa.
  • BAB IX
    KEKUASAAN KEHAKIMAN
    BAB IX
    KEKUASAAN KEHAKIMAN
    BAB IX
    KEKUASAAN PERADILAN
    Istilah ”kehakiman” diubah menjadi ”peradilan” oleh karena lembaga yudisial lebih tepat diterjemahkan dengan ”peradilan”, yang mencakup pengertian sistem dan kelembagaan.
    Bab XII
    PERTAHANAN NEGARA
    BAB XII
    PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
    BAB XII
    PERTAHANAN NEGARA DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
    ”Keamanan” diganti dengan ”ketertiban masyarakat” karena keamanan menggambarkan kondisi atau keadaan yang dicapai melalui usaha pertahanan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.
    Sumber: Draf Tim Perumus Komisi Konstitusi

    Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
    Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

    2020-11-25 12:35:45


    Hukum 4/4

    Sebelumnya Selanjutnya

    Hubungi Kami :

    Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

    Informasi Langganan :

    Email : cs@tempo.co.id

    Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

    Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

    Informasi Lainnya :

    Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB