Hukum 2/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Jejak Hitam Calon Pilihan

Penelusuran rekam jejak menemukan sejumlah calon pemimpin KPK memiliki catatan kelam. Dari diduga menjadi mafia tanah sampai diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai negeri.

i

Pecah konsentrasi Egi Sutjiati ketika Abdul Rojak, aktivis Indonesia Corruption Watch, mendatangi rumahnya di bilangan Jatisampurna, Bekasi, Kamis pekan lalu. Saat itu, perempuan 47 tahun ini tengah mengisi laporan harta kekayaan untuk seleksi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 21 lembar formulir isian, baru dua yang sudah dikerjakan Asisten Teknis Mahkamah Agung itu.

Abdul Rojak datang untuk mengklarifikasi hasil penelusuran rekam jejak Egi, yang dinyatakan lolos seleksi kepribadian Kamis dua pekan lalu. Selain soal karier, Abdul menanyakan gaya hidup dan lingkungan pergaulan anggota Ikatan Akuntan Indonesia itu. Semua dijawab Egi. "Itung-itung belajar untuk tes wawancara nanti," kata Egi, Kamis pekan lalu.

Selain Egi, ada sembilan calon yang dinyatakan lolos. Mereka adalah penasihat KPK, Abdullah Hehamahua; pengacara Abraham Samad; Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK Handoyo Sudrajat; anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adnan Pandupraja; pengacara Bambang Widjojanto; Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein; anggota staf ahli Jaksa Agung, Zulkarnain; dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh, Sayid Fadhil; dan penasihat Kepala Kepolisian RI, Inspektur Jenderal (Purnawirawan) Aryanto Sutadi.


Tak hanya ICW, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia juga menelusuri rekam jejak sepuluh kandidat itu. Hasil penelusuran akan diserahkan ke panitia seleksi sebagai bahan wawancara. Panitia seleksi sendiri sudah meminta Masyarakat Transparansi Indonesia, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Badan Intelijen Negara meneropong rekam jejak para calon. "Supaya tidak membeli kucing dalam karung," kata sekretaris panitia seleksi, Ahmad Ubbe.

161819655318

Sabtu pekan lalu, hasil penelusuran rekam jejak itu diserahkan. Bahan inilah yang akan dipakai panitia seleksi buat menjaring delapan nama calon yang akan disodorkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis pekan ini, untuk selanjutnya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah delapan calon itu menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Dewan akan memilih separuh di antaranya untuk mendampingi Busyro Muqoddas sebagai pemimpin KPK.

l l l

SEDIKITNYA ada empat syarat penting yang akan dipakai panitia seleksi untuk meloloskan para calon di tahap wawancara, yaitu integritas, kepemimpinan, kompetensi, dan independensi. "Tahap ini menjadi saringan terakhir di tingkat panitia seleksi," kata Ubbe.

Dalam laporan rekam jejak, empat syarat itu ditakar lagi dalam sejumlah kriteria. Misalnya, kepemimpinan diukur dari keberanian calon mengambil risiko. Integritas ditelisik dari riwayat calon menerima gratifikasi atau suap. Lalu yang tak kalah penting adalah independensi, yang dilihat dari tingkat konflik kepentingan. Calon dari kepolisian dan kejaksaan dinilai Indonesia Corruption Watch tidak laik lolos karena tidak bisa independen. "Mereka sulit lepas dari induk semangnya," kata anggota ICW, Agus Sunaryanto.

Rekam jejak Aryanto Sutadi, misalnya. Calon dari kepolisian ini dinilai cacat karena pernah dilaporkan ke KPK oleh Aliansi Masyarakat Serang dalam perkara pengalihan tanah PT Krakatau Steel seluas 665.200 hektare di Desa Kubang Sari, Cilegon, Banten, April lalu. Aryanto, yang menjabat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, dituduh berperan menandatangani surat pengalihan tanah yang merugikan negara Rp 17 miliar.

Padahal, menurut laporan itu, PT Duta Sari Prambanan, yang bertindak sebagai penerima pengalihan tanah, secara hukum belum bisa membuktikan kepemilikannya. Pemegang kuasa PT Duta Sari, King Hartono, belakangan diketahui menggunakan surat kuasa palsu. Masalah ini pernah diselidiki Kepolisian Daerah Banten. Namun, karena King Hartono jadi buron, kasusnya jalan di tempat. Pekan lalu, Aliansi Masyarakat Serang melaporkan tuduhan ini ke panitia seleksi. Pada 24 Mei lalu, Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan juga mengadukan kasus dugaan mafia tanah dalam pengalihan tanah PT Krakatau Steel ini ke Komisi Hukum DPR.

Nama Aryanto juga santer disebut-sebut terlibat proyek Hambalang. Dalam sejumlah wawancara dengan media, tersangka kasus penyuapan wisma atlet, Muhammad Nazaruddin, mengaku telah menyuap petugas Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp 5 miliar guna mengurus sengketa tanah itu. Dana sebesar itu, kata Nazaruddin, antara lain untuk mengurus surat-surat tanah yang bermasalah. Proses pengurusan ini, menurut sumber Tempo di Badan Pertanahan, menjadi wewenang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang dipimpin Aryanto.

Dalam laporan kekayaan ke KPK yang diterima panitia seleksi, pada satu rekening Aryanto dan empat rekening istrinya, Hastuti Suprihatin, juga terdapat transaksi yang menyimpang dari profil. Saat melaporkan kekayaannya pada 17 Maret 2011, Aryanto menjabat Deputi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Tanah Badan Pertanahan Nasional. Sayangnya, dalam laporan itu tidak disebutkan nilai transaksinya. Dari kekayaannya Rp 8,5 miliar, bekas Direktur IV Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri itu hanya melaporkan separuhnya ke KPK. "Pejabat negara ini tidak jujur melaporkan hartanya," bunyi laporan kekayaan itu.

Aryanto membantah tuduhan itu. Ia mengatakan sudah bekerja sesuai dengan prosedur. Soal proyek Hambalang, dia menyatakan tidak tahu. Aryanto juga emoh menanggapi soal laporan harta kekayaannya. Ketika dihubungi lagi, ia mengaku sedang sibuk. "Saya lagi rapat," katanya.

Lain lagi hasil penelusuran terhadap Zulkarnain. Bekas Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung itu dinilai tidak cakap. Sebagai jaksa, pria 60 tahun itu dinilai minim prestasi memberantas korupsi. Perkara menonjol yang pernah dia tangani, menurut hasil rekam jejak, hanya kasus korupsi bantuan sosial di Jawa Timur yang merugikan negara Rp 13,6 miliar pada 2008. Saat itu, ia menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Perkara ini berhenti di sejumlah anggota DPRD Jawa Timur dan tidak merembet hingga pejabat pemerintah daerah yang diduga juga terlibat. "Kasus ini juga tergolong mudah," ujar Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

Zulkarnain membantah jika ia disebut minim prestasi dalam soal memberantas korupsi. Menurut dia, media jarang mempublikasikan perkara yang ia tangani. Dalam catatan Pengawasan Kejaksaan Agung, nama Zulkarnain memang tidak ada dalam daftar "jaksa berkasus". "Ia tidak pernah tercatat bermasalah," kata Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy.

Di luar polisi dan jaksa, ada Egi Sutjiati yang memiliki catatan kurang sedap. Hasil penelusuran menyebutkan ia pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan golongan IIIc. Dalam surat pemberhentian yang ditandatangani Kepala BPKP Arie Soelendro pada 4 Agustus 2005 itu, Egi diberhentikan karena mangkir kerja enam bulan berturut-turut.

Egi juga diberi sanksi membayar denda Aus$ 301 ribu. Denda itu untuk pengganti masa ikatan dinas tujuh tahun setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengizinkannya kuliah S-2 di Australia. Egi mengaku keluar dari BPKP karena merasa tidak diberdayakan. Soal ganti rugi, Egi mengatakan tuntutan itu tidak beralasan. "Beasiswa saya dari pemerintah Australia, bukan dari BPKP," katanya.

Abraham Samad dan Sayid Fadhil juga termasuk calon yang diberi catatan. Dari hasil penelusuran, keduanya diragukan independensinya jika menjadi pemimpin KPK. Abraham dianggap dekat dengan sejumlah organisasi massa Islam dan partai Islam di Sulawesi Selatan. Sedangkan Sayid pernah menjadi tenaga ahli Ketua Komisi Energi DPR Teuku Riefky Harsya dari Partai Demokrat.

Abraham mengakui soal kedekatan itu. Namun ia menjamin tidak bisa dimanfaatkan koleganya kalau kelak menjadi pemimpin KPK. Sayid juga mengaku tidak ada hubungan lagi dengan Riefky Harsya, apalagi Partai Demokrat. "Saya sudah mundur sejak pencalonan," ujarnya.

Hasil penelusuran rekam jejak, menurut Adnan Topan, diharapkan benar-benar menjadi pertimbangan panitia seleksi. Sebab, di tahap ini, kata dia, proses penjaringan masih berdasarkan syarat kelaikan calon, terutama aspek kompetensi dan integritas. "Kalau sudah di DPR, unsur politiknya lebih kental," ujarnya.

Anton Aprianto, Anton Septian


Menjalani uji kelayakan dan kepatutan

  1. Panitia seleksi meminta Masyarakat Transparansi Indonesia, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Badan Intelijen Negara meneropong rekam jejak para calon.
  2. Rekam jejak ini yang akan dipakai panitia seleksi buat menjaring delapan nama calon yang akan disodorkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat akan memilih separuh di antaranya untuk mendampingi Busyro Muqoddas sebagai pemimpin KPK.

Ada empat syarat penting yang akan dipakai panitia seleksi untuk meloloskan para calon di tahap wawancara, yaitu integritas, kepemimpinan, kompetensi, dan independensi.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161819655318



Hukum 2/2

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.